Jambi (ANTARA Jambi) -Puluhan petani dari delapan kabupaten di Jambi, Kamis, mendatangi DPRD Provinsi Jambi bermaksud meminta penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat oleh pihak legislatif.
Kedatangan rombongan petani didampingi Serikat Petani Indonesia (SPI) itu disambut langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ar Syahbandar dan Ketua Komisi II Luhut Silaban.
Dalam aundensi itu Wakil ketua DPRD AR Syahbandar menanggapi dan memberikan apresiasi kepada petani yang mau mengadukan hal seperti ini, dan secara langsung menampung apa yang disampaikan oleh rombongan petani tersebut.
"Dalam hal ini DPRD akan menindaklanjuti dan memanggil pihak perusahaan yang bersangkutan. Intinya untuk menanyakan kebenaran dari apa yang dilaporkan oleh petani kepada kita. Nanti akan kita pertemukan semua," kata Syahbandar.
Dijelaskannya, berdasarkan laporan SPI, di Provinsi Jambi saat tercatat ada delapan permasalahan lahan di delapan kabupaten, dan ini tentu perlu campur tangan semua pihak dalam penyelesainnya.
Salah satu konflik lahan yang diungkapkan di pertemuan itu yakni konflik petani di Sungai Gelam dengan perusahaan yang beroperasi di dekat areal mereka.
Petani asal Sungai Gelam, Sodirun mengatakan, lahan yang digarap kelompok tani Sungai Gelam merupakan lahan yang belum pernah digarap oleh perusahaan. Namun saat ini perusahaan yang memiliki HGU berdekatan dengan areal mereka melarang petani menggarap lahan tersebut.
"Itu kami lakukan mulai dari penumbangan pohon, hingga penanaman di lahan tersebut," kata Sodirun.
Petani lain Al-Habib mengatakan, perusahaan yang beroperasi dekat dengan areal mereka mengaku memiliki sertifikat guna pakai lahan tersebut. Dan menggunakan aparat untuk memberi peringatan kepada petani saat menggarap lahan.
Sebab itu kedatangan mereka ke DPRD Provinsi Jambi untuk meminta perwakilan rakyat membantu menyelesaikan konflik lahan yang sudah terjadi sejak lama itu.(Ant/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Kedatangan rombongan petani didampingi Serikat Petani Indonesia (SPI) itu disambut langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ar Syahbandar dan Ketua Komisi II Luhut Silaban.
Dalam aundensi itu Wakil ketua DPRD AR Syahbandar menanggapi dan memberikan apresiasi kepada petani yang mau mengadukan hal seperti ini, dan secara langsung menampung apa yang disampaikan oleh rombongan petani tersebut.
"Dalam hal ini DPRD akan menindaklanjuti dan memanggil pihak perusahaan yang bersangkutan. Intinya untuk menanyakan kebenaran dari apa yang dilaporkan oleh petani kepada kita. Nanti akan kita pertemukan semua," kata Syahbandar.
Dijelaskannya, berdasarkan laporan SPI, di Provinsi Jambi saat tercatat ada delapan permasalahan lahan di delapan kabupaten, dan ini tentu perlu campur tangan semua pihak dalam penyelesainnya.
Salah satu konflik lahan yang diungkapkan di pertemuan itu yakni konflik petani di Sungai Gelam dengan perusahaan yang beroperasi di dekat areal mereka.
Petani asal Sungai Gelam, Sodirun mengatakan, lahan yang digarap kelompok tani Sungai Gelam merupakan lahan yang belum pernah digarap oleh perusahaan. Namun saat ini perusahaan yang memiliki HGU berdekatan dengan areal mereka melarang petani menggarap lahan tersebut.
"Itu kami lakukan mulai dari penumbangan pohon, hingga penanaman di lahan tersebut," kata Sodirun.
Petani lain Al-Habib mengatakan, perusahaan yang beroperasi dekat dengan areal mereka mengaku memiliki sertifikat guna pakai lahan tersebut. Dan menggunakan aparat untuk memberi peringatan kepada petani saat menggarap lahan.
Sebab itu kedatangan mereka ke DPRD Provinsi Jambi untuk meminta perwakilan rakyat membantu menyelesaikan konflik lahan yang sudah terjadi sejak lama itu.(Ant/adv)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016