Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Akhmad Munir mengatakan bahwa sebagai kantor berita milik negara, ANTARA berkomitmen menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan publik dalam penyediaan informasi.
Akhmad Munir mengatakan hal itu usai melaksanakan uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi (KI) Pusat 2025 di Jakarta, Rabu.
“Tadi ada pertanyaan prinsipnya itu bahwa bagaimana ANTARA menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan publik. Dua-duanya kami seimbangkan. Suara rakyat, publik, kita munculkan dan suara pemerintah juga kita munculkan,” tuturnya.
Ia menjelaskan ANTARA yang selama ini mendapat penugasan dari pemerintah berupa pelaksana public service obligation (PSO) diminta untuk memperkuat informasi terhadap kepentingan publik.
Menurut dia, model komunikasi pemerintah sekarang ini mengutamakan suara rakyat. Manfaat dan program pemerintah disebut banyak muncul dari aspirasi masyarakat.
“Justru di situlah menjadi poin tambahan bagi ANTARA terhadap memenuhi akses informasi publik,” kata Munir.
Ia memandang keterbukaan informasi publik penting bagi ANTARA. Dia mengatakan kantor berita yang berdiri sejak tahun 1937 ini tidak hanya melayani kebutuhan publik, tetapi juga pelanggan.
“Kita pers, dalam hal ini kita sebagai kantor berita, kita melayani kebutuhan pelanggan agar pelanggan dan ANTARA melayani kebutuhan informasi publik,” ucapnya.
Di tengah dinamika perkembangan platform yang kiat pesat, Munir memastikan ANTARA bergerak adaptif.
“Selaku kantor berita harus mengikuti perkembangan zaman terhadap perkembangan teknologi ke kanal-kanal distribusinya agar tersampaikan informasi kepada publik,” ujarnya.
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa ANTARA telah melakukan peningkatan dari hasil evaluasi KI Pusat pada 2024. Tahun ini, ANTARA semakin mengoptimalkan pelaksanaan dokumentasi terpusat, salah satunya lewat Single Source of Truth (SSOT) ANTARA.
Dengan sistem itu, jelas Munir, semua dokumen persuratan yang diterima di sekretariat perusahaan didokumentasikan serta disimpan secara digital. Digitalisasi dokumen ini terhimpun dalam platform simata.antaranews.com.
Selain itu, dokumen pengadaan, data vendor, serta proses pengadaan perusahaan terdokumentasi dalam sistem E-PROC. Sistem itu sedang dalam tahap lanjutan untuk nantinya dapat diakses oleh publik.
Ditekankan pula olehnya bahwa ANTARA berkomitmen untuk segera menyelesaikan optimalisasi data tunggal. “Tahun depan Insya Allah sudah selesai dan itu barangkali yang memang harus kita segera selesaikan agar poin kita makin baik,” katanya.
Munir turut mengapresiasi uji publik yang dilaksanakan KI Pusat terhadap berbagai kementerian/lembaga, termasuk perusahaan di bawah naungan BUMN.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena ini adalah ingin momentum yang tepat mendorong para lembaga badan publik agar transparan, terbuka informasinya kepada masyarakat,” ujarnya.
