Jambi (ANTARA Jambi) - Pemerintah Provinsi menargetkan penanaman kembali atau replanting lahan karet seluas 5.000 hektare untuk peremajaan sebagai upaya menambah jumlah produksi karet di provinsi ini.
"Saat ini jumlah getah karet yang dihasilkan di Jambi masih kurang. Jadi, dari Dinas Perkebunan nanti akan melakukan peremajaan atau replanting karet, mengingat pohon karet yang ada sudah tua dan tidak produktif lagi sehingga perlu diremajakan," kata Gubernur Jambi Zumi Zola, di Jambi, Minggu.
Zola mengatakan banyak pengusaha yang harus mendatangkan karet dari provinsi tetangga, seperti Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung yang biayanya sangat besar.
"Itulah gunanya kami melakukan replanting. Namun karena luas sekali lahan yang harus direplanting, saya akan meminta bantuan kementerian terkait," ujarnya pula.
Gubernur muda itu mengatakan luasan lahan karet yang direplanting itu ditargetkan bisa tercapai dalam lima tahun ke depan.
"Targetnya 5.000 hektare, memang itu masih kecil. Kami akan bagi-bagi dengan pemkab di sini, juga minta bantuan dari pemerintah pusat, kalau bisa nanti lebih dari 5.000 hektare," kata Zola pula.
"Kami juga ingin memperbaiki kondisi harga getah karet saat ini, khususnya untuk memperbaiki pendapatan petani. Kalau Gapkindo sudah sepakat, Asosiasi Petani Karet sudah sepakat, pemerintah dukung, Insya Allah itu bisa," katanya lagi.
Selain itu, Pemprov Jambi menurut dia, juga akan membuat peraturan daerah tentang pembelian bahan olahan karet (bokar) bersih agar harga karet menjadi tinggi.
"Kami sepakat dari asosiasi petani karet dan pengusaha Gapkindo supaya bokarnya bersih, tidak lagi terima yang kotor. Bokar bersih ini lebih mahal daripada yang kotor. Jadi sebetulnya tinggal disosialisasikan saja kepada masyarakat. Perusahaan tidak boleh membeli bokar kotor lagi dan petani harus menjual bokar bersih," katanya pula.
Namun karena perda ini perlu waktu yang lebih lama, Zola mengatakan, akan dikeluarkan peraturan gubernur (pergub) lebih dulu. Diharapkan dengan adanya pergub, dinas terkait akan melakukan sosialisasi ke tingkat kabupaten yang memiliki kebun karet.
"Gerakan Bokar Bersih akan disosialisasikan kepada masyarakat, dan akan didampingi perusahaan di sekitar lokasi sosialisasi. Apabila ada yang melanggar membeli bokar kotor, maka aisenelnya akan dicabut," katanya lagi.
"Ini langkah-langkah strategis yang bisa kami lakukan dalam meningkatkan harga karet, dan saya minta tolong pemerintah kabupaten untuk bisa membatu replanting karet di daerah masing-masing. Mohon dianggarkan," katanya menambahkan. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Saat ini jumlah getah karet yang dihasilkan di Jambi masih kurang. Jadi, dari Dinas Perkebunan nanti akan melakukan peremajaan atau replanting karet, mengingat pohon karet yang ada sudah tua dan tidak produktif lagi sehingga perlu diremajakan," kata Gubernur Jambi Zumi Zola, di Jambi, Minggu.
Zola mengatakan banyak pengusaha yang harus mendatangkan karet dari provinsi tetangga, seperti Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung yang biayanya sangat besar.
"Itulah gunanya kami melakukan replanting. Namun karena luas sekali lahan yang harus direplanting, saya akan meminta bantuan kementerian terkait," ujarnya pula.
Gubernur muda itu mengatakan luasan lahan karet yang direplanting itu ditargetkan bisa tercapai dalam lima tahun ke depan.
"Targetnya 5.000 hektare, memang itu masih kecil. Kami akan bagi-bagi dengan pemkab di sini, juga minta bantuan dari pemerintah pusat, kalau bisa nanti lebih dari 5.000 hektare," kata Zola pula.
"Kami juga ingin memperbaiki kondisi harga getah karet saat ini, khususnya untuk memperbaiki pendapatan petani. Kalau Gapkindo sudah sepakat, Asosiasi Petani Karet sudah sepakat, pemerintah dukung, Insya Allah itu bisa," katanya lagi.
Selain itu, Pemprov Jambi menurut dia, juga akan membuat peraturan daerah tentang pembelian bahan olahan karet (bokar) bersih agar harga karet menjadi tinggi.
"Kami sepakat dari asosiasi petani karet dan pengusaha Gapkindo supaya bokarnya bersih, tidak lagi terima yang kotor. Bokar bersih ini lebih mahal daripada yang kotor. Jadi sebetulnya tinggal disosialisasikan saja kepada masyarakat. Perusahaan tidak boleh membeli bokar kotor lagi dan petani harus menjual bokar bersih," katanya pula.
Namun karena perda ini perlu waktu yang lebih lama, Zola mengatakan, akan dikeluarkan peraturan gubernur (pergub) lebih dulu. Diharapkan dengan adanya pergub, dinas terkait akan melakukan sosialisasi ke tingkat kabupaten yang memiliki kebun karet.
"Gerakan Bokar Bersih akan disosialisasikan kepada masyarakat, dan akan didampingi perusahaan di sekitar lokasi sosialisasi. Apabila ada yang melanggar membeli bokar kotor, maka aisenelnya akan dicabut," katanya lagi.
"Ini langkah-langkah strategis yang bisa kami lakukan dalam meningkatkan harga karet, dan saya minta tolong pemerintah kabupaten untuk bisa membatu replanting karet di daerah masing-masing. Mohon dianggarkan," katanya menambahkan. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016