Jambi (Antaranews Jambi) - Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi 2017 dalam sidang paripurna DPRD setempat, Selasa.
Dalam paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, penggunaan APBD 2017 banyak mendapat kritikan dan rekomendasi.
Fraksi PDIP melalui juru bicara Syamsul Anwar, saat menyampaikan pemandangan umum mengatakan meski capaian pendapatan dan belanja daerah terealisasi 107 persen atau Rp4,3 triliun dari target Rp4,2 trilun, namun fraksi PDIP berpandangan bahwa 65,60 persen dari angka tersebut masih bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan dari bea balik nama kendaraan.
"Ini mengambarkan tingkat kemandirian Pemprov Jambi masih cukup lemah, bahkan terlalu bergantung pada pemerintah pusat," kata Syamsul.
Kemudian adanya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi pada perangkat daerah hingga 2017 mencapai 3.987 rekomendasi, namun hanya ditindaklanjuti sebanyak 587 rekomendasi.
Begitu juga dengan temuan yang bersifat pengembalian atas kerugian negara atau kas daerah pada 2017 dari sejumlah Rp1,8 miliar baru ditindaklanjuti dengan pengembalian sebesar Rp866 juta atau 46,18 persen.
Fraksi Gerindra dengan juru bicara Khairil, salah satunya menyoroti kerjasama pembangunan Pasar Angsoduo yang hingga kini pembangunannya belum selesai. Sebab itu Gerindra mendorong Pemprov Jambi melakukan tindakan persuasif hingga tindakan tegas guna percepatan pembangunan.
Kemudian Fraksi Demokrat dengan juru bicara Zainal Abidin, salah satunya menyoroti lambatnya pelaksanaan pemerintahan pada 2017, dimana menurut Fraksi Gerindra mengalami sedikit tersendat akibat dari keterlambatan konsolidasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan menjadi terganggu beberapa saat.
"Namun demikian tetap berjalan dan berhasil seperti capaian terget APBD 2017, baik target pendapatan maupun pembelanjaan," katanya.
Kemudian katanya, dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan belum didukung oleh manajemen yang solid seperti pengelolaan proyek jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi sepertinya tidak akan selesai-selesai. Sehingga masyarakat agak merasa pesimis dengan pembangunan yang dilaksanakan.
"Masih ditemukan kondisi jalan yang memprihatinkan termasuk jalan produksi karena keterlembatan instansi yang berwenang mengambil langkah proventif," kata Zainal.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Gusrizal, salah satunya menyoroti janji politik gubernur untuk melakukan stabilisasi harga dan hilirisasi produk karet. Fraksi ini berharap janji tersebut dapat segera terealisasi, termasuk juga stabilisasi harga komoditas perkebunan dan pertanian lainnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga minta gubernur Jambi dapat segera mengintruksikan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal penyelesaian permasalahan angkutan batubara yang berdampak pada pengguna jalan.
"Kita berharap lalu lintas angkutan batubara tidak berdampak pada kemacetan dan memakan korban serta rusaknya jalan," kata Gusrizal.
Selanjutnya Fraksi Bintang Keadilan melalui juru bicara Fatmawati, salah satu minta Pemprov Jambi ke depannya agar dana yang telah dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan peningkatan kualitas infrastruktur itu sendiri.
Fraksi Bintang Keadilan juga menyoroti masih rendahnya pelayanan yang diberikan RSUD Raden Mattaher, dimana hingga saat ini Fraksi Bintang Keadilan masih menerima laporan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan khususnya pada pasien BPJS.
Kemudian Fraksi Restorasi Nurani melalui juru bicara Kusnindar, salah satunya menyoroti tidak adanya penjelasan ataupun angka terhadap perkembangan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indek pembangunan gender (IPG) serta perkembangan angka partisipasi murni (APM) pada nota pengantar LKPj Gubernur Jambi 2017 tersebut.
