Jambi (ANTARA Jambi) - Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Jambi, Provinsi Jambi, belum menerima laporan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan di daerah itu akibat melemahnya mata uang rupiah.
Kepala Dinsosnaker Kota Jambi Kaspul di Jambi, Rabu, mengatakan belum ada tenaga kerja yang di-PHK karena Kota Jambi bukan kawasan industri, melainkan tenaga kerja di Jambi kebanyakan bekerja di perdagangan dan jasa.
"Sampai saat ini melemahnya rupiah belum berdampak dan sesuai data dan evaluasi kami belum menerima laporan soal tenaga kerja di Jambi yang di PHK oleh perusahaan," kata Kaspul.
Kaspul mengatakan, investasi di sektor perdagangan dan jasa tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dari investasi di sektor industri.
"Di Jambi itu perdagangan dan jasa, kalau industri tentu perusahaan terkena dampak melemahnya rupiah dan melakukan PHK tenaga kerjanya, seperti di kota-kota lain," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Koordinator Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Provinsi Jambi, Roida Pane mengatakan, melemahnya mata uang rupiah belum berdampak kepada tenaga kerja di Jambi.
"Meskipun melemahnya rupiah itu berdampak pada turunnya harga CPO dan karet, tapi anggota kita banyak yang bekerja di sektor perkebunan dan sampai saat ini belum ada laporan soal PHK," kata Roidah.
Dia mengungkapkan, aksi 1 September lalu yang dilakukan para serikat buruh itu untuk mendesak pemerintah agar menyelesaikan revisi UU tentang pengupahan dan juga agar perusahaan tidak melakukan PHK secara sepihak.
Kata dia, dampak dari lemah rupiah terhadap dolar AS bukan hanya ancaman PHK saja, akan tetapi kondisi itu juga telah membuat harga bahan pokok melambung.
"Kita berharap pemerintah dan juga perusahaan untuk bisa mengkaji ulang tentang upah minimum buruh, jika kondisi ini terus berlanjut," katanya. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Kepala Dinsosnaker Kota Jambi Kaspul di Jambi, Rabu, mengatakan belum ada tenaga kerja yang di-PHK karena Kota Jambi bukan kawasan industri, melainkan tenaga kerja di Jambi kebanyakan bekerja di perdagangan dan jasa.
"Sampai saat ini melemahnya rupiah belum berdampak dan sesuai data dan evaluasi kami belum menerima laporan soal tenaga kerja di Jambi yang di PHK oleh perusahaan," kata Kaspul.
Kaspul mengatakan, investasi di sektor perdagangan dan jasa tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dari investasi di sektor industri.
"Di Jambi itu perdagangan dan jasa, kalau industri tentu perusahaan terkena dampak melemahnya rupiah dan melakukan PHK tenaga kerjanya, seperti di kota-kota lain," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Koordinator Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Provinsi Jambi, Roida Pane mengatakan, melemahnya mata uang rupiah belum berdampak kepada tenaga kerja di Jambi.
"Meskipun melemahnya rupiah itu berdampak pada turunnya harga CPO dan karet, tapi anggota kita banyak yang bekerja di sektor perkebunan dan sampai saat ini belum ada laporan soal PHK," kata Roidah.
Dia mengungkapkan, aksi 1 September lalu yang dilakukan para serikat buruh itu untuk mendesak pemerintah agar menyelesaikan revisi UU tentang pengupahan dan juga agar perusahaan tidak melakukan PHK secara sepihak.
Kata dia, dampak dari lemah rupiah terhadap dolar AS bukan hanya ancaman PHK saja, akan tetapi kondisi itu juga telah membuat harga bahan pokok melambung.
"Kita berharap pemerintah dan juga perusahaan untuk bisa mengkaji ulang tentang upah minimum buruh, jika kondisi ini terus berlanjut," katanya. (Ant)
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015