Jambi (ANTARA Jambi) - Tim Restorasi Gambut (TRG) Daerah Provinsi Jambi tengah menyusun rencana aksi restorasi dan pemulihan lahan gambut di daerah itu.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ridham Priskap, di Jambi, Senin, mengatakan rencana aksi tim restorasi gambut itu menindaklanjuti keputusan gubernur Jambi tentang pembentukan TRG yang menjadi program nasional.

"Tim akan menyusun program kegiatan rencana aksi yakni peningkatan, sosialisasi, restorasi dan pemulihan terkait lahan gambut di Jambi," katanya usai rapat perdana TRG Jambi di Jambi.

"Nanti rencana aksi kita terkait lahan gambut akan dilaporkan ke pusat, termasuk badan restorasi Nasional. Sehingga kita dianggap respon dengan program nasional ini," katanya lagi.

Ridham yang merupakan Ketua TRG Jambi itu mengatakan di Provinsi Jambi lahan gambut hanya didominasi di tiga Kabupaten. Yakni Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muarojambi.

"Kita punya 900 ribu hektare lahan gambut di tiga kabupaten. Kita termasuk tujuh provinsi yang memiliki wilayah gambut," ujarnya.

Dalam rapat TRG Jambi itu juga terkait dengan akan diadakannya Jambore Masyarakat Gambut Nasional, yang direncanakan akan digelar pada bulan Oktober mendatang.

Pakar Gambut Jambi, Profesor Asmadi yang juga merupakan dosen di Universitas Jambi, mengatakan lahan gambut di provinsi itu saat ini diperkirakan hanya tinggal 600 ribu hektare dari sebelumnya seluas 900 ribu hektare karena terus habis terbakar setiap tahun.

"Jambi mulai masuk restorasi pada 2017 dan kita sudah siap, saya juga sangat menghargai usaha Satgas Karhutla yang turun langsung mengatasi kebakaran hutan di lahan gambut. Untuk saat ini diperkirakan lahan gambut tersisa 600 ribu hektare, dan itu harus kita jaga agar wilayah kita tetap sejuk," kata Asmadi.

Asmadi mengharapkan TRG Jambi juga membentuk tim ahli gambut seperti di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnnya.

Sementara itu, Ketua harian TRG Jambi Fauzi Ansori mengatakan untuk pembentukan Tim ahli TRG memerlukan anggaran, namun untuk penganggaran sendiri saat ini tidak ada.

"Tidak masuk RPJMD dan Renstra provinsi sehingga tidak bisa dianggarkan di 2017, kelompok ahli yg akan di bentuk itu kan harus ada insentif nya," kata Fauzi.

Terkait Jambore Masyarakat Gambut Nasional yang akan diadakan di Jambi, Fauzi juga mengatakan skema pembiayaannya juga belum jelas. Jika menggunakan dana provinsi tentu tidak bisa dilakukan tahun ini karena adanya defisit dan pengurangan anggaran.

"Skema biayanya dari provinsi atau pusat saat ini belum jelas, harus ada aturan yang jelas untuk menganggarkan ini. Saat ini kita fokus rencana aksi tim TRG Jambi dulu," katanya menambahkan.

Pewarta: Dodi Saputra

Editor : Ariyadi


COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016