"Yang dilaporkan adalah data perkembangan tahun 2015 dan 2016 serta pemberian beasiswa tahun 2017 kepada 1.700 orang. Oleh karena itu mohon penjelasan Pemprov Jambi terhadap capaian peningkatan IPM, IPG dan APM tahun 2017," kata Kusnindar.
Selanjutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicara Hasan Ibrahim, salah satunya menyoroti bidang pendidikan, dimana menurut fraksi ini angka putus sekolah masih cukup tinggi terutama di tingkat pendidikan menengah pertama dan atas yang ditandai dengan angka partisipasi yang relatif rendah.
Begitu juga dengan kelulusan perguruan tinggi, pendidik dan tenaga pendidikan juga masih memiliki kemampuan kompetensi yang rendah.
Selain itu kata Hasan, kualitas pendidikan juga tidak merata dikarenakan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang juga tidak merata.
Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya, Salim, mengharapkan dengan kondisi jalan yang masih banyak rusak agar dapat segera diindentifikasi dan diperbaiki dengan kualitas terukur.
Sementara Fraksi Kebangkitan Bangsa, melalui juru bicara, Eka Marlina juga mengharapkan pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher semakin membaik.
"Fraksi kami sangat mengharapkan agar pelayanan RSUD Raden Mattaher perlu diperbaiki dan ditingkatkan pelayanannya, sehingga masyarakat merasa bahwa rumah sakit Raden Mattaher adalah sebagai tempat rujukan terakhir di Provinsi Jambi," kata Eka.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar usai mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPj gubernur Jambi 2017 itu, merespon positif berbagai masukan dewan, baik kritik maupun saran.
Menurutnya, masukan, kritik dan saran dewan itu untuk perbaikan, guna peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan.
Namun katanya, apa yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jambi pada tahun 2017, ada yang mengalami peningkatan dan ada beberapa yang masih perlu diperbaiki.
"Untuk beberapa masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi tadi, akan kita evaluasi dan diperbaiki sesegera mungkin sehingga ke depannya menjadi lebih baik lagi," kata Wagub.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Dalam paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, penggunaan APBD 2017 banyak mendapat kritikan dan rekomendasi.
Fraksi PDIP melalui juru bicara Syamsul Anwar, saat menyampaikan pemandangan umum mengatakan meski capaian pendapatan dan belanja daerah terealisasi 107 persen atau Rp4,3 triliun dari target Rp4,2 trilun, namun fraksi PDIP berpandangan bahwa 65,60 persen dari angka tersebut masih bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan dari bea balik nama kendaraan.
"Ini mengambarkan tingkat kemandirian Pemprov Jambi masih cukup lemah, bahkan terlalu bergantung pada pemerintah pusat," kata Syamsul.
Kemudian adanya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi pada perangkat daerah hingga 2017 mencapai 3.987 rekomendasi, namun hanya ditindaklanjuti sebanyak 587 rekomendasi.
Begitu juga dengan temuan yang bersifat pengembalian atas kerugian negara atau kas daerah pada 2017 dari sejumlah Rp1,8 miliar baru ditindaklanjuti dengan pengembalian sebesar Rp866 juta atau 46,18 persen.
Fraksi Gerindra dengan juru bicara Khairil, salah satunya menyoroti kerjasama pembangunan Pasar Angsoduo yang hingga kini pembangunannya belum selesai. Sebab itu Gerindra mendorong Pemprov Jambi melakukan tindakan persuasif hingga tindakan tegas guna percepatan pembangunan.
Kemudian Fraksi Demokrat dengan juru bicara Zainal Abidin, salah satunya menyoroti lambatnya pelaksanaan pemerintahan pada 2017, dimana menurut Fraksi Gerindra mengalami sedikit tersendat akibat dari keterlambatan konsolidasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan menjadi terganggu beberapa saat.
"Namun demikian tetap berjalan dan berhasil seperti capaian terget APBD 2017, baik target pendapatan maupun pembelanjaan," katanya.
