Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan kepada jajarannya untuk melakukan kerja sama dan duduk bersama lintas sektor dengan kementerian-lembaga terkait dalam menyelesaikan konflik agraria agar dapat terselesaikan.

"Memang kita semuanya sudah berupaya untuk menyelesaikan secara administratif. Secara administratif dikeluarkan sertifikat, memiliki kekuatan hukum. Namun ada hal yang penting yang harus kita juga pelajari, karena permasalahan agraria ini juga menyangkut instansi-instansi lain, kita harus duduk bersama," kata Hadi Tjahjanto dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Senin.

Menteri ATR/Kepala BPN mengunjungi lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Kebun Pancursari di Desa Tegalrejo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Minggu (19/6). Pada lahan tersebut terdapat tumpang tindih kepemilikan di mana masyarakat pekebun memiliki Sertipikat Hak Milik di atas lahan yang sama.

Menurut Menteri Hadi, konflik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur patut mendapat perhatian khusus agar tidak terjadi berlarut-larut. "Solusinya adalah seperti di Desa Tegalrejo, harus dilaksanakan kegiatan perekonomian, tapi kita juga harus mencarikan solusi untuk masyarakat. Apakah masyarakat diberikan Hak Pakai karena mereka sudah menguasai tanah, sambil menunggu batas waktu habisnya HGU yang sesuai dengan perizinan," katanya.

Hadi juga meminta jajarannya untuk melakukan percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memiliki target 126 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2024. "Saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk melakukan percepatan. Sudah di-breakdown masing-masing kabupaten sampai dengan kecamatan, dipetakan jalannya untuk menyelesaikan target," tegas Hadi yang merupakan Panglima TNI periode 2017-2021.

 

Pewarta: Aditya Ramadhan

Editor : Syarif Abdullah


COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022