Jambi (Antaranews Jambi) - Pemerintah Provinsi Jambi melalui perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021 menargetkan penurunan angka kemiskinan di provinsi itu sebesar 7,40 persen.
"Tentunya ini bukanlah pekerjaan mudah, untuk itu diperlukan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta swasta dan masyarakat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umat di Jambi, Rabu.
Saat membuka rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jambi tahun 2018 di ruang rapat Mayang Mangurai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi itu, Fachrori mengatakan penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas nasional dan daerah.
Dijelaskannya, dalam upaya meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan penduduk miskin dan dalam mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2016 lalu juga telah dibentuk suatu lembaga Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di level kabupaten/kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di level desa/kelurahan.
"SLRT ini merupakan suatu sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin, serta melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan masyarakat miskin agar dapat teratasi secara terpadu," katanya menjelaskan.
Di Provinsi Jambi sendiri, SLRT telah dilaksanakan di dua kabupaten yakni Muarojambi dan Batanghari sejak tahun 2016 melalui dukungan APBN.
"Dan di tahun 2018 ini dua daerah lainnya telah berinisiatif untuk melaksanakan SLRT yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungaipenuh," kata Fachrori.
Ke depan, lanjutnya, diharapkan makin banyak kabupaten/kota yang melaksanakan pengembangan SLRT ini secara mandiri sehingga memperluas akses masyarakat miskin dalam memperoleh berbagai program kemiskinan.
Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada kabupaten/kota sebagai bagian dari evaluasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan melalui sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan baik melalui APBN, APBD, dana desa, swasta dan masyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi dapat kita wujudkan bersama," katanya menambahkan.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Tentunya ini bukanlah pekerjaan mudah, untuk itu diperlukan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta swasta dan masyarakat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umat di Jambi, Rabu.
Saat membuka rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jambi tahun 2018 di ruang rapat Mayang Mangurai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi itu, Fachrori mengatakan penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas nasional dan daerah.
Dijelaskannya, dalam upaya meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan penduduk miskin dan dalam mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2016 lalu juga telah dibentuk suatu lembaga Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di level kabupaten/kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di level desa/kelurahan.
"SLRT ini merupakan suatu sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin, serta melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan masyarakat miskin agar dapat teratasi secara terpadu," katanya menjelaskan.
Di Provinsi Jambi sendiri, SLRT telah dilaksanakan di dua kabupaten yakni Muarojambi dan Batanghari sejak tahun 2016 melalui dukungan APBN.
"Dan di tahun 2018 ini dua daerah lainnya telah berinisiatif untuk melaksanakan SLRT yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungaipenuh," kata Fachrori.
Ke depan, lanjutnya, diharapkan makin banyak kabupaten/kota yang melaksanakan pengembangan SLRT ini secara mandiri sehingga memperluas akses masyarakat miskin dalam memperoleh berbagai program kemiskinan.
Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada kabupaten/kota sebagai bagian dari evaluasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan melalui sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan baik melalui APBN, APBD, dana desa, swasta dan masyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi dapat kita wujudkan bersama," katanya menambahkan.***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018