Jambi (ANTARA Jambi) - Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kabupaten Sarolangun, Provinsi
Jambi, tahun 2014 diperkirakan bakal naik menjadi Rp25 miliar.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sarolangun, Kholidi, Kamis, menjelaskan, pihaknya optimistis dana ADD tahun ini bisa meningkat dari Rp22 miliar menjadi Rp25 miliar.
Dana ADD ditetapkan sebesar 10 persen dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima Pemkab Sarolangun.emerintah kabupaten. Secara umum ADD bertujuan guna peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
"Sedangkan prinsip asas pengelolaan ADD harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, bertanggungjawab, dan harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat," ujarnya.
Ia menjelaskan, dana ADD nantinya akan diperuntukan bagi 149 desa di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Besaran dana dilihat dari swadaya masyarakat, luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, keterjangkauan serta penilaian lainnya.
Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD, akan dibentuk tim fasilitasi kabupaten dan tim pendamping kecamatan dengan pembiayaan tim dianggarkan dalam APBD.
"Soal pencegahan penyelewengan dana ADD maka penggunaan dana ADD akan terus diawasi oleh Inspektorat dibantu partisipasi aktif masyarakat," ujarnya.
Kholidi juga menuturkan, sistem pencairan ADD tetap menggunakan pola lama yakni pencairan 70 persen dan 30 persen. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30 persen untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70 persen untuk belanja pemberdayaan masyarakat.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sarolangun, Kholidi, Kamis, menjelaskan, pihaknya optimistis dana ADD tahun ini bisa meningkat dari Rp22 miliar menjadi Rp25 miliar.
Dana ADD ditetapkan sebesar 10 persen dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima Pemkab Sarolangun.emerintah kabupaten. Secara umum ADD bertujuan guna peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
"Sedangkan prinsip asas pengelolaan ADD harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, bertanggungjawab, dan harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat," ujarnya.
Ia menjelaskan, dana ADD nantinya akan diperuntukan bagi 149 desa di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Besaran dana dilihat dari swadaya masyarakat, luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, keterjangkauan serta penilaian lainnya.
Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD, akan dibentuk tim fasilitasi kabupaten dan tim pendamping kecamatan dengan pembiayaan tim dianggarkan dalam APBD.
"Soal pencegahan penyelewengan dana ADD maka penggunaan dana ADD akan terus diawasi oleh Inspektorat dibantu partisipasi aktif masyarakat," ujarnya.
Kholidi juga menuturkan, sistem pencairan ADD tetap menggunakan pola lama yakni pencairan 70 persen dan 30 persen. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30 persen untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70 persen untuk belanja pemberdayaan masyarakat.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014