Jambi, Antarajambi.com - Setelah dilakukan pembahasan mendetail, Pansus I dan II yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi terkait pengelolaan anggaran di 2016, akan diparipurnakan, Selasa (25/4).
Berbagai persoalan akan disampaikan DPRD melalui juru biacaranya, baik masalah penggunaan anggaran, pembangunan fisik, ekonomi hingga kesejahteraan sosial.
Seperti Pansus II, yang membidangi masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pansus ini, akan memberikan berbagai saran dan masukan pada Pemprov Jambi untuk peningkatan kinerja ke depan.
Bustami Yahya, Wakil Ketua Pansus II mengatakan, sebenarnya tidak begitu ada persoalan pada masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dibahas Pansus ini. Pasalnya, program di 2016 memang masih program dari pemerintahan sebelumnya, sehingga belum tampak kinerja gubernur saat ini.
Ia menyebut, program untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Zumi Zola-Fahcori Umar, baru akan dibahas di 2017 nanti setelah programnya dijalankan di tahun ini.
“Jadi tidak begitu signifikan dibahas masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial ini, karena kalau kita rujuk ke belakang inikan program yang lama. Untuk program gubernur saat ini nanti di 2018 baru di bahas untuk anggaran tahun 2017,” ujarnya.
Meski demikian, kata dia, memang ada perlambatan kinerja pada 2016 lalu. Pihaknya melihat, ini karena pengaruh lambatnya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengisiannya.
Namun demikian, pihaknya akan tetap memberi catatan untuk beberapa program agar ke depan lebih maksimal menjalankannya.
Terkhusus, soal RSUD Raden Mattaher Jambi. Ia melihat sampai saat ini kinerja rumah sakit plat merah itu belum maksimal dalam melayani masyarakat. “Ya masih banyak kekurangannya, ini akan kita beri catatan,” terangnya.
Lalu soal pendidikan, sambungnya, juga akan diberikan masaukan khususnya terkait adanya peralihan kewenangan SMA/SMK. “Seperti masalah guru honorer itu, kan harus diselesaikan, harus ada jalan keluarnya,” tuturnya.
Sementara untuk masalah perekonomian sendiri, ia menyebut, Jambi utamanya tumbuh karena ada karet dan sawit. Rata-rata masyarakat, menggantungkan ekonomi dari sektor ini.
“Memang untuk tahun ini ada peningkatan, karena harga karet dan sawit sempat naik. Tapi kita minta pemerintah harus mencari terobosan agar harga karet dan sawit ini stabil. Lalu biaya produksinya juga harus ditekan, sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang lebih baik,” sambungnya.
Kemudian untuk pendapatan daerah, jelasnya, pihaknya juga mendorong ada upaya peningkatan. Salah satunya seperti program pemutihan yang kini berjalan.
“Nanti kalau seandainya pemutihan ini selesai, dan masih banyak kendaraan di Jambi yang plat luar, itu perlu ada pemutihan lagi. Harus dibuka lagi khusus untuk pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor, kita bukan kejar pajak balik namanya, tapi pajak tahunannya. Karena itu perlu ada rangsangan,” katanya lagi.
Terakhir, masalah pajak alat berat yang kini belum optimal penagihannya. Ia meminta, pemerintah serius untuk melakukan upaya penagihan, namun sebelumnya perlu ada sosialisasi.
“Jadi alat berat itu harus bayar pajak, ini peluang. Karena alat berat itu tidak di jalan, nagihnya susah sekali. Pemerintah harus melakukan sosialisasi ke pengusaha alat berat agar membayar banyak,” tegasnya.
Sementara Ketua Pansus I, Khairil, tampak masih merahasiakan apa yang ingin disampaikan dalam paripurna hari ini. “Besok saja dibacakan,” ujarnya.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Berbagai persoalan akan disampaikan DPRD melalui juru biacaranya, baik masalah penggunaan anggaran, pembangunan fisik, ekonomi hingga kesejahteraan sosial.
Seperti Pansus II, yang membidangi masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pansus ini, akan memberikan berbagai saran dan masukan pada Pemprov Jambi untuk peningkatan kinerja ke depan.
Bustami Yahya, Wakil Ketua Pansus II mengatakan, sebenarnya tidak begitu ada persoalan pada masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dibahas Pansus ini. Pasalnya, program di 2016 memang masih program dari pemerintahan sebelumnya, sehingga belum tampak kinerja gubernur saat ini.
Ia menyebut, program untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Zumi Zola-Fahcori Umar, baru akan dibahas di 2017 nanti setelah programnya dijalankan di tahun ini.
“Jadi tidak begitu signifikan dibahas masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial ini, karena kalau kita rujuk ke belakang inikan program yang lama. Untuk program gubernur saat ini nanti di 2018 baru di bahas untuk anggaran tahun 2017,” ujarnya.
Meski demikian, kata dia, memang ada perlambatan kinerja pada 2016 lalu. Pihaknya melihat, ini karena pengaruh lambatnya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengisiannya.
Namun demikian, pihaknya akan tetap memberi catatan untuk beberapa program agar ke depan lebih maksimal menjalankannya.
Terkhusus, soal RSUD Raden Mattaher Jambi. Ia melihat sampai saat ini kinerja rumah sakit plat merah itu belum maksimal dalam melayani masyarakat. “Ya masih banyak kekurangannya, ini akan kita beri catatan,” terangnya.
Lalu soal pendidikan, sambungnya, juga akan diberikan masaukan khususnya terkait adanya peralihan kewenangan SMA/SMK. “Seperti masalah guru honorer itu, kan harus diselesaikan, harus ada jalan keluarnya,” tuturnya.
Sementara untuk masalah perekonomian sendiri, ia menyebut, Jambi utamanya tumbuh karena ada karet dan sawit. Rata-rata masyarakat, menggantungkan ekonomi dari sektor ini.
“Memang untuk tahun ini ada peningkatan, karena harga karet dan sawit sempat naik. Tapi kita minta pemerintah harus mencari terobosan agar harga karet dan sawit ini stabil. Lalu biaya produksinya juga harus ditekan, sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang lebih baik,” sambungnya.
Kemudian untuk pendapatan daerah, jelasnya, pihaknya juga mendorong ada upaya peningkatan. Salah satunya seperti program pemutihan yang kini berjalan.
“Nanti kalau seandainya pemutihan ini selesai, dan masih banyak kendaraan di Jambi yang plat luar, itu perlu ada pemutihan lagi. Harus dibuka lagi khusus untuk pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor, kita bukan kejar pajak balik namanya, tapi pajak tahunannya. Karena itu perlu ada rangsangan,” katanya lagi.
Terakhir, masalah pajak alat berat yang kini belum optimal penagihannya. Ia meminta, pemerintah serius untuk melakukan upaya penagihan, namun sebelumnya perlu ada sosialisasi.
“Jadi alat berat itu harus bayar pajak, ini peluang. Karena alat berat itu tidak di jalan, nagihnya susah sekali. Pemerintah harus melakukan sosialisasi ke pengusaha alat berat agar membayar banyak,” tegasnya.
Sementara Ketua Pansus I, Khairil, tampak masih merahasiakan apa yang ingin disampaikan dalam paripurna hari ini. “Besok saja dibacakan,” ujarnya.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017