Pemkab Merangin evaluasi kinerja program prioritas

Bangko, Merangin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Merangin terus memperkuat komitmennya dalam memastikan program pembangunan daerah berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran Pemkab Merangin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Program Prioritas Nasional (ProSN) yang digelar secara virtual, Rabu.

Rakor yang berlangsung dari Media Center Bappeda Merangin tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni.

Sekda Merangin Zulhifni mengatakan, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam evaluasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan dapat dipantau dan diperbaiki secara berkelanjutan.

“Evaluasi ini menjadi tolok ukur penting bagi Pemkab Merangin. Kita tidak hanya mengidentifikasi pencapaian yang perlu dipertahankan, tetapi juga merumuskan langkah perbaikan agar pelaksanaan ProSN tahun 2026 berjalan lebih presisi, efektif, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Zulhifni.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) dengan menghadirkan Plt. Irjen Kemendagri, Dr. Ir. Bachril Bakri, sebagai pembicara utama.

Dalam rakor tersebut, terdapat dua agenda utama yang dibahas. Pertama, penyampaian hasil evaluasi kinerja ProSN Semester II Tahun 2025. Kedua, sosialisasi mekanisme pembukaan akses aplikasi e-Monev Bappenas untuk penginputan laporan kinerja ProSN Semester I Tahun 2026.

Sementara itu, Plt. Irjen Kemendagri Dr. Bachril Bakri dalam pemaparannya mengulas sejumlah indikator pencapaian pemerintah daerah sepanjang 2025.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya diharapkan menjadi pijakan bagi Pemkab Merangin dalam menyusun laporan kinerja secara akurat melalui aplikasi e-Monev Bappenas, seiring dengan akan dibukanya akses penginputan laporan ProSN Semester I Tahun 2026.

Pemkab Merangin menilai evaluasi dan pelaporan kinerja bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.