Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas beberapa isu strategis, termasuk di antaranya evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).
“Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.
"Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah (PP) yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE),” kata Mensesneg melanjutkan.
Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri terhitung sejak 1 Maret 2025.
“Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,“ ujar Prasetyo.
Pras, sapaan akrab Prasetyo, saat ditanya apakah masih ada celah dalam PP yang telah terbit sehingga memungkinkan para pengusaha tak menempatkan dana devisa hasil ekspornya di dalam negeri, menjawab terdapat beberapa celah yang menjadi bahan evaluasi.
“Ya masih ada beberapa (celah, red.) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan, makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” sambung Prasetyo.
Dalam pidato Presiden Prabowo saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Februari 2025, menargetkan devisa Indonesia dalam setahun ke depan menyentuh minimal 100 miliar dolar AS setelah ada kebijakan mengenai penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di bank-bank dalam negeri.
Rapat terbatas di Kertanegara Minggu malam berlangsung selama kurang lebih tiga jam, dihadiri di antaranya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Selain itu hadir pula, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
