Wali Kota Jambi Syarif Fasha membahas sinergi antara Pemerintah kabupaten dan kota dengan Komisi Informasi terkait konsumsi informasi bagi masyarakat.
"Banyak hal yang telah kita bahas bersama, salah satunya yakni sinergitas antara pemerintah daerah masing-masing dengan Komisi Informasi, mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan bagi Kota Jambi dalam menjalin sinergitas dengan komisi Informasi," kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha di Jambi, Selasa.
Menurut Syarif Fasha salah satu tugas pokok dan fungsi dari Komisi Informasi tersebut menyampaikan apa yang seharusnya menjadi konsumsi publik dan informasi apa yang seharusnya menjadi rahasia pemerintahan. Karena tidak semua informasi di pemerintah dapat menjadi konsumsi publik, ada batasan-batasannya.
Salah satu tugas dari Komisi Informasi tersebut mensyosialisasikan kepada masyarakat luas dan komunitas-komunitas terkait konsumsi informasi bagi masyarakat.
"Pemerintah kabupaten dan kota-kan subjeknya, sehingga hal itu harusnya disampaikan oleh Komisi Informasi," kata Syarif Fasha.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Nasional Gede Narayana membenarkan apa yang disampaikan oleh wali kota jambi. "Didalam rezim keterbukaan informasi publik, tidak semua informasi dapat disampaikan, ada yang harus di rahasiakan, contohnya terkait pertahahan keamanan negara," kata Gede Narayana.
Terlahirnya Komisi Informasi berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008. Terdiri dari komisi informasi pusat, provinsi dan komisi informasi kabupaten atau kota. Terdapat tiga tugas pokok dan fungsi komisi informasi, diantaranya menyangkut hak asasi setiap orang mendapatkan informasi, demokrasi dalam menyampaikan dan menerima informasi dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih atau biasa di sebut sebagai good goverment.
Bertempat di Rumah Dinas wali kota, wali kota Jambi sambut Komisi Informasi dari 10 provinsi di Sumatera. Diantaranya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh dan komisi informasi provinsi lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
"Banyak hal yang telah kita bahas bersama, salah satunya yakni sinergitas antara pemerintah daerah masing-masing dengan Komisi Informasi, mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan bagi Kota Jambi dalam menjalin sinergitas dengan komisi Informasi," kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha di Jambi, Selasa.
Menurut Syarif Fasha salah satu tugas pokok dan fungsi dari Komisi Informasi tersebut menyampaikan apa yang seharusnya menjadi konsumsi publik dan informasi apa yang seharusnya menjadi rahasia pemerintahan. Karena tidak semua informasi di pemerintah dapat menjadi konsumsi publik, ada batasan-batasannya.
Salah satu tugas dari Komisi Informasi tersebut mensyosialisasikan kepada masyarakat luas dan komunitas-komunitas terkait konsumsi informasi bagi masyarakat.
"Pemerintah kabupaten dan kota-kan subjeknya, sehingga hal itu harusnya disampaikan oleh Komisi Informasi," kata Syarif Fasha.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Nasional Gede Narayana membenarkan apa yang disampaikan oleh wali kota jambi. "Didalam rezim keterbukaan informasi publik, tidak semua informasi dapat disampaikan, ada yang harus di rahasiakan, contohnya terkait pertahahan keamanan negara," kata Gede Narayana.
Terlahirnya Komisi Informasi berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008. Terdiri dari komisi informasi pusat, provinsi dan komisi informasi kabupaten atau kota. Terdapat tiga tugas pokok dan fungsi komisi informasi, diantaranya menyangkut hak asasi setiap orang mendapatkan informasi, demokrasi dalam menyampaikan dan menerima informasi dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih atau biasa di sebut sebagai good goverment.
Bertempat di Rumah Dinas wali kota, wali kota Jambi sambut Komisi Informasi dari 10 provinsi di Sumatera. Diantaranya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh dan komisi informasi provinsi lainnya.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019