Jakarta (ANTARA Jambi) - Kegiatan produksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berkontribusi cukup tinggi mencemari lingkungan karena terbatasnya pengetahuan dan penggunaan teknologi terkini terhadap dampak kesehatan dan lingkungan.
"Contohnya dari sisi pencemaran air, pada 2013 kontribusi UKM sebesar 2,3 juta ton dan 0,96 juta ton methane atau 24 juta setara CO2 dari kegiatan tapioka, tahu, batik dan ternak," kata Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup MR Karliansyah di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Karliansyah pada seminar Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Usaha Skala Kecil dalam rangkaian Pekan Lingkungan Hidup Indonesia (PLI) 2014.
Dia mengatakan, pengelolaan lingkungan seringkali dianggap beban oleh para pelaku usaha kecil dan menengah sehingga tidak dikelola dengan baik.
Akibat pencemaran lingkungan bisa menyebabkan konflik sosial masyarakat, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pelarangan atau pembatasan produk-produk UKM oleh negara pengimpor.
Meski demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2007 UKM memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 37,81 persen, usaha menengah 15,79 persen dan usaha besar 46,40 persen.
Selain itu UKM juga berkontribusi menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 96,2 juta atau sekitar 97,3 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia.
Namun berbagai permasalah masih melilit UKM mulai dari kurangnya modal, lemahnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha, terbatasnya pembinaan dan penggunaan teknologi terkini.
"Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang mengembangkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran lingkungan untuk usaha skala kecil," kata Karliansyah.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan UKM tidak termasuk wajib penyusunan AMDAL dan UKL/UPL namun wajib menyusun surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL). (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Contohnya dari sisi pencemaran air, pada 2013 kontribusi UKM sebesar 2,3 juta ton dan 0,96 juta ton methane atau 24 juta setara CO2 dari kegiatan tapioka, tahu, batik dan ternak," kata Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup MR Karliansyah di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Karliansyah pada seminar Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Usaha Skala Kecil dalam rangkaian Pekan Lingkungan Hidup Indonesia (PLI) 2014.
Dia mengatakan, pengelolaan lingkungan seringkali dianggap beban oleh para pelaku usaha kecil dan menengah sehingga tidak dikelola dengan baik.
Akibat pencemaran lingkungan bisa menyebabkan konflik sosial masyarakat, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pelarangan atau pembatasan produk-produk UKM oleh negara pengimpor.
Meski demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2007 UKM memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 37,81 persen, usaha menengah 15,79 persen dan usaha besar 46,40 persen.
Selain itu UKM juga berkontribusi menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 96,2 juta atau sekitar 97,3 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia.
Namun berbagai permasalah masih melilit UKM mulai dari kurangnya modal, lemahnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha, terbatasnya pembinaan dan penggunaan teknologi terkini.
"Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang mengembangkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran lingkungan untuk usaha skala kecil," kata Karliansyah.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan UKM tidak termasuk wajib penyusunan AMDAL dan UKL/UPL namun wajib menyusun surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL). (Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014