Jambi, Antarajambi.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston menyarankan Pemprov Jambi melobi pemerintah pusat untuk mendapat dana pembangunan mengingat anggaran provinsi itu yang terbatas.
"Pemprov harus kejar dana pusat. Sekarang sedang dibahas setelah RUU APBN 2018 diajukan Presiden RI beberapa waktu lalu," katanya di Jambi, Kamis.
Cornelis mengatakan dengan disampaikannya RUU APBN 2018 dalam Sidang Paripurna di DPR RI 17 Agustus lalu, dana untuk masing-masing kementerian, transfer ke daerah serta program-program lainnya pun kini mulai dibahas.
Menurutnya saat ini adalah momen tepat untuk Pemprov Jambi melakukan lobi. Sebab Jambi masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan yang perlu diprioritaskan untuk dikejar Pemprov Jambi yakni transfer dana pertanian, perkebunan dan infrastruktur.
"Kita ini mengalami masalah harga karet dan sawit yang murah. Sementara penduduk Jambi sebagian besar hidup dari petani karet dan sawit, untuk itu perlu dicarikan solusinya dengan meminta bantuan dana pusat," ujarnya.
Jika memungkinkan, Pemprov harus meminta bantuan untuk mendapatkan dana pembangunan industri hilir. Sebab salah satu cara yang paling memungkinkan meningkatkan harga karet dan sawit itu adalah industri hilir.
"Membangun industri hilir ini kan butuh dana yang besar, tak mampu kalau mengandalkan APBD. Jadi harus diupayakan dana APBN," tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong Pemprov Jambi mengundang investor untuk pembangunan. Lobi untuk mengundang investor ini juga perlu dilakukan dan Pemprov juga harus memberi kemudahan.
"Investor ini harus benar-benar yang mempunyai dana. Membangun industri hilir inikan tidak gampang, investor juga pastinya berhitung menguntungkan tidak membangun di Jambi, karena itu perlu dilakukan pendekatan dan penjelasan," katanya menjelaskan.
Dia menambahkan, jika harga karet dan sawit dapat meningkat dengan industri hilir, tentu akan berimbas pada peningkatan perekonomian warga Jambi.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
"Pemprov harus kejar dana pusat. Sekarang sedang dibahas setelah RUU APBN 2018 diajukan Presiden RI beberapa waktu lalu," katanya di Jambi, Kamis.
Cornelis mengatakan dengan disampaikannya RUU APBN 2018 dalam Sidang Paripurna di DPR RI 17 Agustus lalu, dana untuk masing-masing kementerian, transfer ke daerah serta program-program lainnya pun kini mulai dibahas.
Menurutnya saat ini adalah momen tepat untuk Pemprov Jambi melakukan lobi. Sebab Jambi masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan yang perlu diprioritaskan untuk dikejar Pemprov Jambi yakni transfer dana pertanian, perkebunan dan infrastruktur.
"Kita ini mengalami masalah harga karet dan sawit yang murah. Sementara penduduk Jambi sebagian besar hidup dari petani karet dan sawit, untuk itu perlu dicarikan solusinya dengan meminta bantuan dana pusat," ujarnya.
Jika memungkinkan, Pemprov harus meminta bantuan untuk mendapatkan dana pembangunan industri hilir. Sebab salah satu cara yang paling memungkinkan meningkatkan harga karet dan sawit itu adalah industri hilir.
"Membangun industri hilir ini kan butuh dana yang besar, tak mampu kalau mengandalkan APBD. Jadi harus diupayakan dana APBN," tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong Pemprov Jambi mengundang investor untuk pembangunan. Lobi untuk mengundang investor ini juga perlu dilakukan dan Pemprov juga harus memberi kemudahan.
"Investor ini harus benar-benar yang mempunyai dana. Membangun industri hilir inikan tidak gampang, investor juga pastinya berhitung menguntungkan tidak membangun di Jambi, karena itu perlu dilakukan pendekatan dan penjelasan," katanya menjelaskan.
Dia menambahkan, jika harga karet dan sawit dapat meningkat dengan industri hilir, tentu akan berimbas pada peningkatan perekonomian warga Jambi.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017