){kind=link}
Jambi, Antaranews Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan study bandung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan studi banding yang di lakukan oleh Pemkab Batanghari pada beberapa waktu lalu ke Provinsi Sumatra Utara tepatnya di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan apa yang di sarankan oleh KPK,” kata Bupati Batanghari Syahirsah di Muarabulian, Kamis.
Kegiatan studi banding yang dilakukan oleh daerah itu merupakan suatu upaya pembelajaran yang dilakukan daerah itu terkait e-perizinan, e-budgeting dan e-planning. Sisitim yang di pelajari dan di bangun di daerah itu merupakan suatu uapaya pencegahan terjadinya tindak korupsi di lingkup pemerintah daerah.
Syahirsah mengatakan saat ini beberapa aplikasi e-prizinan telah di buat dan sebagian besar perizinan di Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dapat di akses secara on line.
Ketua Koordinator Wilayah II Sumatra Komisi Pencegahan Korupsi Adlinsyah M Nasution mengatakan dirinya bersama tim akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah di pelajari pemerintah daerah itu pada kegiatan studi tiru.
Terdapat tiga titik fokus yang harus dilakukan agar tindak korupsi dapat di cegah. Pertama di dalam perencanaan harus di masukkan standa stauan harga dan harga satuan pokok kegiatan. Kedua antara perencanaan dan penganggaran harus berjalan seirama dan yang ketiga perizinan harus dilakukan secara on line.
"Ada beberapa ukuran keberhasilan yang harus di penuhi oleh setiap kabupaten. Terutama dalam melakukan perencanaan pembentukan suatu sistim termasuk dalam melakukan perencanaan dan e-budgeting serta perizinan yang dilakukan secara on line," kata Adlinsyah M Nasution.
KPK RI tersebut akan melakukan Monev dalam jangka waktu tiga bulan sekali di daerah itu. Hal itu bertujuan agar kegaiatan rencana aksi yang telah di rancang dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.
"Semua kegiatan yang di rancang tersebut merupakan seluruh bagian dari aksi pencegahan terjadinya tindak korupsi," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan studi banding yang di lakukan oleh Pemkab Batanghari pada beberapa waktu lalu ke Provinsi Sumatra Utara tepatnya di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan apa yang di sarankan oleh KPK,” kata Bupati Batanghari Syahirsah di Muarabulian, Kamis.
Kegiatan studi banding yang dilakukan oleh daerah itu merupakan suatu upaya pembelajaran yang dilakukan daerah itu terkait e-perizinan, e-budgeting dan e-planning. Sisitim yang di pelajari dan di bangun di daerah itu merupakan suatu uapaya pencegahan terjadinya tindak korupsi di lingkup pemerintah daerah.
Syahirsah mengatakan saat ini beberapa aplikasi e-prizinan telah di buat dan sebagian besar perizinan di Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dapat di akses secara on line.
Ketua Koordinator Wilayah II Sumatra Komisi Pencegahan Korupsi Adlinsyah M Nasution mengatakan dirinya bersama tim akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah di pelajari pemerintah daerah itu pada kegiatan studi tiru.
Terdapat tiga titik fokus yang harus dilakukan agar tindak korupsi dapat di cegah. Pertama di dalam perencanaan harus di masukkan standa stauan harga dan harga satuan pokok kegiatan. Kedua antara perencanaan dan penganggaran harus berjalan seirama dan yang ketiga perizinan harus dilakukan secara on line.
"Ada beberapa ukuran keberhasilan yang harus di penuhi oleh setiap kabupaten. Terutama dalam melakukan perencanaan pembentukan suatu sistim termasuk dalam melakukan perencanaan dan e-budgeting serta perizinan yang dilakukan secara on line," kata Adlinsyah M Nasution.
KPK RI tersebut akan melakukan Monev dalam jangka waktu tiga bulan sekali di daerah itu. Hal itu bertujuan agar kegaiatan rencana aksi yang telah di rancang dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.
"Semua kegiatan yang di rancang tersebut merupakan seluruh bagian dari aksi pencegahan terjadinya tindak korupsi," katanya menambahkan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018