......Jangan sampai nantinya kewenangan provinsi tapi mereka acuh saja, tidak bisa begitu......Jambi (ANTARA Jambi) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ar Syahbandar berharap komitmen sekolah tingkat SLTA Negeri di kabupaten dan kota agar segera menyerahkan data tentang personil, pembiayaan, prasarana dan dokumen (P3D) ke provinsi.
"Banyak sekolah di Jambi tidak merespon adanya kebijakan pengalihan kewenangan SLTA Negeri dari kabupaten/kota ke provinsi, sehingga mereka tidak memberikan data P3D itu ke provinsi," katanya di Jambi, Selasa.
Sebab, kata Ar Syahbandar, pihak provinsi terpaksa turun ke kabupaten dan kota untuk menjemput data P3D tersebut.
"Jangan sampai nantinya kewenangan provinsi tapi mereka acuh saja, tidak bisa begitu. Harusnya terima kasih karena beban kabupaten/kota berkurang. Nanti kita berikan masukan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk di petakan," katanya lagi.
Seluruh SLTA Negeri dan sederajat dari seluruh wilayah di Jambi akan diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah provinsi sesuai UU nomor 23 tahun 2014. Namun dalam prosesnya, tidak semua sekolah menyambut baik hal tersebut.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Hazewend, mengakui dalam proses penyerahaan data P3D, hampir seluruh sekolah-sekolah yang ada di setiap kabupaten/kota tidak merespon dengan baik.
"Memang dari kabupaten sendiri tidak merespon, tidak memberikan datanya. Bahkan kita yang kejar ke daerah. Seolah-olah kita yang membutuhkan, seharusnya mereka," kata Hazewend.
Akibat kata Hezewend, pihaknya saat ini mengaku kesulitan dalam kelancaran perpindahan kewenangan SLTA itu dari kabupaten/kota ke provinsi.
"Mulai dari 2015 kemarin sudah dilakukan pendataan personil yang ada di sekolah-sekolah. Saat ini tinggal aset sekolah saja, itu yang masih rumit," katanya.
Kerumitan itu muncul karena adanya beberapa persoalan di sekolah, seperti terkait pengadaan AC, namun sekolah itu sering melakukan pergantian kepala sekolah.
"Jadi mereka tidak tahu, asal usulnya AC dari mana. Apa dari APBD provinsi apa APBN apa dari kabupaten," ujarnya.
Untuk memudahkan itu, pihaknya harus meminta bantuan dari Biro Aset Provinsi Jambi untuk meminta format pengadaan tersebut. Sementara untuk nilai aset pihaknya meminta kepada BPKP guna mendata nilainya di setiap kabupaten.
Dia mengungkapkan, saat ini jumlah SLTA yang tengah dilakukan pendataan yakni 215 SMA dan 158 SMK . Namun yang akan diambil alih Pemprov Jambi terdapat 97 SMK dan 142 SMA negeri.
"Tapi yang swasta itu kita hanya data saja, tidak ambil alih. Dan ada 97 SMK negeri dan 142 SMA se-Provinsi Jambi yang akan kita alihkan kewenangannya ke provinsi," katanya menambahkan. (Ant)
Pewarta: Dodi SaputraUploader : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
