Jambi, Antaranews – Sebanyak 41 persen dari luas wilayah Kabupaten Batanghari Provinsi Jamhi masih terdiri dari tutupan hutan, baik produksi, konservasi dan hutan lindung.
"Sebagian besar hutan di Batanghari merupakan hutan produksi, sekitar 60 persen hutan di batanghari merupakan hutan produksi,” kata Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batanghari Andri di Muarabulian, Rabu.
Hutan di daerah itu sebagai hutan produksi, karena hutan di daerah itu selain bermanfaat secara ekologi, namun juga bermanfaat secara ekonomi. Meskipun saat ini hutan di daerah itu masih banyak dikelola oleh korporasi (sekelompok orang yang bersatu mendirikan sebuah entitas berbadan hukum).
Akan tetapi, sesuai dengan perintah presiden, saat ini daerah itu tengah mengembangkan hutan sosial. Yakni pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dikelola oleh masyarakat dan hutan desa yang dikelola oleh desa.
Andri mengatakan desa-desa di daerah itu saat ini sudah ada yang mengelola HTR dan hutan desa. Saat ini luas HTR dan hutan desa di daerah itu sekitar 6.500 hektar.
"Desa yang telah mengelola HTR dan hutan desa yakni Desa Jelutih, Hajran dan Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV. Selanjutnya Desa Sengkati Kecamatan Mersam dan Desa Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu," kata Andri.
Hutan di kabupaten itu terdiri dari hutan produksi, hutan taman nasional dan Taman Hutan Raya (Tahura). Dan setiap jenis hutan tersebut di kelola oleh instansi yang berbeda. Saat in yang dikelola oleh KPH hanya merupakan hutan produksi.
"Yang kita kelola itu hutan produksi, kalau untuk hutan taman nasional itu langsung dikelola oleh pemerintah pusat, dan Tahura di serahkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten," katanya.
Ia menambahkan luas hutan produksi di kabupaten itu sekitar 150 ribu hektar, hutan taman nasional sekitar 30 ribu hektar dan tahura sekitar 15 ribu hektar. ***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Sebagian besar hutan di Batanghari merupakan hutan produksi, sekitar 60 persen hutan di batanghari merupakan hutan produksi,” kata Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batanghari Andri di Muarabulian, Rabu.
Hutan di daerah itu sebagai hutan produksi, karena hutan di daerah itu selain bermanfaat secara ekologi, namun juga bermanfaat secara ekonomi. Meskipun saat ini hutan di daerah itu masih banyak dikelola oleh korporasi (sekelompok orang yang bersatu mendirikan sebuah entitas berbadan hukum).
Akan tetapi, sesuai dengan perintah presiden, saat ini daerah itu tengah mengembangkan hutan sosial. Yakni pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dikelola oleh masyarakat dan hutan desa yang dikelola oleh desa.
Andri mengatakan desa-desa di daerah itu saat ini sudah ada yang mengelola HTR dan hutan desa. Saat ini luas HTR dan hutan desa di daerah itu sekitar 6.500 hektar.
"Desa yang telah mengelola HTR dan hutan desa yakni Desa Jelutih, Hajran dan Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV. Selanjutnya Desa Sengkati Kecamatan Mersam dan Desa Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu," kata Andri.
Hutan di kabupaten itu terdiri dari hutan produksi, hutan taman nasional dan Taman Hutan Raya (Tahura). Dan setiap jenis hutan tersebut di kelola oleh instansi yang berbeda. Saat in yang dikelola oleh KPH hanya merupakan hutan produksi.
"Yang kita kelola itu hutan produksi, kalau untuk hutan taman nasional itu langsung dikelola oleh pemerintah pusat, dan Tahura di serahkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten," katanya.
Ia menambahkan luas hutan produksi di kabupaten itu sekitar 150 ribu hektar, hutan taman nasional sekitar 30 ribu hektar dan tahura sekitar 15 ribu hektar. ***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018