Sarolangun peroleh DID Rp42 miliar

Sarolangun, Antarajambi.com - Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2017 mendapat kucuran Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp42 miliar dari pemerintah pusat.

"Tahun ini kita mendapat kucuran sebesar Rp42 miliar. Banyak pertimbangan dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan dana ini ke daerah, alhamdulillah kita masih memperolehnya," kata Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun Dedy Hendri di Sarolangun, Senin.

Ia mengatakan penyaluran DID oleh pemerintah pusat ke daerah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya dari opini WTP dan WDP serta kinerja keuangan.

"Kalau disclaimer, itu tidak dapat, peruntukan DID ini kebanyakan untuk belanja infrastruktur. Tentu kita sangat terbantu dengan adanya DID ini," katanya.

Ia menjelaskan Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan, yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.

Penentuan daerah penerima dan penghitungan besaran alokasi DID ditetapkan berdasarkan kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, serta batas minimum kelulusan kinerja.

Tujuan pengalokasian DID sendiri adalah untuk mendorong daerah agar berupaya mengelola keuangannya secara lebih baik. Indikator keberhasilannya antara lain perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerahnya, serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selalu tepat waktu.

DID dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat. Selain itu, DID tidak dapat digunakan untuk mendanai dana pendamping Dana Alokasi Khusus, kegiatan yang telah didanai oleh Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, pendidikan kedinasan; hibah kepada perusahaan daerah dan bantuan sosial.

Penyaluran DID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara sekaligus.

"Pengawasan atas pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Dedy menambahkan.(Ant)