Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Revolusi Industri 4.0 semakin berat, yaitu target penurunan angka kelahiran, peningkatan kesertaan ber-KB metode modern, penurunan tingkat putus pakai kontrasepsi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan, serta menurunnya Keluarga pra-sejahtera.
BKKBN sebagai institusi yang menangani kependudukan dan keluarga berencana dengan pendekatan siklus kehidupan keluarga, yaitu sejak masa janin dalam kandungan hingga masa lanjut usia, harus dapat menjawab tantangan untuk berkontribusi memanfaatkan era Revolusi Industri 4.0 tersebut. Hal ini karena faktor pendidikan dan nilai karakter bangsa sangat dipengaruhi dan dimulai dari peran individu di dalam keluarga.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BKKBN tidak sendiri, namun juga diperlukan penguatan sinergitas, komitmen dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang disusun dalam RPJMN 2015- 2019.
Maka dari itu BKKBN menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional memasuki era revolusi industri 4.0 yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta (25/02/2019).
Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan seluruh arah dan kebijakan serta strategi Pemerintah yang disusun dapat terlaksana dengan terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian target/sasaran RPJMN 2015-2019. Kepala Perwakilan BKKBN Jambi, Mukhtar Bakti, SH.MA juga ikut menghadiri Rakernas tersebut.
Rakernas KKBPK tahun 2019 kali ini mengambil tema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”, dan Simposium Nasional tahun 2019 dengan tema “Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pada Era Revolusi Industri 4.0”.
Wapres Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam Rakernas program KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional memasuki era revolusi industri 4.0 di Istana Wapres, Jakarta (25/02/2019). (Foto/BKKBN)
Wapres Jusuf Kalla sangat mendukung penuh kegiatan Rakernas KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional tahun 2019 tersebut. “Lakukan telaah/ evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang sudah dijalankan BKKBN seiring dengan Family 4.0, peningkatan akses dan kualitas, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi termasuk melalui Kampung KB, peningkatan kapabilitas dan SDM pengelola program KKBPK, penyediaan data informasi kependudukan dan keluarga berkualitas, serta terlibat secara aktif dalam pergaulan dunia sehingga diperoleh pertukaran informasi terkini terkait era 4.0," kata Wapres saat membuka Rakernas KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional tahun 2019 tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, dalam laporan penyelenggaraan Rakornas menjelaskan bahwa sasaran strategis BKKBN yang harus dicapai dalam Renstra Tahun 2015 -2019 antara lain, (1) menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,38 persen per tahun pada tahun 2015 menjadi 1,21 persen per tahun pada tahun 2019. (2) Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019. Ketiga meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metode dari 65,2 persen menjadi 66 persen.
Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal saat memberikan sambutan dalam Rakernas program KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional memasuki era revolusi industri 4.0 di Istana Wapres, Jakarta (25/02/2019). (Foto/BKKBN)
Keempat, menurunkan kebutuhan ber KB tidak terlayani/Unmet Need dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019. Kelima menurunnya Age Spesifik Fertility Rate (ASFR) dari 46 pada tahun 2015 menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok Umur 15- 19 tahun pada tahun 2019 dan keenam menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita usia subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen pada tahun 2019.
"Diharapkan BKKBN dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terutama dalam menyusun, mengembangkan dan menindaklanjuti berbagai kebijakan dan strategi program KKBPK sehingga pelaksanaan dan kegiatannya dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan, termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan sebagainya," kata Nofrijal.
Hadir dalam pembukaan Rakernas KKBPK 2019 dan Simposium Nasional 2019 itu, yakni para Menteri Kabinet Kerja, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKKBN, Kepala Dinas OPD KKBPK Provinsi se-Indonesia dan akademisi.***
