Jambi (ANTARA Jambi) - Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, Zumi Zola menyatakan, Kabupaten Tanjabtim berperan sangat penting dalam upaya pembangunan rendah karbon di Provinsi Jambi.
"Kami memiliki lahan gambut paling luas di Provinsi Jambi, dari total sekitar 600 ribu hektare lebih, 50 persennya ada di Kabupaten Tanjabtim," ujarnya di Muarasabak, ibukota Kabupaten Tanjabtim.
Menurut dia, berdasarkan penelitian beberapa kelompok ahli menunjukkan bahwa tanah gambut menyimpan karbon jauh lebih besar dibanding tanah mineral biasa. Perbandingannya lebih dari 10 kali lipat karbon yang tersimpan pada tanah kering. Semakin tebal lapisan gambut maka semakin besar pula cadangan karbon di dalamnya.
"Dengan luas lahan gambut Tanjabtim mencapai 65 persen dari total luas daerah yang mencapai 544.500 hektare, artinya Tanjabtim memiliki potensi dan peran besar dalam upaya penuruan emisi CO2 di Provinsi Jambi," jelasnya.
Untuk itu, Pemkab Tanjabtim melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggandeng organisasi lingkungan dalam menyusun konsep-konsep pembangunan daerah yang rendah karbon.
Konsep pembangunan rendah karbon juga sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah (perda) nomor 11 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanjabtim tahun 2011¿2016 dan Perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjabtim tahun 2011¿2031.
Sementara itu Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi Rakhmad Hidayat mengatakan, pihaknya sebagai salah satu organisasi pemerhati lingkungan di Jambi tengah mendorong adanya pengelolaan dan pembangunan daerah yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
"Disamping itu juga dalam upaya ini tetap memperhatikan bagaimana masyarakat disekitar kawasan hutan bisa lebih sejahtera tanpa merusak lingkungan yang ada," ujarnya.
Beberapa upaya yang tengah dilakukan KKI Warsi di Kabupaten Tanjabtim adalah mengajak masyarakat setempat khususnya yang berada di kawasan gambut belajar pengukuran cadangan karbon.
Upaya lain adalah tengah mengusulkan diterbitkannya izin pengelolaan hutan kepada Kementrian Kehutanan melalui skema hutan desa (HD) yang mencapai 19 ribu hektare di Tanjabtim.
"Melalui skema hutan desa diharapkan masyarakat bisa dilibatkan langsung mengelola hutan agar bisa dimanfaatkan secara ekonomi tapi tidak merusak ekosistem yang ada. Kami juga tengah mendorong adanya MoU dengan Pemkab Tanjabtim untuk menyusun Strategi Pembangunan Rendah Karbon di Tanjabtim," tambah Rakhmad Hidayat.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013