"Apa bila terjadi kondisi keuangan yang tidak baik, tentu akan berdampak langsung terhadap pencapaian program kegiatan Pemprov Jambi. Sebab itu pendapatan daerah harus dioptimalkan," kata Mauli, Kamis.
Tidak hanya itu, DPRD juga minta Pemprov Jambi melalui seluruh SKPD untuk benar-benar melaksanakan program kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel serta tetap memperhatikan aturan yang berlaku.
"Terutama pelaksanaan perjalanan dinas, kegiatan atau rapat-rapat yang menggunakan fasilitas hotel dan kegiatan seremonial dengan menggunakan biaya besar," tegasnya.
APBD Provinsi Jambi 2017 akhirnya disetujui DPRD Provinsi Jambi melalui paripurna yang digelar Rabu (30/11), kemarin. Besaran APBD 2017 yakni mencapai Rp4,3 triliun.
Mauli mengatakan dengan disepakatinya APBD 2017 ini, DPRD minta Pemprov Jambi untuk melaksanakan program yang termuat di dalam Perda tentang APBD.
"Dan harus sesuai rencana dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan sehingga tidak menimbulkan Silpa yang terlalu besar," ujarnya.
Mauli menyampaikan pendapatan provinsi pada tahun 2017 sebesar Rp4,163 triliun lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 20,97 persen dari target pendapatan 2016 yang hanya Rp3,441 triliun. Ia menyebut, pendapatan daerah itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,393 triliun lebih atau meningkat 9,36 persen dari target PAD 2016.
Kemudian pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp2,766 triliun lebih atau meningkat 78,47 persen dari tahun 2016.
"Sedangkan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp4,459 miliar lebih atau berkurang 99,28 persen dari tahun 2016 yang mencapai Rp613,6 miliar lebih," kata Mauli.(Ant/adv)
Pewarta: Dodi SaputraUploader : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
