Jambi, Antarajambi.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston mengatakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) daerah itu harus menjaga secara intensif destinasi wisata Jambi yang ada agar tidak sampai hanya menguntungkan daerah lain.
"Seperti Gunung Kerinci yang kewenangannya diisukan akan diambil alih oleh provinsi tetangga, ini kan sangat disayangkan. Itu pelajaran buat kita," katanya di Jambi, Selasa.
Pernyataan Ketua DPRD tersebut terkait adanya isu di masyarakat Jambi soal pembukaan jalur pendakian baru ke Gunung Kerinci melalui Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Hal itu dipastikan bakal merugikan masyarakat Jambi.
"Isunya mau diambil alih oleh Sumbar, dan tiba-tiba di google map Gunung Kerinci itu masuk Sumbar. Pembaharuan google map itu kan dua tahun sekali ya kenapa jadi berubah masuk ke sana. Ini yang tidak jelas," kata Cornelis.
Namun Cornelis menegaskan legalitas Gunung Kerinci masuk wilayah Jambi dan secara tertulis Pemprov Sumbar tidak pernah memohon atau berbicara dengan Pemprov Jambi dan DPRD terkait hal itu.
Cornelis juga menyarankan Gubernur Jambi untuk melakukan mediasi bersama pemerintah Sumbar agar isu peralihan kewenangan Gunung Kerinci tidak berkembang yang menimbulkan pemahaman tidak baik di kalangan masyarakat Jambi khususnya.
"Sebenarnya boleh-boleh saja ada pembukaan jalur pendakian baru ke Gunung Kerinci melalui Sumbar, tapi bukan berarti Gunung Kerinci milik Sumbar atau mengklaim itu destinasi mereka. Contohnya kita ke Borobudur, kan bisa lewat mana saja," ujarnya.
Menurut dia , wacana pembukaan jalur pendakian baru itu merupakan peringatan bagi Pemprov Jambi terutama Disbudpar dalam pengelolaan wisata.
"Jadi kita harus mensiasati dan lebih perhatian terhadap aset pariwisata kita. Justru kita berharap saat ini ada destinasi baru, artinya berupaya bagaimana kita menciptkan destinasi wisata baru. Jangan sampai yang ada malah mau diambil orang," katanya menambahkan.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
"Seperti Gunung Kerinci yang kewenangannya diisukan akan diambil alih oleh provinsi tetangga, ini kan sangat disayangkan. Itu pelajaran buat kita," katanya di Jambi, Selasa.
Pernyataan Ketua DPRD tersebut terkait adanya isu di masyarakat Jambi soal pembukaan jalur pendakian baru ke Gunung Kerinci melalui Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Hal itu dipastikan bakal merugikan masyarakat Jambi.
"Isunya mau diambil alih oleh Sumbar, dan tiba-tiba di google map Gunung Kerinci itu masuk Sumbar. Pembaharuan google map itu kan dua tahun sekali ya kenapa jadi berubah masuk ke sana. Ini yang tidak jelas," kata Cornelis.
Namun Cornelis menegaskan legalitas Gunung Kerinci masuk wilayah Jambi dan secara tertulis Pemprov Sumbar tidak pernah memohon atau berbicara dengan Pemprov Jambi dan DPRD terkait hal itu.
Cornelis juga menyarankan Gubernur Jambi untuk melakukan mediasi bersama pemerintah Sumbar agar isu peralihan kewenangan Gunung Kerinci tidak berkembang yang menimbulkan pemahaman tidak baik di kalangan masyarakat Jambi khususnya.
"Sebenarnya boleh-boleh saja ada pembukaan jalur pendakian baru ke Gunung Kerinci melalui Sumbar, tapi bukan berarti Gunung Kerinci milik Sumbar atau mengklaim itu destinasi mereka. Contohnya kita ke Borobudur, kan bisa lewat mana saja," ujarnya.
Menurut dia , wacana pembukaan jalur pendakian baru itu merupakan peringatan bagi Pemprov Jambi terutama Disbudpar dalam pengelolaan wisata.
"Jadi kita harus mensiasati dan lebih perhatian terhadap aset pariwisata kita. Justru kita berharap saat ini ada destinasi baru, artinya berupaya bagaimana kita menciptkan destinasi wisata baru. Jangan sampai yang ada malah mau diambil orang," katanya menambahkan.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017