Jakarta (ANTARA Jambi) - Dewan Pimpinan Daerah mengharapkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DAB) jangan disusupi munculnya dinasti politik, sehingga pembentukannya berkontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
"Dinasti politik tidak boleh terjadi dalam Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga harus ada aturan khusus untuk itu dan saya sudah berbicara berulang kali perlunya peniadaan dinasti politik," kata Wakil Ketua DPD La Ode Ida di gedung DPD, Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan DOB harus dijadikan contoh pengelolaan daerah yang tidak ada dinasti politiknya. Untuk itu, DPD akan bertemu DPR memastikan pembentukan 65 DOB berjalan dengan baik.
La Ode mengatakan tidak bisa dipungkiri dalam pemekaran wilayah terjadinya perebutan kekuasaan di tingkat lokal dan pengaruh seseorang dalam penempatan jabatan strategis.
Karena itu dia mengusulkan adanya desain awal dalam mengontrol konsep tersebut.
"Namun, tidak bisa disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lain terkait pemekaran. Perlu disusun bersama antara masyarakat dengan pemerintah DOB," ujarnya.
Ia mengatakan saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi merajalela di daerah-daerah, terutama di kalangan pejabat daerah. Pejabat tersebut menguras keuangan daerah secara terbuka dan seakan tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya.
"Hal-hal tersebut yang sebenarnya harus diwaspadai dalam DOB," tegasnya.
Sebelumnya DPR menyetujui 65 Rancangan Undang-Undang usulan inisiatif Komisi II DPR mengenai DOB yang disampaikan dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II pada Kamis (24/10).
Namun, pemekaran wilayah tersebut belum otomatis terbentuk karena bergantung pada Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2004 tentang Syarat-syarat DOB dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013