Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai inflasi Indonesia pada September 2024 masih terkendali di angka 1,84 persen secara tahunan (yoy), atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 sebesar 2,12 persen (yoy).
Realisasi tersebut masih masuk dalam rentang target yang ditetapkan sebesar 2,5 plus minus 1 persen.
“Capaian ini mencerminkan berbagai langkah yang diambil pemerintah di antaranya melalui optimalisasi operasi pasar murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran bantuan pangan, pengembangan kios pangan, dan kerja sama antar daerah telah berhasil dalam menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Secara bulanan, pada September 2024 terjadi deflasi kelima secara berturut-turut. Deflasi bulan ini tercatat 0,12 persen (mtm).
Deflasi bulanan pada September 2024 terutama disebabkan oleh penurunan harga pada komponen harga bergejolak (volatile food/VF) yang mengalami deflasi sebesar 1,34 persen (mtm) dan penurunan pada komponen harga diatur pemerintah, terutama penurunan harga BBM.
Penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat didorong oleh masih berlangsungnya musim panen di sejumlah daerah sentra produksi.
Secara tahunan, komponen harga bergejolak masih mengalami inflasi sebesar 1,43 persen (yoy), berada dalam sasaran di bawah 5 persen sesuai hasil high level meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2024.
Komponen inti yang mencerminkan daya beli masyarakat mengalami inflasi sebesar 0,16 persen (mtm) atau 2,09 persen (yoy).
Airlangga mengatakan peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga kopi bubuk seiring meningkatnya harga kopi dunia dan biaya akademi atau perguruan tinggi karena masih berlangsungnya tahun ajaran baru.
Kenaikan inflasi inti juga sejalan dengan tren peningkatan belanja masyarakat sebagaimana laporan Perkembangan Belanja Masyarakat Terkini oleh Bank Mandiri pada September 2024.
“Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki daya beli yang kuat yang mendukung momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, komponen harga diatur Pemerintah (administered prices/AP) mengalami deflasi sebesar 0,04 persen (mtm) atau inflasi sebesar 1,40 persen (yoy), terutama disumbang oleh penurunan harga komoditas bensin.
Pertamina telah menurunkan harga BBM nonsubsidi pada September 2024 dan masih berlangsung hingga Oktober 2024. Namun demikian, inflasi AP masih tertahan karena komoditas Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan angkutan udara.
Rating and Investment Information, Inc. (R&I) juga mengafirmasi peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada level BBB+ dengan outlook positif.
“Hal ini menegaskan kepercayaan internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia, yang diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,0-5,2 persen di tahun 2024. Sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas harga dan memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Airlangga.
Selain itu, tantangan pelambatan perekonomian global juga memengaruhi aktivitas perekonomian domestik. Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia masih berada di level kontraksi sebesar 49,2 pada September 2024, namun telah meningkat dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 48,9.
Keberhasilan tersebut menempatkan Indonesia lebih baik dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang mengalami penurunan aktivitas manufaktur, seperti Malaysia (dari 49,7 ke 49,5) dan Thailand (dari 52,0 ke 50,4).
Airlangga mengatakan pemerintah akan terus mengoptimalkan implementasi kebijakan peningkatan industri manufaktur seperti hilirisasi sumber daya alam (SDA), penggunaan produk dalam negeri, substitusi impor, termasuk pada peningkatan ekspor, kemudahan berusaha dan investasi, serta pengembangan SDM dan teknologi melalui program Making Indonesia 4.0.
“Pemerintah terus memastikan pasokan pangan yang cukup, menjaga kestabilan harga, dan mendorong pemulihan sektor-sektor vital seperti industri manufaktur, konstruksi dan pertanian. Dengan berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia, diharapkan dapat mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga,” terangnya.
