Pernyataan tersebut dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston, Jumat, menanggapi pengumuman pemangkasan anggaran pemerintah pusat pada postur APBN-Perubahan tahun anggaran 2016 yang mencapai angka Rp133 triliun.
"Kemarin kita sudah sama-sama dengar Presiden mengumumkan pemangkasan APBN-Perubahan tahun 2016. Imbas pemangkasan itu, DAU Provinsi Jambi terjadi pengurangan lebih kurang 20 persen atau sekitar Rp144 miliar," katanya.
Akibatnya, kata Cornelis, mau tidak mau Pemprov Jambi juga harus melakukan pengurangan anggaran di sejumlah SKPD, khususnya pada biaya langsung seperti pembangunan fisik.
Pemangkasan atau rasionalisasi anggaran itu, menurut dia, sangat perlu dilakukan mengingat skema APBD Provinsi Jambi yang juga ikut mengalami pengurangan imbas dari pemangkasan DAU tersebut.
Target PAD pasti akan berkurang, apalagi pengurangan ini cukup besar. Semula kita dikurangi lebih kurang 10 persen sekarang ditambah lagi 20 persen.
"Jumlah ini tentu tidak sedikit dan sangat menganggu program-program kita yang sebagian sudah berjalan," katanya.
Karena itu, untuk penyusunan KUA-PPAS mendatang TAPD harus sangat berhati-hati dalam menetapkan target-target penerimaan daerah.
"Kita di dewan juga akan mengawasi, apakah target-target itu realistis apa tidak. Jangan sampai APBD kita tidak sehat," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ridham Priskap memastikan bahwa akan ada rasionalisasi anggaran APBD Provinsi Jambi di APBD Perubahan tahun 2016 ini sebesar 7,8 hingga 12 persen.
"Berdasarkan hitung-hitungan yang kita lakukan, dengan asumsi pemangkasan APBN Perubahan di angka kisaran Rp133 triliun, maka pemprov akan memangkas postur APBD Perubahan juga sebesar 7,8 hingga 12 persen pada setiap SKPD," kata Ridham.
Pemangkasan itu akan membuat pemprov hemat Rp120 miliar hingga Rp220 miliar. Dengan situasi itu, Ridham meminta setiap SKPD melakukan penghematan dengan melihat program yang diprioritaskan.
"Yang tidak perlu itu seperti biaya rapat, perjalanan dinas dan biaya ATK harus dikurangi," ujarnya.
Ditanya mengenai target APBD Provinsi Jambi tahun 2017, Ridham mengaku bahwa pemprov masih menargetkan angka yang sama dengan tahun 2016, yakni Rp3,7 triliun.
"Itu baru angka asumsi, angka resmi akan kita ketahui setelah tahu berapa besaran DAU, DAK dan DBH untuk Provinsi Jambi di November nanti," katanya.(Ant)
Pewarta: Dodi SaputraUploader : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
