Dukungan sistemik visi kemaritiman

Jakarta (ANTARA Jambi) - Pilihan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia tampaknya membutuhkan dukungan sistemik dari berbagai sektor pembangunan.

Visi kemaritiman yang memiliki legitimasi historis, dengan bukti kejayaan maritim Indonesia di masa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, selama lebih dari tiga abad, seolah absen dari pemikiran elite politik pascakemerdekaan.

Kini, Kabine kerja mulai menata Indonesia dengan memperhitungkan laut sebagai salah satu faktor penentu kejayaan Indonesia di masa depan.

Secara satu per satu digagaslah langkah-langkah mendayagunakan kembali lautan. Gagasan melahirkan tol laut juga bagian dari pendayagunaan bahari itu.

Tampaknya, Kabinet Kerja masih perlu melakukan pembenahan yang serius, atau koreksi kurang lebih menyeluruh terhadap penganakemasan sektor industri yang diberi daya hidup sejak orde yang didukung militer menguasai panggung politik di Tanah Air.

Gegap-gempita pertumbuhan pesat industrialisasi yang terjadi di awal dekade 70-an itulah permulaan dari tercekiknya sektor maritim oleh kedigdayaan sektor industri.

Apa yang terjadi dengan laut adalah petaka lingkungan, kematian berjuta biota laut karena pabrik-pabrik bebas membuang limbah racun pembunuh organisme sepanjang pantai-pantai.

Di Gresik, sebagai contoh. Pabrik Semen Gresik memiliki jalur sungai sepanjang kurang lebih lima kilometer dari kawasan industrinya di distrik Sidomoro hingga menju ke pantai Gresik.

Sungai itu melewati kawasan kampung-kampung penduduk dan air yang mengalir berwarna kuning kecokelatan pekat yang meluncur deras sepanjang waktu. Limbah itulah yang meracuni air laut sehingga pantai Pelabuhan Gresik sama sekali tak menarik untuk jadi pemandangan wisata.

Di Kota Santri itu pula industri Petrokimia Gresik yang memproduksi limbah yang lebih beracun yang dialirkan ke pantai-pantai sehingga membunuh sumber kehidupan kaum nelayan di daerah Lumpur.

Visi kemaritiman yang diangkat kembali untuk membangun kejayaan Indonesia setidaknya mengharuskan laut jadi bersih dari pembuangan limbah. Laut harus merupakan sumber bukan saja mineral, tapi juga protein yang kaya nutrisi.

Itu sebabnya perlu dekonstruksi atas industrialisasi yang diagungkan dalam trilogi pembangunan di masa Orba, yang menjadikan laut untuk kolam membuang limbah.

Konsep pembangunan yang pernah dipilih oleh elite yang berkuasa sebelumnya, yang mengotak-kotakan wilayah berdasarkan keunggulan komparatif agaknya juga perlu dipikirkan ulang.

Pada awalnya, setiap wilayah di Tanah Air punya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beraneka ragam. Kabupaten Gresik dan kabupaten-kabupaten pada umumnya bukan saja merupakan wilayah yang memproduksi komoditas agraris, tapi juga produk laut kaya nutrisi.

Namun, spesifikasi dan faktor keunggulan komparatif itu memarginalkan, bahkan mematikan keanekaragaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kerusakan lingkungan, terutama tercemarnya pantai-pantai dan laut membuat banyak kaum nelayan yang beralih profesi.

Sebelum industrialisasi mengoyak keindahan pantai-pantai dan laut, setiap kota di Indonesia yang memiliki pantai otomatis memiliki kawasan rekreatif. Tak perlulah orang-orang yang tinggal di kota berpantai itu melihat eksotisme pantai kota lain yang jauh, kecuali bagi beberapa orang yang berkelimpahan harta dan haus hiburan.

Namun, sebagian besar pantai-pantai yang tercemar limbah industri tak lagi elok, menawan bahkan untuk memandangnya saja. Sebelum industrialisasi mendestruksi keelokan pantai-pantai dan laut, ada lomba renang di pantai di kota Gresik.

Ada lomba balap sampan, lomba mengail ikan dan berbagai aktivitas rekreatif lain, terutama untuk merayakan Hari Kemerdekaan atau hari jadi kota bersangkutan.

Visi kemaritiman yang dimiliki Presiden Jokowi agaknya layak diberi muatan untuk merevitalisasi keelokan pantai-pantai dan laut di seluruh kota-kota berpantai di Tanah Air.

Berbagai kementerian terkait perlu bersinergi untuk melakukan revitalisasi itu sehingga konsep kemaritiman yang akan membuat bangsa ini digdaya di masa depan melalui basis kemaritiman bisa direalisasikan.

Memang harus ada pengorbanan atau ongkos yang tinggi bagi industri untuk membangun secara khusus tempat buangan limbah industri. Itu adalah konsekwensi logis dari pilihan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pantai-pantai yang terlalu parah kerusakannya karena limbah industri, pada umumnya telah ditinggalkan oleh para nelayan yang sebelumnya bisa menghidupi keluarganya dari hasil tangkapan ikan di sana.

Memang industrialisasi berjasa telah menyulap kota-kota jadi gemerlapan dan kesejahteraan rakyat rata-rata ikut terangkat seiring dengan pertumbuhan industri itu. Semua itu dicapai dengan pengorbanan ekologis yang luar biasa besarnya.

Perkembangan industrialisasi tentu tak perlu direm, apalagi dihentikan demi kelangsungan hidup organisme di pantai dan laut, tapi perlu keseimbangan untuk memberi daya hidup kembali pantai-pantai dan laut dari dampak negatif pertumbuhan industri.

Di negara maju, yang sangat memperketat syarat pembuangan limbahnya, divisi penelitian dan pengembangannya antara lain selalu memusatkan riset mereka untuk berinovasi menemukan teknologi paling mutakhir dalam teknik pengolahan limbah sehingga aman makhluk hidup.

Sudah saatnya Kabinet Kerja, lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mengenakan syarat yang juga sangat ketat bagi industri yang membuang limbah.

Itulah salah satu dukungan sistemik dalam ikhtiar mewujudkan  Indonesia sebagai poros maritim dunia di bawah Pemerintahan Jokowi.