Pemerintah Indonesia telah begitu lantang menyuarakan dukungan dan komitmen terhadap kawasan Pasifik, termasuk negara-negara pulau kecil yang tercakup di dalam kawasan tersebut.
Forum tersebut fokus pada kerja sama pembangunan dengan negara-negara di kawasan Pasifik, sebagai bentuk nyata upaya Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan di kawasan itu.
Para perwakilan dari berbagai negara dan organisasi, termasuk Niue, Mikronesia, Vanuatu, Kepulauan Marshall, Amerika Serikat, Prancis, Palau, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Australia, Timor Leste, Fiji, Tonga, Korea Selatan, Jepang, Kepulauan Cook, Papua Nugini, Melanesian Spearhead Group, Asian Development Bank, dan Pacific Islands Forum turut menghadiri pertemuan tingkat menteri yang mengawali rangkaian acara dalam pertemuan tersebut.
Dalam pidato pembukanya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa sebagai salah satu negara Pasifik, Indonesia sendiri menghadapi berbagai tantangan yang sama dengan negara lain di kawasan. Ia pun mengajak para perwakilan negara yang hadir untuk bersama-sama menghadapi tantangan itu sebagai satu keluarga.
Upaya Indonesia dalam mewujudkan visi tersebut menjadi bukti nyata atas komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk kawasan Pasifik. Retno mengajak para peserta IPFD untuk "walk the talk" dan merealisasikan berbagai hasil pertemuan tersebut untuk kerja sama yang lebih kuat. Ia pun mengatakan bahwa hal itu dapat dimulai dari berbagai isu yang menjadi tantangan bersama.
Terdapat tiga poin yang diajukan oleh Indonesia untuk menjadi fokus pembahasan pada forum tersebut.
Pertama, kawasan Pasifik harus dijaga untuk tetap menjadi damai, stabil, dan sejahtera.
“Untuk memastikan ini, kita harus menumbuhkan kepercayaan strategis dan semangat kolaborasi. Pada saat yang bersamaan, kita harus menghormati prinsip dasar hukum internasional, termasuk kedaulatan dan integritas teritorial,” tutur Menlu.
Poin kedua yang disampaikan Menlu adalah pentingnya membangun kerja sama yang konkret, dan untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat.
Kerja sama konkret dapat memastikan manfaat bagi masyarakat semua negara yang terlibat. Kolaborasi perlu dimulai dengan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama seperti keamanan pangan, perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.
Menlu juga menyebut sejumlah isu lain seperti kerja sama terkait ekonomi laut berkelanjutan dan memperkuat hubungan antar-masyarakat.
“Yang ketiga, kita harus memastikan platform pembangunan yang komprehensif dan inklusif. Kita harus membuka pintu untuk kerja sama pembangunan untuk negara manapun tanpa pengecualian,” kata Retno menambahkan.
IPFD akan menjadi wadah yang membantu negara-negara Pasifik untuk saling berkomunikasi dengan mitra-mitra pembangunan dari kawasan dan di luar kawasan.
Komitmen Indonesia terhadap penguatan kerja sama dengan kawasan Pasifik bukanlah sesuatu yang baru-baru ini saja digalakkan. Menurut Menlu, hal itu telah menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia selama delapan tahun terakhir.
Perhatian besar
Dalam presidensi Indonesia di G20 sepanjang tahun 2022, semangat yang sama terhadap pengembangan kerja sama dengan negara-negara Pasifik juga tampak kentara. Bukan hanya soal pemanfaatan segudang potensi yang masih belum tergarap di kawasan itu, namun prinsip inklusivitas turut melandasi komitmentersebut.
Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan prinsip tersebut dengan tujuan untuk tak meninggalkan negara apapun dalam upaya pembangunan. Semua pihak harus merasakan manfaat pembangunan dan presidensi Indonesia dalam forum 20 ekonomi terbesar dunia itu, tak terkecuali negara berkembang, negara pulau-pulau kecil, dan kelompok rentan.
Perhatian yang begitu besar pun diberikan kepada berbagai negara berkembang, termasuk negara-negara kepulauan kecil yang berada di Pasifik.
Dari sembilan negara dan organisasi yang menjadi bagian dari daftar undangan Indonesia, salah satunya adalah Pacific Islands Forum.
Sebagai salah satu negara pulau kecil yang turut hadir dalam Indonesia-Pacific Forum for Development di Bali, Premier Niue Dalton Tagelagi menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan.
“Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia serta masyarakat Indonesia untuk visi (di kawasan Pasifik) dan perhatian terhadap negara-negara pulau kecil di Pasifik seperti Niue. Ini sangat baik,” kata Tagelagi saat dijumpai di sela-sela gelaran IPFD.
Ia mengutip pernyataan Menlu RI yang mengatakan bahwa negara-negara kawasan Pasifik layaknya sebuah keluarga, sehingga menjadi penting bagi semua negara dalam kawasan untuk memperhatikan dan menangani berbagai tantangan yang menjadi isu bersama seperti perubahan iklim.
Apresiasi serupa juga disuarakan oleh pejabat urusan luar negeri Kepulauan Cook Tingika Elikana.
“Kami menyampaikan rasa terima kasih kami terhadap pemerintah Indonesia karena kami dapat hadir di forum ini dan menyoroti sejumlah isu,” katanya.
Masih dalam rangkaian acara IPFD, Menlu RI mengatakan bahwa semua negara harus memiliki akses terhadap kerja sama pembangunan tanpa terkecuali.
Presidensi Indonesia sendiri telah menghasilkan sedikitnya 10 proyek kerja sama yang dapat membawa manfaat bagi negara Pasifik, khususnya terkait isu perubahan iklim.
Keketuaan ASEAN
Penguatan kerja sama di kawasan Pasifik juga berlanjut dari presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022 ke keketuaan di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 2023 mendatang.
Mendorong hubungan dan keterlibatan di kawasan Pasifik disebut Menlu akan menjadi salah satu objektif Indonesia dalam keketuannya.
“Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan akan mendorong adanya keterlibatan yang lebih kuat antara ASEAN dan Pasifik,” kata Menlu seraya menjelaskan bahwa hal itu termasuk penguatan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Menurut dia, negara-negara pasifik harus dapat menjadi bagian penting dari kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022