BI Jambi minta Pemda akselerasi reformasi struktural lewat hilirisasi industri

Bank Indonesia Provinsi Jambi  menyebutkan akselerasi kegiatan sektor  hilir industri  sangat diperlukan guna meningkatkan nilai tambah , mendorong perluasan lapangan kerja serta tingkat  partisipasi angkatan kerja di daerah itu.

 

" Reformasi struktural 

membutuhkan peran dan dukungan dari pemerintah daerah bersama dengan lembaga/instansi terkait serta diperlukan kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk dukungan pembiayaan dari sektor perbankan," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Eva Ariesty, di Jambi, Rabu.

 

Dia menegaskan terakselerasinya perekonomian di Provinsi Jambi pada tahun 2022 merupakan cerminan bahwa berbagai sektor usaha telah kembali bergeliat dan menunjukkan  pemulihan. 

 

Namun demikian, perbaikan tersebut masih bisa dioptimalkan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja yang menunjukkan tren kenaikan, dari 67,17 persen pada tahun 2021, menjadi 67,84 persen  pada tahun 2022.

 

" Kenaikan tersebut antara lain disebabkan pertumbuhan angkatan kerja sebesar 2,37 persen (yoy) sehingga perluasan lapangan kerja dirasa perlu untuk menunjang bonus

demografi tersebut," katanya.

Dia menegaskan, data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Provinsi Jambi masih

 didominasi oleh pekerja informal sebesar 59,98 persen  yang meliputi sektor-sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM. 

 

Hal ini tidak lepas dari tingkat pendidikan

masyarakat yang saat ini sebagian besar masih pada level pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP) dengan andil 57,30 persen.

 

" Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah bersama lembaga atau instansi terkait dalam rangka memberikan dukungan untuk  pengembangan SDM daerah berupa  edukasi yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk untuk mendorong edukasi vokasional yang siap mencetak SDM siap kerja," katanya menerangkan.

 

Program hilirisasi ini juga sejalan dengan amanat Presiden RI Joko Widodo saat pertemuan tahunan Bank Indonesia yang menegaskan kepala daerah untuk mempercepat hilirisasi industri untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.