Dua anggota DPR diduga memeras BUMN

.....Jangan-jangan mereka itu hanya pion atau suruhan saja. Belum tentu mereka pelakunya," kata Dahlan.....

Jakarta (ANTARA Jambi) - Dalam pertemuannya dengan Badan Kehormatan DPR, Senin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan dua nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN.

"Saya sebutkan tiga peristiwa dengan dua nama kepada BK DPR. Inisialnya tidak sama dengan yang selama ini beredar," kata Dahlan Iskan seusai pertemuan dengan BK DPR di Jakarta.

Mantan direktur utama PLN itu mengatakan, sudah mengungkapkan secara detail tiga peristiwa pemerasan terhadap BUMN itu mulai dari kronologis, cara dan nilai uang yang diminta.

Namun, dia tidak bersedia mengungkapkan secara detail apa saja yang sudah dia ungkapkan kepada wartawan.

"Karena sudah saya serahkan kepada BK, jadi yang berwenang untuk mengungkapkan kepada publik adalah BK," ujarnya.

Dahlan menyatakan dua nama yang dia sebutkan kepada BK itu belum tentu pelaku-pelaku utama yang melakukan pemerasan kepada BUMN.

"Jangan-jangan mereka itu hanya pion atau suruhan saja. Belum tentu mereka pelakunya," ucapnya.

Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada BK untuk menelusuri lebih lanjut, termasuk kemungkinan ada peristiwa pemerasan lain di luar tiga peristiwa yang sudah dia serahkan.

"Rabu masih akan ada data yang saya susulkan. Namun, tidak perlu ada pertemuan lagi karena akan saya sampaikan secara tertulis," jelasnya.

Dahlan mengatakan, ia tidak ingin ada kesan bahwa kedatangannya bertemu dengan BK adalah upayanya untuk "bersih-bersih" lembaga legislatif.

"Saya datang atas undangan BK, bukan inisiatif sendiri, sehingga jangan ada kesan saya ingin 'bersih-bersih' rumah tangga orang lain," tuturnya.

Semangatnya menemui BK untuk mencegah BUMN dari upaya-upaya kongkalikong yang dilakukan pejabatnya dengan pejabat lain.

"Jadi saya hanya ingin membenahi BUMN. Bukan lembaga lain," ujarnya.(Ant)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.