Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan inflasi Indonesia pada April 2024 secara year on year (yoy) sebesar 3,00 persen.
"Inflasi Indonesia yaitu di angka 3 persen 'yoy' dan ini turun dari 3,05 persen tahun ke tahun pada periode yang sama April 2023 dan 2024, 3 persen. Kemudian yang menarik adalah inflasi dari bulan ke bulan, dari bulan Maret ke April itu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 0,52 persen ke angka 0,25 persen," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, inflasi pada periode ini kontribusi komoditas makanan, minuman, dan tembakau mengalami penurunan minus 0,03 persen. Komoditas tersebut sebelumnya sering memberikan kontribusi tertinggi terhadap inflasi.
Selain itu, pada periode ini juga kontribusi tertinggi terhadap inflasi yaitu sektor transportasi, terutama transportasi udara yang menyumbang angka inflasi 0,93 persen. Kondisi ini disebabkan adanya arus balik yang cukup besar pada bulan April.
"Di situlah kita minta kepada Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara untuk koordinasi dengan seluruh Airlines supaya ketika jumlah penumpang tinggi, loading factor passenger-nya tinggi jangan mengambil harga acuan pemerintah tertinggi, itu akan berdampak inflasi, dan ini terbukti kita lihat sektor transportasi menyumbang 0,93 persen, tertinggi dari 0,25 persen," jelasnya.
Di sisi lain, Tito menilai angka 3,00 persen menandakan inflasi relatif terkendali dan masih berada pada rentang target pemerintah pusat sebesar 2,5 persen plus minus satu persen, yakni 1,50 persen terendah dan 3,50 persen tertinggi.
Namun, angka ini tidak menggambarkan semua daerah, karena masih ada Pemda yang angka inflasi-nya di atas 7 persen.
"Ini yang tinggi sekali seperti Minahasa Selatan 7,56 persen, kita memiliki data lengkap semua daerah, Minahasa Utara 7,46 persen, Toli Toli 7,21 persen, Nabire 6,38 persen, ini tinggi kalau di atas 6 persen 7 persen ini sudah tinggi sekali. Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional," ungkap Tito.
Dia mengingatkan Pemda agar terus memonitor inflasi. Apalagi, pemerintah telah merumuskan 9 langkah yang perlu dikerjakan oleh daerah dalam rangka pengendalian inflasi.
Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan inflasi Indonesia pada April 2024 secara year on year (yoy) sebesar 3,00 persen.
"Inflasi Indonesia yaitu di angka 3 persen 'yoy' dan ini turun dari 3,05 persen tahun ke tahun pada periode yang sama April 2023 dan 2024, 3 persen. Kemudian yang menarik adalah inflasi dari bulan ke bulan, dari bulan Maret ke April itu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 0,52 persen ke angka 0,25 persen," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, inflasi pada periode ini kontribusi komoditas makanan, minuman, dan tembakau mengalami penurunan minus 0,03 persen. Komoditas tersebut sebelumnya sering memberikan kontribusi tertinggi terhadap inflasi.
Selain itu, pada periode ini juga kontribusi tertinggi terhadap inflasi yaitu sektor transportasi, terutama transportasi udara yang menyumbang angka inflasi 0,93 persen. Kondisi ini disebabkan adanya arus balik yang cukup besar pada bulan April.
"Di situlah kita minta kepada Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara untuk koordinasi dengan seluruh Airlines supaya ketika jumlah penumpang tinggi, loading factor passenger-nya tinggi jangan mengambil harga acuan pemerintah tertinggi, itu akan berdampak inflasi, dan ini terbukti kita lihat sektor transportasi menyumbang 0,93 persen, tertinggi dari 0,25 persen," jelasnya.
Di sisi lain, Tito menilai angka 3,00 persen menandakan inflasi relatif terkendali dan masih berada pada rentang target pemerintah pusat sebesar 2,5 persen plus minus satu persen, yakni 1,50 persen terendah dan 3,50 persen tertinggi.
Namun, angka ini tidak menggambarkan semua daerah, karena masih ada Pemda yang angka inflasi-nya di atas 7 persen.
"Ini yang tinggi sekali seperti Minahasa Selatan 7,56 persen, kita memiliki data lengkap semua daerah, Minahasa Utara 7,46 persen, Toli Toli 7,21 persen, Nabire 6,38 persen, ini tinggi kalau di atas 6 persen 7 persen ini sudah tinggi sekali. Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional," ungkap Tito.
Dia mengingatkan Pemda agar terus memonitor inflasi. Apalagi, pemerintah telah merumuskan 9 langkah yang perlu dikerjakan oleh daerah dalam rangka pengendalian inflasi.
Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi," tuturnya.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024