Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi temui mahasiswa

Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menemui mahasiswa yang melakukan unjuk aspirasi  di halaman Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin.

"Pemerintah sudah memastikan bahwa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak di tunda dan tetap dilaksanakan di tahun 2024," kata Gubernur Al Haris.

Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menegaskan bahwa selain agenda nasional  Pemilu tetap digelar  tahun 2024 juga tidak akan ada amandemen UUD 1945, karena tidak mudah melakukan amandemen UUD 1945 dan tidak dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. 

"Saya pastikan bahwa tidak akan ada lagi amandemen UUD 1945, karena tidak mudah melakukan amandemen UUD 1945 tersebut," kata Edi Purwanto. 

Ratusan mahasiswa di Provinsi Jambi pada Senin, siang melakukan demonstrasi di hadapan Gedung DPRD Provinsi Jambi. Rombongan mahasiswa mulai menyuarakan tuntutannya dari simpang BI Jambi hingga menuju Gedung DPRD Provinsi Jambi. 

Dalam tuntutannya mahasiswa meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi menjadi perpanjangan tangan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Gubernur Jambi bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Kapolda Jambi langsung menemui demonstrasi dan melakukan koordinasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Selain menyampaikan tuntutan terkait iisu nasional, para mahasiswa juga  menuntut pemerintah menyelesaikan permasalahan angkutan batu bara di Provinsi Jambi dan menuntut pemerintah mencarikan solusi terkait dengan tingginya harga minyak goreng dan langkanya minyak goreng di tengah-tengah masyarakat. 

Serta meminta pemerintah segera menindak kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Al Haris menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya membuat jalur khusus angkutan batu bara dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. 

Dan terkait dengan permasalahan minyak goreng, Al Haris mengatakan bahwa stok minyak goreng di Jambi cukup dan pemerintah siap mendistribusikan minyak goreng tersebut. Serta terkait dengan PETI Pemerintah Provinsi Jambi saat ini tengah menunggu izin dari Kementerian ESDM terkait dengan izin pertambangan rakyat sebagai solusi dari permasalahan PETI tersebut. 

"Jambi memiliki produk lokal minyak seperti Vipco dan Sunco, produk tersebut tersedia hanya saja belum familiar di tengah masyarakat, maka dari itu mari kita gunakan produk kita sendiri," kata Al Haris.