Jambi (ANTARA Jambi) - Puluhan pendemo yang berorasi di kantor gubernur Jambi, Kamis, meminta Jembatan Pedestrian Jambi dibongkar, karena pengerjaannya diduga menyimpamg dari besteknya.
Koordinator Aksi Forum Bersama LSM Sembilan Jambi, Revki, dalam orasinya mengatakan, anggaran proyek pembangunan jembatan itu juga diduga di-'mark up' Rp16,8 miliar dari nilai pagu Rp85,8 miliar. Kondisi jembatan juga tidak sesuai dengan gambar pada rencana kontrak. Selain itu, diduga sambungan pada plat jembatan tidak rata.
"Ini telah menyalahi spesifikasi, seharusnya dikerjakan sesuai desain leter 'S'. Akibat adanya perubahan ini akan mempengaruhi daya dukung jembatan dan dikhawatirkan akan roboh. Seharusnya Kadis PU Provinsi Jambi selaku pengguna anggaran menolak untuk menandatangani pencairan dana 100 persen," kata Revki.
Tidak hanya jembatan, menara Gentala Arasy dan pelataran pelengkap sarana prasarana penunjang menara kata Revki juga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunanya.
Sebab itu, dalam orasi mereka, pendemo meminta gubernur Jambi tidak memaksakan diri meresmikan menara Gentala Arasy dan jembatan Pedestrian sebelum dilakukan audit dari BPK secara transparan. Pendemo juga meminta para penegak hukum segera memeriksa dua proyek pembangunan itu.
Selain itu, pendemo juga minta gubernur Jambi bertanggung jawab atas segala persoalan yang timbul akibat pembangunan jembatan Pedestrian, karena menyetujui dan menandatangani nota kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD Provinsi Jambi.
Tidak hanya itu, pendemo juga memaksa gubernur Jambi menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya anggaran pembangunan jembatan untuk pekerjaan tahun jamak atau multiyears di APBD perubahan 2014.
Suasana penyampaian aspirasi itu sempat memanas, pasalnya mereka merasa disepelehkan oleh Sekda Provinsi Jambi, Ridham Priskap via telepon.
Dalam percakapan antara pendemo dan Sekda yang distel mengunakan speaker besar, terdengar jelas Sekda mengatakan kegiatan pendemo itu tidak karuan. Sontak saja puluhan pendemo seperti naik pitam dan berkali-kali berteriak dan mengecam Sekda sebagai pejabat negara yang tidak berpendidikan.
"Sekda itu pejabat negara, tidak seharusnya dia berbicara seperti itu, ko' kegiatan kita dibilang tidak karuan, berarti bapak-bapak polisi dan Pol-PP di sini juga tidak karuan dong," teriak pendemo.
Merasa tidak puas, puluhan pendemo berjanji akan kembali dengan kekuatan besar. Mereka tetap memaksa minta penjelasan gubernur soal pembangunan dua proyek itu.
"Ini baru satu persoalan yang kami bawa, masih banyak persoalan-persoalan lain yang merugikan negara dan menghabiskan uang rakyat, jembatan Pedestrian itu bukan ikon Jambi tapi sarangnya korupsi," kata Revki.
Pantauan di lapangan, puluhan polisi berpakaian lengkap terlihat berbaris mengawal aksi, hingga aksi selesai suasana tetap kondusif.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Koordinator Aksi Forum Bersama LSM Sembilan Jambi, Revki, dalam orasinya mengatakan, anggaran proyek pembangunan jembatan itu juga diduga di-'mark up' Rp16,8 miliar dari nilai pagu Rp85,8 miliar. Kondisi jembatan juga tidak sesuai dengan gambar pada rencana kontrak. Selain itu, diduga sambungan pada plat jembatan tidak rata.
"Ini telah menyalahi spesifikasi, seharusnya dikerjakan sesuai desain leter 'S'. Akibat adanya perubahan ini akan mempengaruhi daya dukung jembatan dan dikhawatirkan akan roboh. Seharusnya Kadis PU Provinsi Jambi selaku pengguna anggaran menolak untuk menandatangani pencairan dana 100 persen," kata Revki.
Tidak hanya jembatan, menara Gentala Arasy dan pelataran pelengkap sarana prasarana penunjang menara kata Revki juga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunanya.
Sebab itu, dalam orasi mereka, pendemo meminta gubernur Jambi tidak memaksakan diri meresmikan menara Gentala Arasy dan jembatan Pedestrian sebelum dilakukan audit dari BPK secara transparan. Pendemo juga meminta para penegak hukum segera memeriksa dua proyek pembangunan itu.
Selain itu, pendemo juga minta gubernur Jambi bertanggung jawab atas segala persoalan yang timbul akibat pembangunan jembatan Pedestrian, karena menyetujui dan menandatangani nota kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD Provinsi Jambi.
Tidak hanya itu, pendemo juga memaksa gubernur Jambi menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya anggaran pembangunan jembatan untuk pekerjaan tahun jamak atau multiyears di APBD perubahan 2014.
Suasana penyampaian aspirasi itu sempat memanas, pasalnya mereka merasa disepelehkan oleh Sekda Provinsi Jambi, Ridham Priskap via telepon.
Dalam percakapan antara pendemo dan Sekda yang distel mengunakan speaker besar, terdengar jelas Sekda mengatakan kegiatan pendemo itu tidak karuan. Sontak saja puluhan pendemo seperti naik pitam dan berkali-kali berteriak dan mengecam Sekda sebagai pejabat negara yang tidak berpendidikan.
"Sekda itu pejabat negara, tidak seharusnya dia berbicara seperti itu, ko' kegiatan kita dibilang tidak karuan, berarti bapak-bapak polisi dan Pol-PP di sini juga tidak karuan dong," teriak pendemo.
Merasa tidak puas, puluhan pendemo berjanji akan kembali dengan kekuatan besar. Mereka tetap memaksa minta penjelasan gubernur soal pembangunan dua proyek itu.
"Ini baru satu persoalan yang kami bawa, masih banyak persoalan-persoalan lain yang merugikan negara dan menghabiskan uang rakyat, jembatan Pedestrian itu bukan ikon Jambi tapi sarangnya korupsi," kata Revki.
Pantauan di lapangan, puluhan polisi berpakaian lengkap terlihat berbaris mengawal aksi, hingga aksi selesai suasana tetap kondusif.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015