Kemudian katanya, dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan belum didukung oleh manajemen yang solid seperti pengelolaan proyek jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi sepertinya tidak akan selesai-selesai. Sehingga masyarakat agak merasa pesimis dengan pembangunan yang dilaksanakan.
"Masih ditemukan kondisi jalan yang memprihatinkan termasuk jalan produksi karena keterlembatan instansi yang berwenang mengambil langkah proventif," kata Zainal.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Gusrizal, salah satunya menyoroti janji politik gubernur untuk melakukan stabilisasi harga dan hilirisasi produk karet. Fraksi ini berharap janji tersebut dapat segera terealisasi, termasuk juga stabilisasi harga komoditas perkebunan dan pertanian lainnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga minta gubernur Jambi dapat segera mengintruksikan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal penyelesaian permasalahan angkutan batubara yang berdampak pada pengguna jalan.
"Kita berharap lalu lintas angkutan batubara tidak berdampak pada kemacetan dan memakan korban serta rusaknya jalan," kata Gusrizal.
Selanjutnya Fraksi Bintang Keadilan melalui juru bicara Fatmawati, salah satu minta Pemprov Jambi ke depannya agar dana yang telah dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan peningkatan kualitas infrastruktur itu sendiri.
Fraksi Bintang Keadilan juga menyoroti masih rendahnya pelayanan yang diberikan RSUD Raden Mattaher, dimana hingga saat ini Fraksi Bintang Keadilan masih menerima laporan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan khususnya pada pasien BPJS.
Kemudian Fraksi Restorasi Nurani melalui juru bicara Kusnindar, salah satunya menyoroti tidak adanya penjelasan ataupun angka terhadap perkembangan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indek pembangunan gender (IPG) serta perkembangan angka partisipasi murni (APM) pada nota pengantar LKPj Gubernur Jambi 2017 tersebut.
"Yang dilaporkan adalah data perkembangan tahun 2015 dan 2016 serta pemberian beasiswa tahun 2017 kepada 1.700 orang. Oleh karena itu mohon penjelasan Pemprov Jambi terhadap capaian peningkatan IPM, IPG dan APM tahun 2017," kata Kusnindar.
Selanjutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicara Hasan Ibrahim, salah satunya menyoroti bidang pendidikan, dimana menurut fraksi ini angka putus sekolah masih cukup tinggi terutama di tingkat pendidikan menengah pertama dan atas yang ditandai dengan angka partisipasi yang relatif rendah.
Begitu juga dengan kelulusan perguruan tinggi, pendidik dan tenaga pendidikan juga masih memiliki kemampuan kompetensi yang rendah.
Selain itu kata Hasan, kualitas pendidikan juga tidak merata dikarenakan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang juga tidak merata.
Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya, Salim, mengharapkan dengan kondisi jalan yang masih banyak rusak agar dapat segera diindentifikasi dan diperbaiki dengan kualitas terukur.
Sementara Fraksi Kebangkitan Bangsa, melalui juru bicara, Eka Marlina juga mengharapkan pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher semakin membaik.
"Fraksi kami sangat mengharapkan agar pelayanan RSUD Raden Mattaher perlu diperbaiki dan ditingkatkan pelayanannya, sehingga masyarakat merasa bahwa rumah sakit Raden Mattaher adalah sebagai tempat rujukan terakhir di Provinsi Jambi," kata Eka.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar usai mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPj gubernur Jambi 2017 itu, merespon positif berbagai masukan dewan, baik kritik maupun saran.
Menurutnya, masukan, kritik dan saran dewan itu untuk perbaikan, guna peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan.
Namun katanya, apa yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jambi pada tahun 2017, ada yang mengalami peningkatan dan ada beberapa yang masih perlu diperbaiki.
"Untuk beberapa masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi tadi, akan kita evaluasi dan diperbaiki sesegera mungkin sehingga ke depannya menjadi lebih baik lagi," kata Wagub.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018