Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis cadangan pangan pemerintah (CPP) yang telah berjalan dua tahun bisa lebih efektif dalam mengimplementasikan program-programnya.
Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto mengatakan, CPP memiliki beberapa fungsi yakni untuk menyalurkan bantuan pangan, serta mengelola cadangan pangan dalam rangka stabilisasi harga beras dan stok bila terjadi bencana alam.
"Ini sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun, ini sudah semester dua (2024) dan akan diteruskan nanti dengan bantuan pangan bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Semoga bisa berjalan dengan baik, bisa lebih efektif dibandingkan apa yang sudah kita lakukan," ujar Indra di Bantul, Yogyakarta, Rabu.
Indra menyampaikan, tahun ini pemerintah menargetkan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan baru terealisasi sekitar 2,1 juta.
Sisa 1,5 juta ton akan direalisasikan saat musim panen raya berakhir. Beras-beras impor tersebut, digunakan untuk bantuan pangan beras dan cadangan tata kelola untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog.
Sementara itu di masa panen raya, Bulog mencatat beras yang sudah terserap dari hasil panen sekitar 700 ribu ton, di mana 100 ribu ton untuk komersial dan 600 ribu ton untuk CPP.
"Apa artinya, bahwa secara mekanisme, Bulog memiliki menyerap yang namanya beras dalam negeri pada saat panen," kata Indra.
Indra juga menyebut bahwa cadangan pangan pemerintah memiliki fungsi yang luar biasa, tidak hanya untuk stabilisasi harga saja tapi juga menjaga daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut pihaknya mengusulkan kepada Pemerintah agar pemberian bantuan pangan dapat dilanjutkan karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Ombudsman sedang merancang sebuah saran kepada Pemerintah sebelum akhir Juni, Ombudsman akan menyampaikan perlunya program bantuan pangan ini tetap dilaksanakan," ujar Yeka.
Yeka menyampaikan, bantuan pangan yang sudah berjalan sejak tahun lalu, sangat dinanti oleh keluarga penerima manfaat (KPM), meski Pemerintah sudah menetapkan bahwa bantuan ini akan dilanjutkan pada bulan Agustus, Oktober dan Desember 2024.
Yeka menyebut, bantuan pangan memiliki potensi untuk mengendalikan pasokan serta inflasi, terlebih, musim panen raya akan segera berakhir.
Dengan pemberian bantuan pangan setiap bulan, lanjut Yeka, secara otomatis Pemerintah telah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.
"Oleh karena itu, Ombudsman segera memberikan catatan masukan kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan agar program bantuan pangan ini seyakinnya tetap dilakukan dan disalurkan setiap bulan," kata Yeka.
Selain itu, pemberian bantuan pangan juga berguna untuk mencegah pelaku usaha memainkan harga di pasar, pada bulan-bulan kosong pembagian beras.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto mengatakan, CPP memiliki beberapa fungsi yakni untuk menyalurkan bantuan pangan, serta mengelola cadangan pangan dalam rangka stabilisasi harga beras dan stok bila terjadi bencana alam.
"Ini sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun, ini sudah semester dua (2024) dan akan diteruskan nanti dengan bantuan pangan bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Semoga bisa berjalan dengan baik, bisa lebih efektif dibandingkan apa yang sudah kita lakukan," ujar Indra di Bantul, Yogyakarta, Rabu.
Indra menyampaikan, tahun ini pemerintah menargetkan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan baru terealisasi sekitar 2,1 juta.
Sisa 1,5 juta ton akan direalisasikan saat musim panen raya berakhir. Beras-beras impor tersebut, digunakan untuk bantuan pangan beras dan cadangan tata kelola untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog.
Sementara itu di masa panen raya, Bulog mencatat beras yang sudah terserap dari hasil panen sekitar 700 ribu ton, di mana 100 ribu ton untuk komersial dan 600 ribu ton untuk CPP.
"Apa artinya, bahwa secara mekanisme, Bulog memiliki menyerap yang namanya beras dalam negeri pada saat panen," kata Indra.
Indra juga menyebut bahwa cadangan pangan pemerintah memiliki fungsi yang luar biasa, tidak hanya untuk stabilisasi harga saja tapi juga menjaga daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut pihaknya mengusulkan kepada Pemerintah agar pemberian bantuan pangan dapat dilanjutkan karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Ombudsman sedang merancang sebuah saran kepada Pemerintah sebelum akhir Juni, Ombudsman akan menyampaikan perlunya program bantuan pangan ini tetap dilaksanakan," ujar Yeka.
Yeka menyampaikan, bantuan pangan yang sudah berjalan sejak tahun lalu, sangat dinanti oleh keluarga penerima manfaat (KPM), meski Pemerintah sudah menetapkan bahwa bantuan ini akan dilanjutkan pada bulan Agustus, Oktober dan Desember 2024.
Yeka menyebut, bantuan pangan memiliki potensi untuk mengendalikan pasokan serta inflasi, terlebih, musim panen raya akan segera berakhir.
Dengan pemberian bantuan pangan setiap bulan, lanjut Yeka, secara otomatis Pemerintah telah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.
"Oleh karena itu, Ombudsman segera memberikan catatan masukan kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan agar program bantuan pangan ini seyakinnya tetap dilakukan dan disalurkan setiap bulan," kata Yeka.
Selain itu, pemberian bantuan pangan juga berguna untuk mencegah pelaku usaha memainkan harga di pasar, pada bulan-bulan kosong pembagian beras.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024