Manila, Filipina, Antarajambi.com - Presiden RI Joko Widodo, dalam
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Three yang salah satunya
membahas isu Semenanjung Korea, meminta Korea Utara untuk mematuhi
Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk kegiatan denuklirisasi.
KTT ke-20 ASEAN Plus Three (APT) dilaksanakan di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Filipina pada Selasa.
Menurut Presiden Jokowi, ASEAN Plus Three adalah bentuk kerja sama di kawasan yang sangat penting dan strategis, baik dari segi politik maupun dari segi ekonomi.
ASEAN Plus Three (ASEAN+3) terdiri atas 10 negara anggota ASEAN ditambah Jepang, China dan Korea Selatan.
Acara KTT ke-20 ASEAN Plus Three berlangsung di sela penyelenggaraan KTT ASEAN ke-31 dan dihadiri oleh kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN serta Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri China Li Keqiang.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa stabilitas dan kesejahteraan rakyat di kawasan akan sangat tergantung pada cara mengelola ASEAN Plus Three dan hubungan di antara 13 negara.
"Dari segi politik dan keamanan kita paham betul adanya titik-titik yang rentan ketegangan, antara lain di Semenanjung Korea. Posisi Indonesia dan posisi ASEAN sudah sangat jelas terhadap situasi Semenanjung Korea," ucap Jokowi.
Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Korea Utara perlu segera menghentikan uji coba dan mematuhi seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
"Dari sisi hubungan ekonomi nilai strategis hubungan ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan dan China tidak perlu dipertanyakan lagi," kata dia.
Untuk lebih memantapkan kemitraan ekonomi tersebut, ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan dan China perlu menyelesaikan segera perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Selain itu, pemerintah Indonesia memandang penting penghilangan atau pengurangan hambatan-hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif.
"Dengan menjaga komitmen politik maupun komitmen ekonomi APT, kita akan melihat Asia Timur dan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera," ujar Presiden Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN Plus Three akan mengeluarkan dua dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila tentang Peringatan 20 Tahun Kerja Sama ASEAN Plus Three dan Pernyataan Bersama Pemimpin ASEAN Plus Three tentang Kerja Sama Ketahanan Pangan.
Kedua dokumen tersebut mewakili visi dan prioritas kerja sama ASEAN Plus Three (APT) dan keinginan bersama negara-negara APT untuk kepentingan rakyat.
Para pemimpin ASEAN Plus Three berkeinginan untuk mencapai pembangunan sebuah komunitas yang lebih luas, yakni Komunitas Ekonomi Asia Timur, dengan memperkuat dasar kerja sama regional.
Dalam KTT tersebut, para pemimpin ASEAN, Jepang, China, dan Korsel akan meninjau kerja sama ASEAN Plus Three (APT) dan membahas arah masa depan kerja sama itu sehubungan dengan Rencana Kerja APT 2018-2022 yang belum lama ini diadopsi oleh negara anggota APT.
Selain itu, para Pemimpin APT juga akan bertukar pandangan mengenai beberapa isu regional dan internasional yang berkaitan dengan hubungan perdagangan dan investasi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah terkait kesejahteraan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
KTT ke-20 ASEAN Plus Three (APT) dilaksanakan di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Filipina pada Selasa.
Menurut Presiden Jokowi, ASEAN Plus Three adalah bentuk kerja sama di kawasan yang sangat penting dan strategis, baik dari segi politik maupun dari segi ekonomi.
ASEAN Plus Three (ASEAN+3) terdiri atas 10 negara anggota ASEAN ditambah Jepang, China dan Korea Selatan.
Acara KTT ke-20 ASEAN Plus Three berlangsung di sela penyelenggaraan KTT ASEAN ke-31 dan dihadiri oleh kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN serta Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri China Li Keqiang.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa stabilitas dan kesejahteraan rakyat di kawasan akan sangat tergantung pada cara mengelola ASEAN Plus Three dan hubungan di antara 13 negara.
"Dari segi politik dan keamanan kita paham betul adanya titik-titik yang rentan ketegangan, antara lain di Semenanjung Korea. Posisi Indonesia dan posisi ASEAN sudah sangat jelas terhadap situasi Semenanjung Korea," ucap Jokowi.
Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Korea Utara perlu segera menghentikan uji coba dan mematuhi seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
"Dari sisi hubungan ekonomi nilai strategis hubungan ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan dan China tidak perlu dipertanyakan lagi," kata dia.
Untuk lebih memantapkan kemitraan ekonomi tersebut, ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan dan China perlu menyelesaikan segera perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Selain itu, pemerintah Indonesia memandang penting penghilangan atau pengurangan hambatan-hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif.
"Dengan menjaga komitmen politik maupun komitmen ekonomi APT, kita akan melihat Asia Timur dan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera," ujar Presiden Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN Plus Three akan mengeluarkan dua dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila tentang Peringatan 20 Tahun Kerja Sama ASEAN Plus Three dan Pernyataan Bersama Pemimpin ASEAN Plus Three tentang Kerja Sama Ketahanan Pangan.
Kedua dokumen tersebut mewakili visi dan prioritas kerja sama ASEAN Plus Three (APT) dan keinginan bersama negara-negara APT untuk kepentingan rakyat.
Para pemimpin ASEAN Plus Three berkeinginan untuk mencapai pembangunan sebuah komunitas yang lebih luas, yakni Komunitas Ekonomi Asia Timur, dengan memperkuat dasar kerja sama regional.
Dalam KTT tersebut, para pemimpin ASEAN, Jepang, China, dan Korsel akan meninjau kerja sama ASEAN Plus Three (APT) dan membahas arah masa depan kerja sama itu sehubungan dengan Rencana Kerja APT 2018-2022 yang belum lama ini diadopsi oleh negara anggota APT.
Selain itu, para Pemimpin APT juga akan bertukar pandangan mengenai beberapa isu regional dan internasional yang berkaitan dengan hubungan perdagangan dan investasi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah terkait kesejahteraan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017