Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah berencana mengirimkan sebanyak 250.000 pekerja dengan keterampilan khusus (specified-skilled workers/SSW) dalam lima tahun ke depan.
“Kita memang sempat diskusi bagaimana menaikkan target tidak hanya 100.000 selama lima tahun, tapi kita ingin per tahun sekitar 50.000. Jadi, kalau lima tahun perkiraan 250.000 pekerja,” kata Ida kepada ANTARA di sela-sela acara Indonesia-Japan Human Resources Forum 2024, Tokyo, Kamis.
Pemerintah Jepang telah membuka kuota bagi sejumlah negara untuk mengirimkan sebanyak 820.000 pekerja selama lima tahun, termasuk Indonesia yang memiliki kesempatan mengirim 100.000 hingga 2029.
“Indonesia sebetulnya di atas target itu sudah kita lampaui. Sampai hari ini sudah 34.000 pekerja,” kata Ida.
Kesepakatan transfer pekerja itu merupakan hasil dari Memorandum of Cooperation specified-skilled workers (MoC SSW) antara Kemnaker dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada November 2023 lalu.
Pada Januari 2024, JICA menyebut jumlah pekerja Indonesia di Jepang sebanyak 121.507 melesat dibandingkan 77.889 pekerja tahun lalu.
Jumlah tersebut juga naik jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya dalam konteks pekerja SSW.
Namun, karena adanya disrupsi dari Pemilu pada Februari lalu yang menyebabkan pelayanan administratif terganggu serta adanya perubahan sistem di Pemerintah Jepang, maka upaya lebih keras dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.
Salah satu perubahan skema dalam ketenagakerjaan di Jepang adalah perubahan dari Technical Intern Training Program (TITP) atau pemagangan menjadi Ikusei Shurou Seido.
Dalam program TITP, peserta tidak wajib mengantongi sertifikat kemahiran bahasa Jepang (JLPT), sementara dalam program yang baru mengharuskan mereka memiliki sertifikat itu serendah-rendahnya pada level N5.
“Indonesia tentu menyesuaikan aturan yang ada di Jepang, sekarang dibuka proses pemagangan menjadi SSW, kita sudah punya resources kalau dihitung-hitung sudah 100.000an lebih artinya modal untuk mengisi kesempatan SSW tidak sedikit yang dulunya pemagang mereka sudah menjadi pengusaha sekarang. Sekarang eksis ada 74.000 pekerja modal mengisi kesempatan SSW,” kata Ida.
Sejumlah sektor yang dibutuhkan di antaranya manufaktur, keperawatan (caregiver), pengolahan makanan, pertanian dan pariwisata.
“Kita sedang mengidentifikasi kebutuhannya, penyiapannya seperti apa, kita diskusi termasuk bagaimana mempercepat tercapai kebutuhan tersebut,” tambah Ida.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
“Kita memang sempat diskusi bagaimana menaikkan target tidak hanya 100.000 selama lima tahun, tapi kita ingin per tahun sekitar 50.000. Jadi, kalau lima tahun perkiraan 250.000 pekerja,” kata Ida kepada ANTARA di sela-sela acara Indonesia-Japan Human Resources Forum 2024, Tokyo, Kamis.
Pemerintah Jepang telah membuka kuota bagi sejumlah negara untuk mengirimkan sebanyak 820.000 pekerja selama lima tahun, termasuk Indonesia yang memiliki kesempatan mengirim 100.000 hingga 2029.
“Indonesia sebetulnya di atas target itu sudah kita lampaui. Sampai hari ini sudah 34.000 pekerja,” kata Ida.
Kesepakatan transfer pekerja itu merupakan hasil dari Memorandum of Cooperation specified-skilled workers (MoC SSW) antara Kemnaker dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada November 2023 lalu.
Pada Januari 2024, JICA menyebut jumlah pekerja Indonesia di Jepang sebanyak 121.507 melesat dibandingkan 77.889 pekerja tahun lalu.
Jumlah tersebut juga naik jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya dalam konteks pekerja SSW.
Namun, karena adanya disrupsi dari Pemilu pada Februari lalu yang menyebabkan pelayanan administratif terganggu serta adanya perubahan sistem di Pemerintah Jepang, maka upaya lebih keras dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.
Salah satu perubahan skema dalam ketenagakerjaan di Jepang adalah perubahan dari Technical Intern Training Program (TITP) atau pemagangan menjadi Ikusei Shurou Seido.
Dalam program TITP, peserta tidak wajib mengantongi sertifikat kemahiran bahasa Jepang (JLPT), sementara dalam program yang baru mengharuskan mereka memiliki sertifikat itu serendah-rendahnya pada level N5.
“Indonesia tentu menyesuaikan aturan yang ada di Jepang, sekarang dibuka proses pemagangan menjadi SSW, kita sudah punya resources kalau dihitung-hitung sudah 100.000an lebih artinya modal untuk mengisi kesempatan SSW tidak sedikit yang dulunya pemagang mereka sudah menjadi pengusaha sekarang. Sekarang eksis ada 74.000 pekerja modal mengisi kesempatan SSW,” kata Ida.
Sejumlah sektor yang dibutuhkan di antaranya manufaktur, keperawatan (caregiver), pengolahan makanan, pertanian dan pariwisata.
“Kita sedang mengidentifikasi kebutuhannya, penyiapannya seperti apa, kita diskusi termasuk bagaimana mempercepat tercapai kebutuhan tersebut,” tambah Ida.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024