Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan, Luhut Pandjaitan, telah menemui Presiden Joko Widodo, di
Kantor Presiden, Jakarta, Senin pagi, membahas masalah HAM dan PKI
terkait tragedi 1965.
"Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya itu," kata Pandjaitan, ditemui di Istana Negara.
Menurut dia, banyak isu mengabarkan total korban akibat tragedi 1965 berjumlah ratusan ribu jiwa.
Kendati demikian, dia mengatakan, belum ada pihak yang melaporkan ada kuburan korban pemberantasan G30S/PKI. "Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal," jelas dia.
Jika ada LSM yang memiliki data mengenai kuburan massal atau korban, kata pensiunan jenderal TNI AD yang banyak berkarir di Komando Pasukan Khusus TNI AD itu, dapat berkoordinasi dengan kementerian.
"Ya sudah silakan kapan dia tunjukkan. Kamu sampaikan dari menkopolhukam, kapan saya pergi dengan dia," tegas Pandjaitan, terkait LSM yang memiliki data dugaan pelanggaran HAM pasca tragedi 1965.
Sebelumnya, pada Senin (18/4), dia mengatakan, pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan kasus HAM berat, antara lain tragedi 1965.
"Ada keinginan pemerintah menyelesaikan masalah HAM harus dituntaskan. Kami melihat penyelesaian Tragedi 65 ini menjadi pintu masuk menyelesaikan kasus yang lain," kata dia, pada pembukaan Simposium Nasional Tragedi 1965, di Jakarta.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya itu," kata Pandjaitan, ditemui di Istana Negara.
Menurut dia, banyak isu mengabarkan total korban akibat tragedi 1965 berjumlah ratusan ribu jiwa.
Kendati demikian, dia mengatakan, belum ada pihak yang melaporkan ada kuburan korban pemberantasan G30S/PKI. "Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal," jelas dia.
Jika ada LSM yang memiliki data mengenai kuburan massal atau korban, kata pensiunan jenderal TNI AD yang banyak berkarir di Komando Pasukan Khusus TNI AD itu, dapat berkoordinasi dengan kementerian.
"Ya sudah silakan kapan dia tunjukkan. Kamu sampaikan dari menkopolhukam, kapan saya pergi dengan dia," tegas Pandjaitan, terkait LSM yang memiliki data dugaan pelanggaran HAM pasca tragedi 1965.
Sebelumnya, pada Senin (18/4), dia mengatakan, pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan kasus HAM berat, antara lain tragedi 1965.
"Ada keinginan pemerintah menyelesaikan masalah HAM harus dituntaskan. Kami melihat penyelesaian Tragedi 65 ini menjadi pintu masuk menyelesaikan kasus yang lain," kata dia, pada pembukaan Simposium Nasional Tragedi 1965, di Jakarta.
Sebelumnya juga, anggota Dewan Pertimbangan
Presiden, KH Hasjim Muzadi, tidak setuju jika presiden atas nama negara
meminta maaf pada para korban tragedi 1965.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016