Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi tengah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan pasca pandemi salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam pengembangan UMKM dan home industri.
Wakil Walikota Jambi, Dr.Maulana, Selasa (23/11) mengatakan, sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Jambi dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan pusat terkait peningkatan perekonomian pasca pandemi.
"Saya menginginkan pasca pandemi ekonomi Kota Jambi dapat bangkit lewat UMKM dengan pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga," ujar Maulana.
Wawako menambahkan, dari data angka kemiskinan di Kota Jambi sebesar 8,27 persen maka sebanyak 4,07persen dari angka kemiskinan tersebut masuk kategori kemiskinan ekstream yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tidak adanya kepala keluarga sebagai pencari nafkah, lingkungan yang tidak sehat serta pendidikan yang rendah. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, Maulana mengakui rasio kemiskinan paling banyak dialami oleh ibu-ibu.
"Sehingga perlu suatu program yang mendorong khususnya ibu-ibu, prioritasnya untuk mengembangkan UMKM atau home industri, ibu-ibu tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dirumah namun bisa membantu ekonomi keluarga dengan diberikan akses permodalan secara mudah, tapi tidak saja modal, tetapi setiap minggu ada pendampingan sehingga usahanya bisa jalan," harap Maulana.
Terkait hal ini, dirinya menegaskan bahwa Pemkot siap menggandeng industri pembiayaan yang dapat melakukan pendampingan usaha baik dimulai dari sisi permodalan, pembinaan usaha hingga pemasaran. Kemudahan akses permodalan nantinya dapat diberikan melalui pinjaman modal tanpa agunan.
"Modal tanpa agunan, namun pendampingan rutin, sistem pembayaran per minggu peminjaman mulai Rp 2 juta sampai Rp5 juta, nanti bisa dikoordinasi salah satu perusahaan BUMN yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bisa dibina juga usahanya oleh mereka,"tambahnya.
Pembinaan usaha dilakukan agar dari pinjaman modal tersebut usaha pelaku UMKM dan home industri lainnya dapat tetap berjalan, pembinaan dapat berupa pendampingan pengurusan izin usaha , pemasaran produk dan digitalisasi pemasaran.
"Kita membutuhkan sebuah program yang komprehensif tidak saja modal. Konsepnya ini kelompok, jadi kita maju bersama," terangnya.
