Istanbul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Lebanon, Youssef Rajji, pada Sabtu melakukan komunikasi via telepon dengan sejumlah pejabat Arab dan internasional, mendesak tekanan global terhadap Israel untuk berhenti menyerang Lebanon.
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Lebanon, Rajji berbicara dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, Menteri Prancis Jean-Noel Barrot, Wakil Utusan Khusus AS untuk Perdamaian Timur Tengah Morgan Ortagus, serta Wakil Asisten Menteri untuk Urusan Levant dan Keterlibatan Suriah di Biro Urusan Timur Dekat, Natasha Franceschi.
Kementerian menyebut bahwa komunikasi tersebut merupakan bagian dari upaya diplomatik untuk meredam eskalasi di Lebanon selatan dan dilakukan atas koordinasi dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun serta Perdana Menteri Nawaf Salam.
Rajji meminta para pejabat tersebut untuk menekan Israel agar “mengakhiri agresi dan eskalasi serta menahan situasi berbahaya di sepanjang perbatasan selatan.”
Pembicaraan itu dilakukan setelah Israel mengeklaim bahwa permukiman Metula menjadi sasaran serangan roket dari Lebanon. Insiden ini mendorong Israel membalas dengan serangan udara ke beberapa desa dan kota di Lebanon selatan.
Serangan roket ini merupakan yang pertama sejak gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai berlaku hampir empat bulan lalu.
Hingga berita ini disiarkan, belum ada kelompok yang mengeklaim bertanggung jawab atas serangan ke Metula.
Gencatan senjata rapuh juga telah berlaku di Lebanon sejak November, mengakhiri pertempuran lintas batas selama berbulan-bulan antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon, yang meningkat menjadi konflik skala penuh pada September lalu.
Otoritas Lebanon melaporkan hampir 1.100 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, termasuk serangan yang menewaskan setidaknya 85 orang dan melukai lebih dari 280 lainnya.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Israel seharusnya menarik pasukannya sepenuhnya dari Lebanon selatan pada 26 Januari. Namun, tenggat waktu diperpanjang hingga 18 Februari setelah Israel menolak mematuhi perjanjian tersebut. Hingga kini, Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di lima pos perbatasan.
Sumber: Anadolu
