Jambi (Antaranews Jambi) - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto mengatakan, peremajaan perkebunan sawit masyarakat di daerah itu membutuhkan biaya Rp66 juta per hektare, sementara bantuan pusat hanya Rp25 juta.
"Setelah dihitung-hitung, Rp25 juta per hektare untuk peremajaan dari pemerintah pusat tidak cukup. Jadi per hektare dibutuhkan dana Rp66 juta," katanya di Jambi, Jumat.
Untuk mengatasi hal itu, Sekda mengatakan kekurangan dana itu bisa diperoleh dengan melakukan kerja sama dengan pihak perbankan, di mana kelompok tani atau KUD harus meminjam uang lagi ke bank dan mereka nanti melakukan akad kredit dengan pihak perbankan.
"Diharapkan target dari Kementerian Pertanian khususnya Ditjen Perkebunan dapat ditangkap oleh petani, kelompok petani atau KUD atau kelompok kita dari plasma lainnya, sehingga ini dapat bergulir jadi tidak stagnan produksi sawit atau CPO Jambi," katanya menjelaskan.
Sekda menyebutkan perkebunan sawit di Provinsi Jambi telah ada sejak 1982 dan jumlah luas perkebunan hingga saat ini mencapai 63.115,24 hektare baik milik perusahaan ataupun masyarakat.
"Jumlah itu seharusnya diremajakan. Dan sesuai Keputusan Presiden kami akan mendapatkan dukungan peremajaan itu Rp25 juta per hektare," katanya.
Sekda juga mengatakan pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap dana tersebut sehingga dana harus benar-benar sampai ke para petani.
Kemudian dalam mengajukan dana tersebut lahan yang diajukan memang tidak bermasalah dan tanah yang mau dianggunkan ke bank sudah punya surat yang secara pasti dimiliki oleh petani, atau tidak dalam sengketa serta tidak beda kepemilikan.
Sebelumnya Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal mengatakan target peremajaan tanaman sawit pada tahun 2018 di provinsi itu seluas 20 ribu hektare pada enam kabupaten.
"Sesuai program pemerintah pusat, Jambi ditargetkan seluas 20 ribu hektare. Terdiri dari enam kabupaten yakni Muarojambi, Batanghari, Tanjungjabung Barat, Bungo, Merangin dan Tebo," kata Agusrizal.
Untuk mencapai target tersebut Disbun Provinsi Jambi dan kabupaten/kota harus bekerja ekstra meyakinkan petani kelapa sawit di wilayah masing-masing bahwa program pemerintah terkait peremajaan kelapa sawit tersebut menguntungkan petani.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Setelah dihitung-hitung, Rp25 juta per hektare untuk peremajaan dari pemerintah pusat tidak cukup. Jadi per hektare dibutuhkan dana Rp66 juta," katanya di Jambi, Jumat.
Untuk mengatasi hal itu, Sekda mengatakan kekurangan dana itu bisa diperoleh dengan melakukan kerja sama dengan pihak perbankan, di mana kelompok tani atau KUD harus meminjam uang lagi ke bank dan mereka nanti melakukan akad kredit dengan pihak perbankan.
"Diharapkan target dari Kementerian Pertanian khususnya Ditjen Perkebunan dapat ditangkap oleh petani, kelompok petani atau KUD atau kelompok kita dari plasma lainnya, sehingga ini dapat bergulir jadi tidak stagnan produksi sawit atau CPO Jambi," katanya menjelaskan.
Sekda menyebutkan perkebunan sawit di Provinsi Jambi telah ada sejak 1982 dan jumlah luas perkebunan hingga saat ini mencapai 63.115,24 hektare baik milik perusahaan ataupun masyarakat.
"Jumlah itu seharusnya diremajakan. Dan sesuai Keputusan Presiden kami akan mendapatkan dukungan peremajaan itu Rp25 juta per hektare," katanya.
Sekda juga mengatakan pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap dana tersebut sehingga dana harus benar-benar sampai ke para petani.
Kemudian dalam mengajukan dana tersebut lahan yang diajukan memang tidak bermasalah dan tanah yang mau dianggunkan ke bank sudah punya surat yang secara pasti dimiliki oleh petani, atau tidak dalam sengketa serta tidak beda kepemilikan.
Sebelumnya Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal mengatakan target peremajaan tanaman sawit pada tahun 2018 di provinsi itu seluas 20 ribu hektare pada enam kabupaten.
"Sesuai program pemerintah pusat, Jambi ditargetkan seluas 20 ribu hektare. Terdiri dari enam kabupaten yakni Muarojambi, Batanghari, Tanjungjabung Barat, Bungo, Merangin dan Tebo," kata Agusrizal.
Untuk mencapai target tersebut Disbun Provinsi Jambi dan kabupaten/kota harus bekerja ekstra meyakinkan petani kelapa sawit di wilayah masing-masing bahwa program pemerintah terkait peremajaan kelapa sawit tersebut menguntungkan petani.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018