Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution mengatakan pemberian kredit usaha rakyat harus menyasar
para petani dan nelayan karena penyaluran kredit ini masih banyak
dinikmati sektor perdagangan besar.
"KUR mestinya menyasar kredit mikro. Komposisi yang sekarang belum
sesuai dengan komposisi perekonomian kita. Kita ingin KUR ini lebih
disalurkan kepada petani, nelayan, dan peternak," kata Darmin seusai
memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Jumat.
Ikut hadir dalam rapat koordinasi membahas perkembangan KUR adalah
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Muliaman D Hadad, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, direksi bank-bank
BUMN, serta perwakilan dari beberapa kementerian lembaga.
Menurut Darmin, salah satu penyebab tersendatnya realisasi KUR ke
sektor pertanian adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki
kalangan bank penyalur untuk menjangkau para calon debitur di lapangan.
"Sektor perdagangan selama ini lebih menguasai. Ini disebabkan
karena perdagangan berada di garda terdepan, paling mudah dijangkau.
Sementara sektor pertanian justru sulit untuk dijangkau," kata Darmin.
Berdasarkan data penyaluran hingga 31 Agustus 2016, KUR masih lebih
banyak dinikmati sektor perdagangan (besar dan eceran) hingga 68 persen,
sedangkan sektor pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan) hanya
mencatat penyerapan 15,51 persen.
Sedangkan, penyaluran di sektor lainnya seperti jasa-jasa tercatat
mencapai 10,86 persen, industri pengolahan 4,49 persen, dan perikanan
1,15 persen.
Sementara itu, berdasarkan kajian OJK terhadap debitur di tiga bank
BUMN penyalur (BRI, BNI dan Bank Mandiri) pada Juni 2016 tercatat
sebanyak 58,3 persen merupakan debitur baru, 23,73 persen merupakan
debitur tukar dari KUR skema lama dan 17,97 persen merupakan debitur
tukar dari kredit komersial.
Darmin mengharapkan para debitur tukar yang masih mengajukan KUR mulai berkurang jumlahnya pada 2017.
Terkait peningkatan penyaluran KUR kepada sektor pertanian, Ketua
Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menyarankan adanya pendekatan
berbeda untuk meningkatkan realisasi KUR di luar sektor perdagangan.
"Pemerintah perlu mendalami kemungkinan adanya KUR khusus untuk
mendorong ekskalasi pertumbuhan KUR di luar sektor perdagangan,"
ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, rapat koordinasi juga menyepakati
perluasan basis penerima KUR mulai tahun depan, terutama bagi sektor
perdagangan elektronik (e-dagang) untuk bisnis "startup" serta bagi
pengembangan usaha para petani karet.
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menambahkan rapat koordinasi
juga menyepakati kemungkinan badan hukum koperasi bisa ikut terlibat
dalam penyaluran KUR, agar penyerapannya bisa lebih tepat sasaran kepada
masyarakat kecil.
"Koperasi bisa menjadi penyalur KUR. Ini sedang dikaji, satu atau
dua koperasi bisa ditunjuk sebagai pimpinan proyek untuk menyalurkan
KUR. Nanti ada perubahan Peraturan Menteri mengenai itu," katanya.
Ia menambahkan, kajian mengenai kelayakan koperasi tersebut sedang
dilakukan bersama dengan OJK, agar koperasi yang terpilih benar-benar
memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menyalurkan kredit mikro ini.
"Kementerian Koperasi bersama OJK sedang menyusun parameter mana
koperasi yang sehat, mana yang tidak agar seluruh lembaga penyalur
memiliki level playing field yang sama," katanya.
Selain keputusan terkait badan usaha koperasi, rapat koordinasi
tersebut juga memutuskan kemungkinan penunjukan bank syariah dalam
menyalurkan KUR kepada masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga
September 2016, penyaluran KUR sudah mencapai sekitar 65 persen dari
target penyaluran Rp120 triliun.
Penyaluran tersebut meliputi KUR mikro sebesar Rp44,7 triliun dan
KUR ritel Rp20,5 triliun. Sementara itu, KUR untuk penempatan Tenaga
Kerja Indonesia di luar negeri baru terealisasi Rp79,5 miliar.
Darmin: KUR harus menyasar petani dan nelayan
Sabtu, 17 September 2016 6:55 WIB