Jambi (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprogramkan rehabilitasi kawasan hutan mangrove di pesisir Provinsi Jambi seluas lima hektare guna membantu pelestarian lingkungan dan mencegah perluasan abrasi.
"Sudah ada rapat bersama kementerian, rencananya tahun ini dibantu rehabilitasi hutan mangrove seluas lima hektare," kata Kepala Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur Hendri saat dikonfirmasi di Jambi, Minggu.
Dia menyebutkan program ini akan diberikan melalui pos anggaran Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) KKP dan akan dikelola bersama Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).
Melalui program ini diharapkan bisa mengurangi proses abrasi yang semakin mengancam kawasan pesisir Jambi.
"Abrasi yang paling parah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Oleh karena itu, kami berharap program bisa terealisasi tahun ini," katanya.
Pemerhati lingkungan Jambi Ari Suriyanto menjelaskan proses abrasi di sepanjang pesisir timur Jambi semakin mengkhawatirkan.
Dari data yang ada, empat desa di wilayah pesisir paling berdampak, bahkan sudah puluhan rumah terpaksa ditinggal karena sudah tidak aman untuk dihuni.
"Sudah ratusan meter daratan hilang akibat abrasi, bahkan sudah banyak rumah warga harus dikosongkan akibat fenomena alam ini," katanya.
Menurut dia, ada dua faktor pemicu abrasi, yakni pemanasan global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut dan berkurangnya hutan mangrove akibat pembalakan liar oleh oknum masyarakat di pesisir.
"Saatnya pemerintah serius menangani permasalahan ini, karena fenomena abrasi ini paling masif terjadi sejak 2007 hingga sekarang," ujarnya.
Sekitar 196 kilometer panjang garis pantai membentang di dua kabupaten (Tanjabtim dan Tanjabbar), tetapi 80 persen berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
"Pohon bakau untuk melindungi pesisir sudah berkurang, kita harus bergerak mencari solusi," katanya.
Empat desa yang masuk daerah kritis ancaman abrasi semuanya terdapat di Kabupaten Tanjabtim meliputi, Desa Sungai Bunuh, Desa Sungai Jambat, Desa Kuala Simbur, dan Desa Lambur.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjabtim Firmansyah Ayusda mengemukakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi hutan mangrove di pesisir Jambi ini sangat besar.
"Jadi, tidak cukup hanya menggunakan anggaran daerah, apalagi bentang garis pantai sangat panjang," ujarnya.
Dia menegaskan perlu langkah konservatif seperti pendidikan masyarakat dan pengawasan kegiatan masyarakat agar tidak memperburuk situasi yang sudah terjadi.
Menurut Firman, langkah rehabilitasi sangat penting dilakukan seperti menanam kembali vegetasi mangrove di daerah yang terkena abrasi sehingga ada perbaikan terhadap garis pantai.
"Bila pemerintah dan masyarakat serius, permasalahan abrasi ini bisa di kurangi," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KKP rehabilitasi lima hektare hutan mangrove di Jambi
