![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jambi.antaranews.com/berita/301746/jadi-polisi-tidak-bayar-disambut-huuu&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description="Jadi polisi tidak bayar", disambut "huuu..."){kind=link}
Palu (ANTARA Jambi) - Ada kejadian menggelikan saat rapat koordinasi gubernur, bupati/wali kota dan camat se-Sulawesi Tengah di Kota Palu, Senin, ketika Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto menyampaikan arahan dan sambutan.
Saat itu, Kapolda di hadapan peserta rakor menyebutkan bahwa untuk masuk menjadi polisi tidak perlu membayar, namun pernyataan tersebut spontan disambut dengan suara "huuu..." oleh peserta rapat..
Peristiwa itu terjadi saat Kapolda Sulteng Ari Dono mendapat kesempatan kedua setelah Gubernur Longki Djanggola memaparkan upaya polisi mencegah dan mengatasi konflik serta terorisme di hadapan sekitar 350 peserta rakor di Kota Palu, Senin.
Ketika itu, Ari Dono menyinggung soal kuota masuk bintara Polri 2013 di Polda Sulteng yang tidak sanggup dipenuhi oleh putra/putri daerah ini, sehingga terpaksa diambil oleh daerah lain.
Ia mengemukakan bahwa pada penerimaan bintara polri beberapa bulan lalu, Polda Sulteng mendapat kuota lebih dari 300 orang, namun yang mendaftar 600-an orang. Akibatnya, jumlah personel yang lolos seleksi hanya sekitar 200 orang, sehingga terpaksa sisa kuota itu diambil oleh daerah lain.
"Sudah diberi peluang banyak untuk mengisi kuota menjadi anggota anggota Polri, sayang tidak bisa dipenuhi. Malah masih ada yang menuding bahwa masuk polisi harus bayar," ujar Ari Dono yang kemudian disambut suara "huuu..." oleh ratusan peserta rakor yang didominasi para camat.
Kapolda berkata lagi, "akibat tudingan seperti itu (masuk polisi harus bayar), maka yang pintar-pintar tidak mendaftar masuk polisi karena tidak punya uang." Lagi-lagi hal itu disambut dengan ucapan spontan oleh sebagian besar camat, "betul itu pak, betul itu."
Ari Dono, pria kelahiran Bogor 1961 dan lulusan Akpol 1985 itu kemudian menguraikan panjang lebar soal sistem rekrutmen Polri yang melibatkan banyak anggota panitia serta pengawas internal dan eksternal sehingga tidak ada celah untuk nepotisme ataupun suap.
"Dengan sistem rekrutmen seperti ini, saya jamin tidak ada bayar-bayaran. Hapuskan 'image' bahwa masuk polisi harus bayar," katanya dengan nada tegas namun masih tetap disambut dengan "huuu..." oleh sebagian peserta rakor yang seolah tak yakin.
Akibat tidak terpenuhinya kuota penerimaan bintara Polda Sulteng 2013 itu, Ari Dono kemudian mempersiapkan penerimaan bintara Polri berikutnya lewat sistem jemput bola.
Semua Kapolres, katanya, diperintahkan untuk mencari siswa-siswa SMA yang akan lulus, yang secara fisik, kesehatan dan intelektual memenuhi kualitas standar menjadi anggota Polri guna dibina secara khusus.
"Kami akan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan di setiap daerah untuk membina anak-anak itu secara khusus dengan harapan setelah lulus mereka bisa mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri. Tapi kalau mereka tidak mau juga masuk Polri, ya nggak apa-apa," ujarnya.
Polda Sulteng, kata Ari Dono, masih sangat membutuhkan tambahan personel karena jumlah anggota saat ini masih belum memadai dengan perbandingan seorang polisi melayani lebih 3.000 warga, apalagi secara geografis, daerah ini sangat luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013
Saat itu, Kapolda di hadapan peserta rakor menyebutkan bahwa untuk masuk menjadi polisi tidak perlu membayar, namun pernyataan tersebut spontan disambut dengan suara "huuu..." oleh peserta rapat..
Peristiwa itu terjadi saat Kapolda Sulteng Ari Dono mendapat kesempatan kedua setelah Gubernur Longki Djanggola memaparkan upaya polisi mencegah dan mengatasi konflik serta terorisme di hadapan sekitar 350 peserta rakor di Kota Palu, Senin.
Ketika itu, Ari Dono menyinggung soal kuota masuk bintara Polri 2013 di Polda Sulteng yang tidak sanggup dipenuhi oleh putra/putri daerah ini, sehingga terpaksa diambil oleh daerah lain.
Ia mengemukakan bahwa pada penerimaan bintara polri beberapa bulan lalu, Polda Sulteng mendapat kuota lebih dari 300 orang, namun yang mendaftar 600-an orang. Akibatnya, jumlah personel yang lolos seleksi hanya sekitar 200 orang, sehingga terpaksa sisa kuota itu diambil oleh daerah lain.
"Sudah diberi peluang banyak untuk mengisi kuota menjadi anggota anggota Polri, sayang tidak bisa dipenuhi. Malah masih ada yang menuding bahwa masuk polisi harus bayar," ujar Ari Dono yang kemudian disambut suara "huuu..." oleh ratusan peserta rakor yang didominasi para camat.
Kapolda berkata lagi, "akibat tudingan seperti itu (masuk polisi harus bayar), maka yang pintar-pintar tidak mendaftar masuk polisi karena tidak punya uang." Lagi-lagi hal itu disambut dengan ucapan spontan oleh sebagian besar camat, "betul itu pak, betul itu."
Ari Dono, pria kelahiran Bogor 1961 dan lulusan Akpol 1985 itu kemudian menguraikan panjang lebar soal sistem rekrutmen Polri yang melibatkan banyak anggota panitia serta pengawas internal dan eksternal sehingga tidak ada celah untuk nepotisme ataupun suap.
"Dengan sistem rekrutmen seperti ini, saya jamin tidak ada bayar-bayaran. Hapuskan 'image' bahwa masuk polisi harus bayar," katanya dengan nada tegas namun masih tetap disambut dengan "huuu..." oleh sebagian peserta rakor yang seolah tak yakin.
Akibat tidak terpenuhinya kuota penerimaan bintara Polda Sulteng 2013 itu, Ari Dono kemudian mempersiapkan penerimaan bintara Polri berikutnya lewat sistem jemput bola.
Semua Kapolres, katanya, diperintahkan untuk mencari siswa-siswa SMA yang akan lulus, yang secara fisik, kesehatan dan intelektual memenuhi kualitas standar menjadi anggota Polri guna dibina secara khusus.
"Kami akan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan di setiap daerah untuk membina anak-anak itu secara khusus dengan harapan setelah lulus mereka bisa mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri. Tapi kalau mereka tidak mau juga masuk Polri, ya nggak apa-apa," ujarnya.
Polda Sulteng, kata Ari Dono, masih sangat membutuhkan tambahan personel karena jumlah anggota saat ini masih belum memadai dengan perbandingan seorang polisi melayani lebih 3.000 warga, apalagi secara geografis, daerah ini sangat luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013