Jambi, Antarajambi.com - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, gelar Rakor Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Jambi Tahun 2017, di salah hotel di Jambi, Kamis.

Rakor yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi itu diikuti oleh seluruh instansi terkait dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jambi.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasa sama antara BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi dengan pihak-pihak terkait.

Yakni dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi tentang penguatan program kependudukan melalui pendidikan agama dan kegiatan-kegiatan keagamaan

Kemudian kerjasama dengan PKK Provinsi Jambi tentang peran PKK dalam keluarga Berencana (KB) dan pembangunan keluarga dan dengan Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi tentang penguatan dan percepatan pencapaian sasaran KB

Selanjutnya perjanjian kerjasama BKKBN dengan BPS Provinsi Jambi tentang penyediaan data dan informasi statistik terkait KB dan kependudukan dan dengan Pengurus Wilayah Aisyah Jambi, Dra. Fauziah Jalil

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, mengatakan migrasi menjadi salah satu penyebab tingginya pertumbuhan penduduk di provinsi ini.

"Migrasi yang tinggi tersebut disebabkan oleh Pemprov dan kabupaten/kota yang "welcome" terhadap masyarakat luar Jambi dan adanya kesempatan usaha di sektor perkebunan dan pertambangan dan sebagainya," kata Erwan.

Usai membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Jambi Tahun 2017 itu, Sekda juga mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Susenas 2015 sebanyak 3.395.576 jiwa.

"Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi relatif tinggi, yaitu 2,24 persen atau diatas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yang hanya 1,11 persen," katanya.

Tingginya pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tersebut, kata Sekda tidak hanya disebabkan tingginya angka kelahiran, tetapi juga oleh banyaknya migrasi dari luar Provinsi Jambi. 

Dalam hal penanganan berbagai aspek kependudukan itu, kata Erwan saat ini telah disusun Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk (GDPK) Provinsi Jambi 2011-2035 dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 

Diharapkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan mengacu pada GDPK, sehingga pembangunan di Provinsi Jambi menjadi pembangunan yang berbasis kependudukan.

"Saya berharap kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dapat segera menyusun kebijakan dan strategi yang sama dalam mengatasi dan menangani masalah kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga di daerahnya, sesuai kondisi wilayahnya masing-masing," ujarnya.

Sekda menekankan perlunya penguatan sinergitas seluruh stakeholder untuk mewujudkan Keluarga Berencana dan keluarga yang kecil, harmonis dan berkualitas.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Endang Agus Safri mengimbau seluruh mitra untuk giat lagi dalam mengurangi laju pertumbuhan penduduk.

Endang mengatakan bahwa dalam program KB, bukan hanya ibu (wanita) yang bisa ikut program, tetapi bapak (laki-laki) juga bisa ikut.(Ant)

Pewarta: Dodi Saputra

Editor : Dodi Saputra


COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017