Menakar Realitas Kinerja Tahun Pertama Pemerintahan Baru

Satu Tahun Kepemimpinan

Jambi (ANTARA) - Bulan Oktober ini memiliki makna yang lebih dari sekadar angka dalam kalender politik Indonesia. Bagi Presiden Prabowo Subianto, bulan ini bukan hanya menjadi penanda usia, melainkan juga menjadi cermin refleksi atas satu tahun perjalanan kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Milad sang presiden seolah menyatu dengan momentum evaluasi nasional: seberapa jauh pemerintahan baru ini telah menapaki janji-janji besarnya tentang kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam sejarah republik, jarang terjadi momen di mana refleksi pribadi seorang pemimpin bersinggungan langsung dengan refleksi kebangsaan. Namun pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo–Gibran, keduanya tampak saling mengisi. Milad bukan hanya seremoni, melainkan juga titik hening untuk menatap capaian dan koreksi: sejauh mana arah ekonomi yang dijanjikan mampu meneguhkan pondasi nasional di tengah gejolak global.

Sejak awal, duet Prabowo–Gibran membawa misi untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Melalui delapan agenda besar yang terangkum dalam Asta Cita, pemerintah menekankan pentingnya kemandirian pangan, hilirisasi industri, reformasi fiskal, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Kini, setelah satu tahun berjalan, publik patut menelaah: sejauh mana janji dan arah ekonomi tersebut mulai diwujudkan dalam kebijakan nyata, dan apa tantangan yang masih menghadang

Menjaga Pertumbuhan dan Ketahanan

Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran bukanlah tahun yang mudah. Dunia masih dibayangi ketegangan geopolitik, perang dagang yang meruncing, dan disrupsi rantai pasok yang menekan harga pangan dan energi. Di sisi lain, ekonomi domestik masih harus menyeimbangkan antara menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan disiplin fiskal.

Namun di tengah tekanan global tersebut, Indonesia menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 masih bertahan di kisaran 5,1%, inflasi terkendali di bawah 3%, dan defisit APBN tetap dalam batas aman. Investasi asing langsung juga menunjukkan tren positif, terutama di sektor manufaktur, energi hijau, dan pertahanan.

Capaian ini menjadi modal awal bahwa pemerintahan baru mampu mempertahankan stabilitas yang diwariskan, sembari menyiapkan arah baru pembangunan ekonomi berbasis produktivitas dan hilirisasi.

Selanjutnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 bergerak stabil di kisaran 5,02 persen (yoy) dan relatif masih sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sektor industri pengolahan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 19 persen terhadap PDB, diikuti sektor perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

Dari sisi stabilitas makro, inflasi berhasil dijaga di kisaran 2,7–2,9 persen, menunjukkan keberhasilan otoritas moneter dan fiskal dalam menekan dampak kenaikan harga pangan dan energi. Sementara itu, cadangan devisa tetap kuat di atas US$133 miliar, menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas eksternal Indonesia.

Namun, capaian ini bukan semata keberhasilan angka. Di baliknya terdapat desain kebijakan yang saling menopang antara subsidi sosial, ketahanan pangan, dan belanja produktif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, menjadi kombinasi kebijakan sosial dan ekonomi yang mendorong konsumsi domestik serta meningkatkan gizi masyarakat yang merupakan dua faktor penting bagi produktivitas jangka panjang.

Belanja Negara dan Reformasi Fiskal

Kementerian Keuangan melalui laporan realisasi APBN hingga triwulan III-2025 mencatat kondisi yang relatif sehat. Defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB, masih jauh di bawah ambang batas 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Selanjutnya pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 triliun, atau tumbuh sekitar 6,5 persen (yoy), didorong oleh peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun dan bea cukai Rp221,3 triliun, serta dukungan PNBP dari sektor sumber daya alam.

Di sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.234,8 triliun atau sekitar 63,4 persen dari pagu APBN, dengan alokasi utama pada program prioritas seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan nasional. Belanja untuk subsidi dan perlindungan sosial juga diarahkan secara lebih tepat sasaran melalui digitalisasi data penerima manfaat, termasuk subsidi pupuk dan bantuan langsung petani. Pemerintah memperkuat transformasi ini dengan reformasi belanja perpajakan (tax expenditure) berbasis evaluasi, menggunakan mekanisme sunset clause sebagaimana diatur dalam Laporan Belanja Perpajakan 2023 yang menunjukkan nilai belanja pajak mencapai Rp362,5 triliun atau 1,73 persen dari PDB.

Langkah ini menandai perubahan paradigma fiskal: dari kebijakan insentif yang bersifat luas dan jangka panjang menuju kebijakan fiskal berbasis kinerja dan efektivitas ekonomi. Reformasi ini juga berorientasi pada upaya memperkuat rasio perpajakan nasional, yang berdasarkan data BPS dan DJP tercatat sebesar 10,31 persen terhadap PDB pada 2023, dan ditargetkan meningkat ke kisaran 10,1 persen pada 2025. Angka ini memang masih lebih rendah dibanding rata-rata negara G20 yang mencapai 15–18 persen, tetapi tren perbaikannya menunjukkan arah positif.

Salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo–Gibran adalah memastikan bahwa pertumbuhan fiskal berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat bawah. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan sejak awal 2025, pemerintah memperkuat kebijakan sosial berbasis kebutuhan dasar dan ekonomi lokal. Distribusi bahan pangan ke sekolah dan dapur komunitas telah memberikan efek ganda terhadap ekonomi pedesaan: memperluas peran UMKM penyedia bahan pangan, meningkatkan daya beli masyarakat desa, dan menekan potensi gizi buruk pada anak-anak.

Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga triwulan III-2025 telah mencapai lebih dari Rp350 triliun, dengan 62 persen penerima berasal dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa mikro (Bank Indonesia & Kemenkeu, Laporan Perkembangan KUR 2025). Skema KUR sektor produktif dengan bunga rendah dan syarat sederhana ini menjadi salah satu motor penting untuk menjaga momentum ekonomi rakyat di tengah transisi fiskal dan tekanan global.

Kombinasi antara disiplin fiskal, reformasi belanja, dan kebijakan sosial inklusif menunjukkan bahwa arah kebijakan APBN kini lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi. Pemerintah tidak hanya menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga berupaya memastikan setiap rupiah belanja negara memiliki dampak ekonomi yang terukur bagi masyarakat luas.

Hilirisasi dan Transformasi Industri

Salah satu pilar utama pembangunan ekonomi tahun pertama pemerintahan baru adalah hilirisasi sumber daya alam. Dalam hal ini, pemerintah berupaya meningkatkan nilai tambah nasional melalui percepatan pembangunan smelter nikel, tembaga, dan bauksit di berbagai kawasan industri seperti Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Kebijakan hilirisasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan lapangan kerja baru di daerah, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2025 mencapai US$24,96 miliar, sementara nilai impornya sebesar US$19,47 miliar, sehingga menghasilkan surplus perdagangan sebesar US$5,49 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa hilirisasi dan ekspor nonmigas, khususnya dari sektor mineral dan manufaktur berbasis logam, masih menjadi penopang utama surplus perdagangan Indonesia. Namun demikian, tantangan besar tetap ada: diversifikasi industri belum cukup kuat. Hilirisasi masih terfokus pada tahap bahan mentah dan setengah jadi, padahal untuk menciptakan daya saing jangka panjang, Indonesia perlu melangkah ke industri manufaktur lanjutan dan teknologi menengah-tinggi. Pemerintah perlu menyiapkan strategi “Downstream 2.0” yang tidak hanya mengekspor logam olahan, tetapi juga mendorong ekosistem baterai listrik, kendaraan listrik, dan bioteknologi industri sebagai produk masa depan.

Secara makro, kinerja ekonomi Indonesia di tahun pertama menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 tercatat 5,21 persen (yoy), tetap solid di tengah tekanan global dan gejolak harga komoditas. Namun, pada level mikro, tantangan ketenagakerjaan dan ketimpangan masih membayangi. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Maret 2025 sebesar 4,76 persen, hanya turun tipis dari 5,32 persen pada Maret 2024. Sementara Rasio Gin yang menggambarkan ketimpangan pendapatan berada di angka 0,375, relatif stagnan dibanding tahun sebelumnya. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup inklusif untuk menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Lebih dari itu, struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi sektor informal, yang menurut data BPS mencapai 57,68 persen dari total pekerja pada 2025. Dominasi sektor informal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih beroperasi di luar sistem perlindungan sosial dan produktivitasnya relatif rendah. Di sisi lain, sektor industri pengolahan skala keci yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat belum pulih sepenuhnya pascapandemi akibat keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi produksi.

Inilah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah di tahun-tahun berikutnya: memastikan bahwa program-program sosial, fiskal, dan ketenagakerjaan benar-benar menyentuh akar persoalan ekonomi rakyat bawah. Reformasi hilirisasi harus diikuti dengan pemerataan manfaat, bukan hanya menambah angka ekspor. Dengan memperkuat rantai nilai industri domestik, memperluas pelatihan vokasi, serta mempercepat digitalisasi UMKM, pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan yang dihasilkan bukan sekadar angka statistik, tetapi pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menatap Keberlanjutan

Tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dapat disebut sebagai fase penanaman fondasi ekonomi nasional. Setelah melalui masa transisi yang diwarnai tantangan global seperti ketidakpastian harga komoditas dan perlambatan ekonomi dunia, fokus utama pemerintah diarahkan untuk menyeimbangkan stabilitas makroekonomi dengan upaya percepatan pertumbuhan. Dalam konteks ini, tahun pertama menjadi batu loncatan menuju masa konsolidasi yang lebih solid pada tahun kedua dan seterusnya. Pemerintah berupaya menggerakkan mesin ekonomi dengan memperkuat reformasi fiskal, memperluas investasi hijau, serta mengoptimalkan belanja publik agar setiap rupiah dari APBN benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi rakyat.

Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian serius adalah digitalisasi fiskal dan perpajakan. Melalui sistem Coretax Administration System yang mulai diimplementasikan sejak 1 Januari 2025 berdasarkan PMK No. 81/2024, pemerintah berupaya memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan dukungan teknologi digital. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dalam satu platform terpadu yang lebih efisien dan transparan. Langkah ini diyakini akan memperkuat penerimaan negara tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif pajak, sekaligus menjadi fondasi bagi tata kelola fiskal yang lebih modern dan akuntabel. Menurut laporan BDO Global (2025), Indonesia kini termasuk dalam jajaran negara yang telah mengadopsi sistem administrasi pajak digital setara dengan Korea Selatan dan Singapura.

Selain itu, pemerintah juga mulai mempercepat transformasi hijau dan penguatan ekonomi rendah karbon sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Arah kebijakan ini tidak hanya menyangkut isu lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi untuk menarik investasi baru di sektor energi bersih dan teknologi hijau. Salah satu langkah nyata terlihat dari rencana penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor penerbangan mulai 2026, sebagaimana disampaikan pejabat Kementerian ESDM kepada Reuters (16 Oktober 2025). Upaya ini merupakan bagian dari target bauran energi baru terbarukan yang diharapkan mencapai 23 persen pada 2026. Pemerintah juga memperluas skema carbon trading dan mempersiapkan insentif fiskal bagi industri yang berkomitmen menurunkan emisi karbon. Semua langkah ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar jargon lingkungan, melainkan strategi ekonomi jangka panjang yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Di sisi lain, pemerintah memperkuat fokus pada peningkatan kualitas belanja publik. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,2–5,8 persen. Target tersebut mencerminkan keyakinan bahwa arah pembangunan mulai bergerak menuju efisiensi belanja dan produktivitas yang lebih tinggi. Belanja publik kini tidak lagi sekadar memperbesar anggaran, tetapi diarahkan untuk menciptakan multiplier effect yang nyata melalui sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur digital, dan industri berbasis teknologi tinggi. Proyek prioritas seperti Food Estate, hilirisasi mineral, serta transformasi digital layanan publik menjadi bagian dari strategi ini. Dengan dukungan koordinasi antarlembaga dan sinergi dengan pemerintah daerah, diharapkan efektivitas fiskal semakin meningkat.

Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi juga menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem inovasi industri domestik. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan fiskal, tetapi juga melalui transfer pengetahuan, riset, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan triple helix collaboration antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Jika arah ini terus dijaga — digitalisasi fiskal berjalan efektif, transisi hijau dipercepat, dan belanja publik diarahkan ke proyek yang produktif maka target pertumbuhan ekonomi 5,3–5,5 persen pada 2026 sebagaimana diproyeksikan dalam KEM-PPKF bukanlah mimpi yang muluk. Ia menjadi prospek realistis yang dapat dicapai melalui kebijakan yang konsisten, berorientasi hasil, dan berpihak pada produktivitas nasional.

Akselerasi Menuju Indonesia Emas

Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menandai babak baru perjalanan ekonomi Indonesia yang relatif stabil di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran 5 persen, inflasi yang terkendali di bawah 3 persen, serta defisit fiskal yang disiplin menunjukkan bahwa arah kebijakan makro berjalan di jalur yang benar. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pun tetap tinggi, mencerminkan optimisme bahwa Indonesia sedang berada di lintasan yang menjanjikan. Namun, keberhasilan ini tidak boleh membuat lengah. Stabilitas ekonomi makro belum otomatis menjelma menjadi kesejahteraan mikro bagi seluruh rakyat. Tantangan terbesar justru terletak pada pemerataan hasil pembangunan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta keberlanjutan fiskal yang mampu melindungi kelompok rentan dari tekanan ekonomi.

Menelaah tahun pertama ini, tampak bahwa kepemimpinan ekonomi yang efektif tidak cukup hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menuntut keberanian untuk melakukan perubahan struktural serta memperbaiki tata kelola fiskal, menata ulang belanja perpajakan, dan memperluas basis ekonomi produktif melalui digitalisasi dan hilirisasi industri. Pemerintahan ini telah menanam fondasi penting menuju transformasi ekonomi yang lebih inklusif, meski hasilnya belum sepenuhnya terasa di akar rumput. Ke depan, konsistensi dalam melanjutkan reformasi kelembagaan, memperkuat sektor riil, serta menumbuhkan inovasi di bidang energi, pangan, dan teknologi akan menjadi kunci untuk mempercepat momentum pertumbuhan berkualitas.

Jika arah kebijakan ini terus dijaga, maka harapan menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya sebatas slogan politik, melainkan cita-cita yang dibangun dengan kerja keras, kebijakan yang berkeadilan, dan tata kelola yang berpihak pada rakyat. Tahun pertama ini telah menjadi fondasi sekaligus tahun pembelajaran sekaligus pengujian bagi pemerintah dalam membuktikan bahwa stabilitas dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan. Dari sini, Indonesia menapaki jalan panjang menuju masa depan yang lebih tangguh, mandiri, dan makmur, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencatat angka, tetapi juga menumbuhkan harapan bagi seluruh warganya.