Bogor (ANTARA Jambi) - Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan pembaruan Pusat Produksi Bersih Nasional (PPBN) yang berfungsi menjembatani pemerintah dengan dunia usaha.
"Pembaruan PPBN ini sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan lingkungan yang semakin padu dalam rencana pembangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan," kata Deputi KLH Henry Bastaman di Bogor, Senin.
Peluncuran dilakukan oleh Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas bersama Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Arryanto Sagala dan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta W Kamdani.
Henry mengatakan pembaruan PPBN dilakukan karena pada tahun 2004 hanya sebagai percontohan dan kali ini akan diperkuat dengan peran dan program baru.
Sebelumnya, Kadin belum dilibatkan dan saat ini ada kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah dan komunitas masyarakat.
"Nantinya KLH bersama Kadin menjalankan manajemen operasional dan program baru," tambah Henry.
Bagi KLH pembaruan PPBN meningkatkan posisi tidak hanya sebagai pemberi bantuan teknis pada skala proyek tapi juga lebih strategis menempatkan produksi bersih sebagai aset untuk mewujudkan sasaran kebijakan pembangunan nasional.
PPBN berkaitan dengan penerapan konsumsi dan produksi berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) yang memerlukan praktek produksi bersih sehingga pemanfaatan sumberdaya dilakukan dengan efisien, pencemaran ke lingkungan dikurangi serta pengurangan risiko atau dampak kesehatan bagi karyawan.
Wakil Ketua Umum Kadin Shinta W Kamdani mengatakan, yang terpenting dari PPBN adalah programnya dan sosialisasi sehingga perusahaan dan industri memahami tentang industri bersih dan hijau.
"Kadin ingin ini benar-benar berjalan karena ke depan konsumsi dan produksi berkelanjutan bukan lagi retorika tapi menjadi isu global. Mau tidak mau perusahaan tidak lagi orientasi pada unsur ekonomisnya tapi juga pada lingkungan," kata Shinta. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Pembaruan PPBN ini sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan lingkungan yang semakin padu dalam rencana pembangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan," kata Deputi KLH Henry Bastaman di Bogor, Senin.
Peluncuran dilakukan oleh Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas bersama Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Arryanto Sagala dan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta W Kamdani.
Henry mengatakan pembaruan PPBN dilakukan karena pada tahun 2004 hanya sebagai percontohan dan kali ini akan diperkuat dengan peran dan program baru.
Sebelumnya, Kadin belum dilibatkan dan saat ini ada kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah dan komunitas masyarakat.
"Nantinya KLH bersama Kadin menjalankan manajemen operasional dan program baru," tambah Henry.
Bagi KLH pembaruan PPBN meningkatkan posisi tidak hanya sebagai pemberi bantuan teknis pada skala proyek tapi juga lebih strategis menempatkan produksi bersih sebagai aset untuk mewujudkan sasaran kebijakan pembangunan nasional.
PPBN berkaitan dengan penerapan konsumsi dan produksi berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) yang memerlukan praktek produksi bersih sehingga pemanfaatan sumberdaya dilakukan dengan efisien, pencemaran ke lingkungan dikurangi serta pengurangan risiko atau dampak kesehatan bagi karyawan.
Wakil Ketua Umum Kadin Shinta W Kamdani mengatakan, yang terpenting dari PPBN adalah programnya dan sosialisasi sehingga perusahaan dan industri memahami tentang industri bersih dan hijau.
"Kadin ingin ini benar-benar berjalan karena ke depan konsumsi dan produksi berkelanjutan bukan lagi retorika tapi menjadi isu global. Mau tidak mau perusahaan tidak lagi orientasi pada unsur ekonomisnya tapi juga pada lingkungan," kata Shinta. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014