Jambi (ANTARA Jambi) - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, belum ada kejelasan karena proyek tersebut masih perlu kajian yang lebih mendalam.
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi Otto Riadi di Jambi, Selasa, mengatakan bahwa pengerjaan proyek tersebut tertunda karena ada yang belum disepakati antara pihak swasta dan pemerintah.
"Saya sudah rapat dengan Bappenas terkait PLTU Tebo itu. Sistem kerja samanya dengan pihak Korea yakni dengan format 'public private partnerships' (pemerintah dan swasta), namun masih perlu didalami lagi," kata Otto.
Otto menjelaskan, perlunya kajian lagi karena menurut Bappenas pihak investor dan penyandang dana baik sponsor, kelompok pendukung dan BUMD belum sepakat siapa yang menjadi titik fokus untuk proyek itu.
"Pembangunan PLTU mungkin tertunda dari rencana semula. Tapi kalau lahan sudah disiapkan Pemkab Tebo, begitu juga dengan gardu induk juga sudah mulai dibangun oleh PLN," katanya.
Hingga saat ini pihak terkait masih melakukan penunjukan siapa yang menjadi titik fokus proyek tersebut, namun Bappenas kata Otto, lebih menyarankan kerja sama pembangunan proyek itu tidak dalam bentuk PPP atau antara pemerintah dan swasta, tapi memang murni dikelola swasta.
"Kalau hanya dikelola swasta mungkin lebih bagus," katanya.
Rencana pembangunan PLTU Tebo yang berkapasitas 2x200 MW itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2012 dengan ditandatanganinya MoU antara Pemprov Jambi dengan KOSEP (perusahaan asal Korea Selatan).
Namun pembangunannya belum juga dapat terwujud karena menghadapi banyak kendala seperti mengurus izin dari pemerintah pusat.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi Otto Riadi di Jambi, Selasa, mengatakan bahwa pengerjaan proyek tersebut tertunda karena ada yang belum disepakati antara pihak swasta dan pemerintah.
"Saya sudah rapat dengan Bappenas terkait PLTU Tebo itu. Sistem kerja samanya dengan pihak Korea yakni dengan format 'public private partnerships' (pemerintah dan swasta), namun masih perlu didalami lagi," kata Otto.
Otto menjelaskan, perlunya kajian lagi karena menurut Bappenas pihak investor dan penyandang dana baik sponsor, kelompok pendukung dan BUMD belum sepakat siapa yang menjadi titik fokus untuk proyek itu.
"Pembangunan PLTU mungkin tertunda dari rencana semula. Tapi kalau lahan sudah disiapkan Pemkab Tebo, begitu juga dengan gardu induk juga sudah mulai dibangun oleh PLN," katanya.
Hingga saat ini pihak terkait masih melakukan penunjukan siapa yang menjadi titik fokus proyek tersebut, namun Bappenas kata Otto, lebih menyarankan kerja sama pembangunan proyek itu tidak dalam bentuk PPP atau antara pemerintah dan swasta, tapi memang murni dikelola swasta.
"Kalau hanya dikelola swasta mungkin lebih bagus," katanya.
Rencana pembangunan PLTU Tebo yang berkapasitas 2x200 MW itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2012 dengan ditandatanganinya MoU antara Pemprov Jambi dengan KOSEP (perusahaan asal Korea Selatan).
Namun pembangunannya belum juga dapat terwujud karena menghadapi banyak kendala seperti mengurus izin dari pemerintah pusat.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016