DPRD Batanghari panggil Dinas PdK terkait PPDB

Jambi, Antarajambi.com - DPRD Batanghari akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PdK) Batanghari, terkait persoalan sosialisasi Penerimaan Paserta Didik Baru (PPDB) karena  kurang melakukan sosialisasi program pusat yang mulai berlaku saat ini.

" Ya, persoalan PPDB harus berjalan seperti apa yang diharapkan pemerintah pusat sesuai dengan regulasi. Dan saya sangat menyayangkan pihak dinas kurang melakukan sosialisasi, sehingga saya banyak menerima keluhan dari pihak sekolah," kata M Mahdan, Ketua DPRD Batanghari.

Ia mengatakan untuk menanggapi beberapa keluhan sekolah ini merupakan masukan bagi legislatif dan kedepan pihak dewan akan merencanakan kebutuhan Guru dan fasilitas pendidikan di seluruh Tingkat SMPN di dalam wilayah Batanghari. 

" Ini juga sebagai bahan pertimbangan ketika mengadakan pertemuan dengan Dinas PdK Kabupaten Batanghari nanti. Sebab, keluhan yang disampaikan Kepsek merupakan kondisi riil yang terjadi,” ujarnya.

Menurut Mahdan, seperti contoh, terkait dengan masalah yang dihadapi SMPN 6 Batanghari yang berada di Kecamatan Muara Tembesi, yang mana sejak dibangun 35 tahun silam belum memiliki kantor, sangat prihatin dengan kondisi ini.

Bahkan, SMPN 6 Ini sangat memprihatinkan, ruang kelas sudah sejak lama di sekat menjadi tiga ruangan. Disitulah ruang TU, ruang Guru, dan ruang kepala sekolah. Kita minta dinas PdK Batanghari perhatikan lah ini dan ini baru satu sekolah yang kita lihat.

Ia menjelaskan, dihadapan para Kepsek, sempat menayakan kepada Kepsek yang hadir kendala yang dihadapi sekolah mareka masing-masing. Baik, terkait dengan adanya aturan Perdikbud 2017 maupun tentang PPDB yang baru sudah berlangsung.

Para Kepsek yang hadir pun tidak mensia-sia kan kesempatan untuk mengeluarkan unek-uneknya yang dihadapi mareka  dilapangan. Secara bergantian, mareka mengeluhkan persoalan yang terjadi disekolah, termasuk dalam PPDB ini.

Salah satu sepertinya yang ungkapkan Rifai, Kepsek SMP 14 Batanghari. Ia menceritakan di sekolah yang dipimpinnya di Kecamatan Batin XXIV, masih mengalami kekurangan siswa karena masih sedikitnya siswa yang mendaftar disekolah tersebut.

Namun, dirinya meyakini jumlah siswa ini akan terus bertambah seiring berjalanya waktu. Keyakinan ini berdasarkan pengalamanya yang sudah-sudah. 

Dimana setelah berjalan tiga bulan, jumlah siswa yang ingin masuk sekolah tersebut akan mulai ramai.

“Sebenarnya, jika perhatikan masalah ini karena masih ada orang tua yang memaksa anak harus sekolah disana seperti MTs. Sehingga, terjadilah jika anak itu tidak mampu mengenyam pendidik disana pindah ke sekolah yang lain,”ungkapnya.

Lain lagi dengan ceritanya Budi Cahyono, Kepala SMPN 21 Batanghari. Dirinya mengecewakan seperti MTs yang membuka pendaftaran siswa terlebih dahulu. Sehingga, sekolah SMP terkesan terlambat, yang membuat SMP yang ada banyak kekurangan siswa.

Untuk itu, dirinya pun berharap dengan adanya kunjungan Ketua DPRD Batanghari tersebut, dapat mengkaji bersama dinas instansi terkait setempat. Besar harapan, masalah ini dapat dibawah ke jejang yang lebih tinggi lagi untuk dibahas kembali.

”Kita seperti kalah star awal, MTs kan lebih dulu (Buka Pendaftaran-red). Saya minta kepada bapak agar dapat dibahas bersama dinas instasi seperti Kemenag Batanghari. Sehingga masalah ini dapat mareka sampaikan ke pusat,” pintanya.

Indra Kepala  Sekolah SMPN 6 Batanghari mengakuinya, sekolah yang dipimpinya di Kecamatan Muara Tembesi masih kekurangan siswa baru. Menurut dia, kekurangan ini terjadi karena kalahnya mareka bersaing dengan sekolah yang ada.

Disisi fasilitas, Indra menyebutkan, pihak sekolah masih banyak terdapat kekurangan.  Misalnya, sekolah belum mempunyai kantor Kepsek dan ruang guru. Untuk sementara, pihak sekolah pun terpaksa menggunakan ruang kelas sebagai kantor dan ruang guru.