Jambi (ANTARA Jambi) - Gubernur Jambi Zumi Zola menyatakan pemerintah provinsi dan kabupaten akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Suku Anak Dalam (SAD) yang ada di wilayahnya.
"Pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap kesehatan SAD, memberikan pendidikan dan akses pembangunan. Jangan sampai ada yang tidak mendapat pelayanan pemerintah," kata Zola.
Hal tersebut dikatakannya usai pembukaan Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) ke-108 Tahun 2016 di Desa Bukit Suban (wilayah pemukiman SAD), Kabupaten Sarolangun, Rabu.
Zola mengatakan, pemberian pelayanan kesehatan secara gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dengan pihak terkait untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan bagi SAD.
Ia menegaskan pelayanan kesehatan harus dirasakan oleh semua masyarakat, termasuk warga SAD. Karena tuntutan masyarakat akan pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan semakin hari semakin meningkat.
Terkait rencana pemberian lahan bagi SAD di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) itu untuk bercocok tanam, sesuai dengan usulan yang mengemuka saat Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi SAD di Desa Bukit Suban, Oktober 2015, Zola menyatakan bahwa pihaknya terus memperjuangkannya di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta meminta Dinas Kehutanan untuk terus memonitor perkembangannya.
Selain itu, Zola juga berencana mendudukkan bersama para bupati di daerahnya ada SAD, untuk membuat program yang sinergi dalam peningkatan pelayanan bagi SAD.
Di kesempatan itu, Zola meninjau pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga SAD, yaitu pemeriksaan dan pengobatan sakit batuk dan pilek, pengobatan gigi, pemeriksaan pernafasan dan pelayanan KB Kes.
Pemberian pelayanan kesehatan itu diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia. TNI juga terlihat ikut berpartisipasi melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yaitu penyuluhan KB Kes dan pembangunan pendopo warga SAD.
Bupati Sarolangun Cek Endra mengatakan, suatu kehormatan bagi daerahnya karena IDI memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga SAD di wilayahnya.
Cek Endra berharap agar momen tersebut bisa menambah motivasi warga SAD untuk hidup sehat dan rajin memeriksa kesehatan mereka.
"Pemkab Sarolangun juga akan membangun Kampung Terpadu Kawasan Suku Anak Dalam, mulai dari pusat layanan belajar mengajar sampai layanan kesehatan. Termasuk tenaga medis khusus yang standby untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga SAD," kata Cek Endra.
Cek Endra juga minta gubernur menguatkan lagi kepada presiden untuk merealisasikan pemberian lahan bercocok tanam bagi SAD. Cek Endra juga berpesan kepada warga SAD di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) itu.
"Apabila nanti pemerintah telah memberikan lahan, jangan sampai lahan itu dijual. Kalian buatlah hukum adat untuk mengatur penggunaan lahannya nanti, termasuk sanksi bagi yang menjualnya," kata Cek Endra.
Ia mengungkapkan sejak dua bulan terakhir Pemkab Sarolangun telah membuat KTP bagi warga SAD, supaya SAD terdata di statistik sehingga bisa mendapat bantuan beras raskin dari pemerintah.
Namun karena pola hidup SAD yang melangun, alamat di KTP mereka tidak mencantumkan alamat dan nomor rumah, hanya dibuat kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas saja.
Sementara itu, Ketua Umum PB IDI Dr Ilham Oetomo Marcis mengatakan IDI memberikan pelayanan kesehatan gratis merupakan sinergi dengan program pemerintah, yakni untuk mengupayakan kesehatan yang berkeadilan bagi masyarakat dengan penekanan pada daerah tertinggal dan daerah terpencil.
"IDI ingin bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Kami berharap apa yang kami lakukan mendapat dukungan dari gubernur, bupati dan wali kota Jambi," kata Ilham. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap kesehatan SAD, memberikan pendidikan dan akses pembangunan. Jangan sampai ada yang tidak mendapat pelayanan pemerintah," kata Zola.
Hal tersebut dikatakannya usai pembukaan Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) ke-108 Tahun 2016 di Desa Bukit Suban (wilayah pemukiman SAD), Kabupaten Sarolangun, Rabu.
Zola mengatakan, pemberian pelayanan kesehatan secara gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dengan pihak terkait untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan bagi SAD.
Ia menegaskan pelayanan kesehatan harus dirasakan oleh semua masyarakat, termasuk warga SAD. Karena tuntutan masyarakat akan pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan semakin hari semakin meningkat.
Terkait rencana pemberian lahan bagi SAD di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) itu untuk bercocok tanam, sesuai dengan usulan yang mengemuka saat Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi SAD di Desa Bukit Suban, Oktober 2015, Zola menyatakan bahwa pihaknya terus memperjuangkannya di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta meminta Dinas Kehutanan untuk terus memonitor perkembangannya.
Selain itu, Zola juga berencana mendudukkan bersama para bupati di daerahnya ada SAD, untuk membuat program yang sinergi dalam peningkatan pelayanan bagi SAD.
Di kesempatan itu, Zola meninjau pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga SAD, yaitu pemeriksaan dan pengobatan sakit batuk dan pilek, pengobatan gigi, pemeriksaan pernafasan dan pelayanan KB Kes.
Pemberian pelayanan kesehatan itu diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia. TNI juga terlihat ikut berpartisipasi melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yaitu penyuluhan KB Kes dan pembangunan pendopo warga SAD.
Bupati Sarolangun Cek Endra mengatakan, suatu kehormatan bagi daerahnya karena IDI memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga SAD di wilayahnya.
Cek Endra berharap agar momen tersebut bisa menambah motivasi warga SAD untuk hidup sehat dan rajin memeriksa kesehatan mereka.
"Pemkab Sarolangun juga akan membangun Kampung Terpadu Kawasan Suku Anak Dalam, mulai dari pusat layanan belajar mengajar sampai layanan kesehatan. Termasuk tenaga medis khusus yang standby untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga SAD," kata Cek Endra.
Cek Endra juga minta gubernur menguatkan lagi kepada presiden untuk merealisasikan pemberian lahan bercocok tanam bagi SAD. Cek Endra juga berpesan kepada warga SAD di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) itu.
"Apabila nanti pemerintah telah memberikan lahan, jangan sampai lahan itu dijual. Kalian buatlah hukum adat untuk mengatur penggunaan lahannya nanti, termasuk sanksi bagi yang menjualnya," kata Cek Endra.
Ia mengungkapkan sejak dua bulan terakhir Pemkab Sarolangun telah membuat KTP bagi warga SAD, supaya SAD terdata di statistik sehingga bisa mendapat bantuan beras raskin dari pemerintah.
Namun karena pola hidup SAD yang melangun, alamat di KTP mereka tidak mencantumkan alamat dan nomor rumah, hanya dibuat kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas saja.
Sementara itu, Ketua Umum PB IDI Dr Ilham Oetomo Marcis mengatakan IDI memberikan pelayanan kesehatan gratis merupakan sinergi dengan program pemerintah, yakni untuk mengupayakan kesehatan yang berkeadilan bagi masyarakat dengan penekanan pada daerah tertinggal dan daerah terpencil.
"IDI ingin bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Kami berharap apa yang kami lakukan mendapat dukungan dari gubernur, bupati dan wali kota Jambi," kata Ilham. (Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016