Rektor Universitas Jambi (Unja) Prof H Johni Najwan SH MH Ph.D menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) kepada Komisi X DPR RI.
“Kami berharap kunjungan anggota DPR RI Komisi X ke Kampus Unja dalam rangka evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 ini dapat memberikan solusi dalam penerimaan mahasiswa baru ke depan,” kata Prof H Johni Najwan di Jambi, Kamis.
Adapun permasalahan yang disampaikan oleh Prof H Johni Najwan pertama terkait sarana dan prasarana pelaksanaan SBMPTN yang harus dilakukan dengan sistem Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Untuk melaksanakan UTBK tersebut harus menggunakan perangkat komputer, sementara komputer yang dimiliki oleh perguruan tinggi tidak mampu memenuhi seluruh pendaftar. Sehingga memaksa perguruan tinggi melakukan MoU dengan beberapa sekolah untuk melaksanakan UTBK tersebut.
Selanjutnya terkait listrik, dalam pelaksanaan UTBK tersebut kerap kali terjadi pemadaman listrik. Sehingga calon mahasiswa yang hendak melaksanakan UTBK harus menggu listrik menyala, dan tidak jarang listrik baru menyala pada malah hari. Dengan geografis wilayah Provinsi Jambi yang cukup luas, hal tersebut menjadi permasalahan bagi calon mahasiswa dari kabupaten lain karena harus melaksanakan UTBK pada malam hari.
Kemudian permasalahan yang disampaikan Prof H Johni Najwan terkait dengan pengumuman hasil tes SBMPTN dengan sistem UTBK tersebut. Jika tes dilaksanakan berbasis komputer, menurut Prof.H. Johni Najwan seharusnya tidak membutuhkan waktu yang begitu lama bagi calaon mahasiswa untuk mendapatkan hasil tes tersebut. Namun pada kenyataannya, hasil tes tersebut baru dapat diterima oleh calon mahasiswa 10 hari setelah tes dilaksanakan.
“Yang tidak kalah penting yakni permasalahan putra putri daerah kami, karena SBMPTN dapat diikuti oleh calon mahasiswa se-Indonesia, maka putra dan putri daerah kami banyak yang tidak lulus seleksi,” kata Prof. H. Johni Najwan.
Dijelaskanya, kualitas pendidikan di Provinsi Jambi tidak sama dengan kualitas pendidikan di Pulau Jawa dan di kota-kota besar lainnya. Di Provinsi Jambi masih terdapat sekolah yang belum dialiri listrik. Sehingga ketimpangan ini menyebabkan putra dan putri daerah tidak lulus seleksi pada SBMPTN tersebut.
Sementara itu Sutan Adil Hendra, Pimpinan rombongan kunjungan Komisi X DPR RI ke Unja mengatakan, permasalahan yang disampaikan oleh Unja ini akan mereka akomodir. Dan permasalahan-permaslahan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pada rapat koordinasi yang akan dilaksanakan oleh Komisi X DPR RI bersama Kemenristekdikti dan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
“Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi bahan evaluasi dan akan segera kita rakorkan bersama lembaga-lembaga terkait,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ir.H. Sutan Adil Hendra.
Rektor Unja berharap kedepan pelaksanaan SBMPTN berbasis UTBK tersebut dapat menjadi opsi bagi perguruan tinggi untuk dilaksanakan atau tidak. Mengingat permasalahan-permaslahan yang timbul saat pelaksanaan SBMPTN sistem UTBK pada beberapa waktu yang lalu.
Kunjungan komisi X DPR RI ke Unja tersebut berlangsung Kampus Unja Mendalo. Sebanyak 21 orang anggota Komisi X DPR RI disambut oleh civitas akademika Unja di ruang senat Kampus Unja. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Staf Ahli Menristkdikti bidang infrastruktur Ir H Purwanto, Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan Dr Totok Prasetyo.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
“Kami berharap kunjungan anggota DPR RI Komisi X ke Kampus Unja dalam rangka evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 ini dapat memberikan solusi dalam penerimaan mahasiswa baru ke depan,” kata Prof H Johni Najwan di Jambi, Kamis.
Adapun permasalahan yang disampaikan oleh Prof H Johni Najwan pertama terkait sarana dan prasarana pelaksanaan SBMPTN yang harus dilakukan dengan sistem Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Untuk melaksanakan UTBK tersebut harus menggunakan perangkat komputer, sementara komputer yang dimiliki oleh perguruan tinggi tidak mampu memenuhi seluruh pendaftar. Sehingga memaksa perguruan tinggi melakukan MoU dengan beberapa sekolah untuk melaksanakan UTBK tersebut.
Selanjutnya terkait listrik, dalam pelaksanaan UTBK tersebut kerap kali terjadi pemadaman listrik. Sehingga calon mahasiswa yang hendak melaksanakan UTBK harus menggu listrik menyala, dan tidak jarang listrik baru menyala pada malah hari. Dengan geografis wilayah Provinsi Jambi yang cukup luas, hal tersebut menjadi permasalahan bagi calon mahasiswa dari kabupaten lain karena harus melaksanakan UTBK pada malam hari.
Kemudian permasalahan yang disampaikan Prof H Johni Najwan terkait dengan pengumuman hasil tes SBMPTN dengan sistem UTBK tersebut. Jika tes dilaksanakan berbasis komputer, menurut Prof.H. Johni Najwan seharusnya tidak membutuhkan waktu yang begitu lama bagi calaon mahasiswa untuk mendapatkan hasil tes tersebut. Namun pada kenyataannya, hasil tes tersebut baru dapat diterima oleh calon mahasiswa 10 hari setelah tes dilaksanakan.
“Yang tidak kalah penting yakni permasalahan putra putri daerah kami, karena SBMPTN dapat diikuti oleh calon mahasiswa se-Indonesia, maka putra dan putri daerah kami banyak yang tidak lulus seleksi,” kata Prof. H. Johni Najwan.
Dijelaskanya, kualitas pendidikan di Provinsi Jambi tidak sama dengan kualitas pendidikan di Pulau Jawa dan di kota-kota besar lainnya. Di Provinsi Jambi masih terdapat sekolah yang belum dialiri listrik. Sehingga ketimpangan ini menyebabkan putra dan putri daerah tidak lulus seleksi pada SBMPTN tersebut.
Sementara itu Sutan Adil Hendra, Pimpinan rombongan kunjungan Komisi X DPR RI ke Unja mengatakan, permasalahan yang disampaikan oleh Unja ini akan mereka akomodir. Dan permasalahan-permaslahan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pada rapat koordinasi yang akan dilaksanakan oleh Komisi X DPR RI bersama Kemenristekdikti dan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
“Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi bahan evaluasi dan akan segera kita rakorkan bersama lembaga-lembaga terkait,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ir.H. Sutan Adil Hendra.
Rektor Unja berharap kedepan pelaksanaan SBMPTN berbasis UTBK tersebut dapat menjadi opsi bagi perguruan tinggi untuk dilaksanakan atau tidak. Mengingat permasalahan-permaslahan yang timbul saat pelaksanaan SBMPTN sistem UTBK pada beberapa waktu yang lalu.
Kunjungan komisi X DPR RI ke Unja tersebut berlangsung Kampus Unja Mendalo. Sebanyak 21 orang anggota Komisi X DPR RI disambut oleh civitas akademika Unja di ruang senat Kampus Unja. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Staf Ahli Menristkdikti bidang infrastruktur Ir H Purwanto, Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan Dr Totok Prasetyo.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019